Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Dhany Wicaksono
"
Saat ini Kantor Pertanahan seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem yang sudah online untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat bernama Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Sistem ini digunakan dalam pelayanan inti Kantor Pertanahan seperti pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Namun pada penggunaannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pengguna, ditemukan ketidakpuasan pengguna karena sistem ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna.
Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengukur apakah sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Dwi Gracesantia
"
[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau kantor pertanahan setempat terhadap tanah yang masih berstatus
sengketa di pengadilan.Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Taily Aida dan Hendra Santoso dengan Kepala Kantor Pertanahan ...
"
Universitas Indonesia, 2015
T44166
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simanungkalit, Jahotmer
"
ABSTRAK
Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terjadi di Kabupaten Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, adanya ...
"
2007
T19054
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizaldi Malkan Husni
"
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akta jual belinya cacat hukum dengan putusan pengadilan, dan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah (studi putusan Mahkamah Agung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suci Ratnawati
"
Implementasi TIK merupakan suatu bentuk perubahan, yang membawa dampak kepada organisasi baik pada proses bisnis maupun sumber daya manusia. Perubahan sering kali menimbulkan resistensi pada individu-individu dalam organisasi. Oleh karena itu manajemen perubahan dalam setiap dalam implementasi TIK harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Sehingga implementasi TIK dapat dilakukan dengan baik, tepat waktu dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen perubahan implementasi TIK pada lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Atika Yulinda Agustine
"
Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa Fotokopi Akta PPAT Lembar Pertama tidaklah tepat, sehingga sebaiknya PPAT mengeluarkan Pengganti Akta berupa Salinan, dimana kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Salinan dipersamakan dengan kewenangan Notaris ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52223
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nesia Dwiasta
"
Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis untuk kepemilikan tanah seseorang. Salah satu jenis pendaftaran sertifikat tanah yaitu sertifikat tanah rutin yang terdiri dari beberapa jenis objek sertifikat diantaranya adalah sertifikat tanah roya, peralihan hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, hak tanggungan, split dan pendaftaran pertama kali. Instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat tanah di Indonesia adalah Kementrian ATR/BPN melalui ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
