Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Wening Mahardiyani
"
Penulisan tesis ini membahas proses jual beli hak tanah antara ayah kandung kepada salah satu anaknya di Klaten, Jawa Tengah dan akibat hukumnya dari jual beli tersebut. Tidak adanya pedoman mengenai jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada salah satu anaknya, menyebabkan ada Notaris/PPAT merasa jual beli tersebut sudah sesuai aturan, tanpa memikirkan akibat hukumnya. Konflik yang timbul akibat akta jual beli tersebut biasanya baru timbul setelah orang tuanya meninggal. Selain itu dalam ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T32687
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iqbal Saleh Syahroni
"
PPAT Sebagai Turut Tergugat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sah Ananlisa Putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG. Akta Jual Beli merupakan salah satu alat untuk melakukan peralihan Hak Atas Tanah, dalam bentuknya sebagai suatu Akta Otentik, Akta Jual Beli telah menjadi alat bukti yang mutlak. Dalam kasus ini akta jual beli dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG, karena terbukti memiliki cacat secara hukum, akibat dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Para Penghadap. Perbuatan melawan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46898
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadhila Rianda Karissa
"
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya seharusnya dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli warisnya terlebih dahulu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atas jual beli tanah warisan yang belum terbagi dan kekuatan hukum Surat Penyerahan Hak (SPH) yang didaftarkan di Kelurahan dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian adalah yuridis normatif atau kepustakaan khususnya mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vidya Maharani
"
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena, bila Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat, maka sifat otentik akta tersebut akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah, dimana seharusnya dalam pembuatan akta dihadapan PPAT wajib dihadiri
oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kartika Yoland Shinta Martuani
"
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli tanah dengan menggunakan akta jual beli tanah atas objek yang telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dari pembeli pertama yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli tanah yang objeknya sudah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli pihak lain dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Monica Kusumadevi
"
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuatkan Akta Jual Beli wajib menerima bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari pembeli dan Pajak Penghasilan dari penjual. Permasalahan utama dalam tesis ini yaitu, pertama bagaimanakah upaya preventif PPAT untuk menghindari pengelakan pajak oleh para pihak yang akan melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah khususnya melalui jual beli. Kedua, bagaimanakah sanksi untuk PPAT apabila para pihak yang menghadap tidak jujur dalam memberikan keterangan mengenai harga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41602
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ivo Lutyana Panditha
"
ABSTRAK
Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris dan
PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam
menjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yang
sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknum
Notaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkan
akibat hukum. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorang
Notaris/PPAT atas tindak pidana yang dilakukannya pada pembuatan akta
autentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143
K/Pid/2015 yang menyatakan ...
"
2018
T49237
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
