Penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.Indonesia yang merupakan negara agraris mayoritas wilayah merupakan hutan, danhutan merupakan sebahagian besar sumber peghidupan masyarakat. Dewasa ini,peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yangmenggantunkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagaisumber penghidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Tulisan ini adalah sebuahreaksi atas pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun oleh masyarakatsekitar kawasan hutan. Secara khusus, tulisan ini menganalisis pemanfaatankawasan hutan sebagai pencetakan kebun, dan bagaimana hubungannya denganasas keadilan, hukum progresif dan teori hukum pembangunan. pemanfaatandimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan.Tetkait pemanfaatan kawasan hutan, skema yang dapat dilakukan terdiri dari aspeklandreform dalam UUPA, aspek perhuatanan soisal, aspek sosial ekonomi danbudaya, dan aspek hukum lainnya. Terkait sistem penguasaan dan pengusahaantanah dalam kawasan hutan harus memperhatikan sudut pandang kepastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan. Terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunandibidang pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun burtujuan untukmeningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakata kawasanhutan untuk mewujudkan cita-cita kesahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia

---

Land tenure is regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia. Indonesia, which is an agricultural country, has the majority

of its territory as forests, and forests constitute a large part of the community's

livelihoods. Nowadays, the change of function and status of conservation forests is

a dilemma for community who depend on the forest for their livelihoods, where the

access of forest utilization as a source of livelihood for forest area communities is

limited. This article is a reaction to utilization of forest areas for printing plantations

by communities around forest areas. In particular, this article analyzes utilization

of forest areas for garden printing, and how it relates to the principle of justice,

progressive law and legal theory of development. The utilization is intended to

improve welfare through poverty alleviation. Regarding the use of forest areas,

schemes that can be implemented consist of land reform aspects in the

UUPA,aspect of social foresty, socio-economic and cultural aspects, and other legal

aspects. Regarding the system of land tenure and exploitation in forest areas, it must

pay attention to the point of view of legal certainty, justice and benefit. Regarding

community participation in development in the field of utilization of forest areas as

a garden printing for the purpose of improving welfare and improving the standard

of living of forest area communities to realize the ideals of social welfare in the

Indonesian constitution.