Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai latar belakang dari konflik agraria yang terjadi di Bongkoran, Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Konflik yang dimulai di era pemerintahan Orde Baru ini berlatar belakang pencaplokan perkampungan warga Bongkoran yang tergabung dalam Organisasi Petani Wongsorejo OPWB oleh PT.Wongsorejo yang memiliki HGU atas tanah bekas hak erfact dan tanah Kampung Bongkoran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa penerbitan HGU PT. Wongsorejo sarat akan tindakan manipulatif dan diskriminatif. Temuan penulis yang berupa riwayat sejarah tanah Bongkoran ini dianalisa dengan kerangka pemikiran Bourdieu mengenai interaksi antara habitus, capital, dan field untuk memberikan penjabaran yang komprehensif terkait dengan konflik agraria tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya berupa data primer wawancara dan observasi dan data sekunder penelusuran dokumen dan penjabaran Film Dokumenter . Tulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai latar belakang konflik agraria yang terjadi di Bongkoran, Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the backround of agrarian conflict in Bongkoran, Wongsorejo, Banyuwangi, East Jawa. The conflict that began in the era of ldquo Orde Baru rdquo goverment was an impact of PT. Wongsorejo who had HGU of land erfact rights and Bogkoran resident land aquisition toward Bongkoran resident which incorporate with Wongsorejo Farmer Organizations OPWB . Based on thir reseach HGU of PT. Wongsorejo posses manipulative and discriminative action. History of Bongkoran land has been discovered analyzed by the reseacher with Bourdieu concept of interaction between habitus, capital and field to give an comprehensive explanation about agrarian conflict in this places. This is an qualitative research using primer data deep interview and observation and secondary data documents and documentary film . This thesis expected to give and explanation of agrarian conflict backround in Bongkoran, Wongsorejo, East Jawa."

"ABSTRAKAdvokasi oleh RAB telah berhasil menyelesaikan konflik agraria di Cipari.Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses advokasi konflik agraria olehRAB dan memetakan peran stakeholder dalam penyelesaian konflik di Cipari.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses advokasi dalampenyelesaian konflik agraria di Cipari telah menunjukkan proses penyelesaiankonflik agraria dengan mekanisme advokasi dan politik yang santun. Pressureatau tekanan tidak lagi menggunakan memobilisasi massa atau demonstrasi, yangsering mengakibatkan kekerasan dan menimbulkan korban, akan tetapi tekananlebih menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan dan legeslatif BudimanSudjatmiko sebagai anggota DPR RI.

---

AbstractAdvocacy by the RAB has successfully completed the agrarian conflict in Cipari.The purpose of this study is to describe the process of agrarian conflict advocacyby RAB and chart the role of stakeholders in conflict resolution in Cipari.Descriptive qualitative was used in this study. The results of the study shows: theprocess of advocacy in the resolution of agrarian conflicts in Cipari have shownthe process of agrarian conflict with the mechanisms of political advocacy andpolite. Pressure or stress is no longer used to mobilize the masses ordemonstrations, which often resulted in violence and casualties, but more pressureto use the lobby to the supervisory authority and legislative Budiman Sudjatmikoas a member of the House of Representatives."

"Penelitian ini membahas mengapa Pemerintah Kabupaten Karawang gagal dalam upaya penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, dengan mengambil studi kasus sengketa tanah di tiga desa di Telukjambe, Karawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan terlambat dalam melakukan upaya mediasi dan konflik sudah masuk dalam ranah yuridis. Selanjutnya adalah karena sudah ada hasil putusan sidang yang memenangkan salah satu pihak yang berkonflik dan pemerintah tidak bisa mengintervensi hasil putusan. Penyebab yang terakhir karena pemerintah tidak mengerti adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan dari kedua pihak yang berkonflik.Kata kunci:Konflik agraria, konflik berkepanjangan, peran pemerintah.

---

This study discusses why the Karawang district government failed in the effort to solve agrarian conflict through mediation, by taking a case study of land dispute in three villages in Telukjambe, Karawang. This research is qualitative descriptive interpretive. This study found that the failure of the Karawang district government was cause by not being able to issue a meaningful policy in the effort to resolve the conflict due to being late in mediation efforts and the conflict had entered the juridical domain. The next cause is because there has been a trial verdict that won one of the conflicting parties and the government could not intervene in the decision. The last cause is that the government doesn rsquo t understand the different interests and powers of the two conflicting partiesKey words Agrarian conflict, prolonged conflict, the roles of government."

"Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Ini bukan semata mata soal administrasi perizinan semata, namun sebuah politik hukum dan politik ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan UUPA 1960. Konflik agraria tersebut adalah wajah permukaan dari ketidakadilan struktur agraria yang ada. Perlu dilakukan sebuah transformasi dari konflik agraria yang terjadi menuju wajah industri perkebunan yang baru. Gagasan tentang trasformasi perkebunan sebenarnya sudah ada di dalam UUPA 1960 namun tidak dijalankan oleh pemerintah."

"Penelitian ini hendak memahami bagaimana aktor-aktor pada konflik agraria di Kampung Merak, Situbondo, Jawa Timur, memproduksi dan mengkontestasi makna realitas konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, dengan pengamatan terlibat (participant observation), wawancara mendalam (in-depth interview), open ended interview, dan pengumpulan data sekunder. Dengan menggunakan konsep framing dan counter-framing dari Snow dan Bendord (2000), skripsi ini hendak menjelaskan bagaimana proses produksi dan kontestasi makna tersebut terjadi. Skripsi ini menemukan bahwa aktor-aktor melakukan konstruksi dan kontestasi makna melalui framing dan counter-framing terhadap realitas terkait konflik yang terjadi, dari mulai sejarah, dasar legalitas, gerakan, situasi dan kondisi Kampung Merak, peristiwa yang relevan dengan konflik, pengalaman pribadi, cerita-cerita, letak geografis, hingga individu-individu dari aktor-aktor. Upaya framing dan counter-framing tersebut tidak terlepas dari upaya aktor-aktor menghimpun dukungan dan mendemobilisasi lawan. Penelitian ini juga menjadi gambaran baru bagi studi framing dan counter-framing di mana aktor-aktor tidak hanya melakukan framing dan counter-framing terhadap klaim, tuntutan, dan gerakan, tetapi juga terhadap individu aktor.

---

Situbondo, East Java, produce and contest the meaning of the reality of the conflict that occurs. This study used ethnographic methods, with participant observation, in-depth interviews, open ended interviews, and secondary data collection. By using the concepts of framing and counter-framing from Snow and Benford (2000), this thesis aims to explain the production and contestation of meaning by actors. This research found that actors carried out the construction and contestation of meaning through framing and counter-framing towards realities related to the conflict, from history, legal basis, movements, situations and conditions of Kampung Merak, events relevant to the conflict, personal experiences, stories, geographic location, to the figures of the actors. The framing and counter-framing efforts are inseparable from the efforts of the actors to garner support and demobilize opponents. This research is also a new illustration for the study of framing and counter-framing where actors do not only frame and counter-frame claims, demands and movements, but also the figure of actors."

"Konflik agraria di Indonesia telah menjadi perhatian serius selama beberapa dekade karena tingginya angka konflik yang terjadi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi konflik agraria di Indonesia dan bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan bereaksi terhadap konflik agraria di Indonesia pada era kepresidenan Jokowi-JK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari wawancara tidak terstruktur dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Kementerian Agraria dan Tata Usaha Negara Antariksa/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pakar kriminologi Universitas dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori konflik Galtung sebagai deskripsi penjelasan terkait konflik agraria. Konsep kriminologi kesejahteraan dalam Penelitian ini menekankan pada kebijakan agraria yang telah dilakukan oleh pemerintah Era Jokowi-JK sebagai respon terhadap konflik agraria di Indonesia. Analisis dalam Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kontrol sosial terhadap kejahatan diKriminologi kesejahteraan terkait dengan kerangka Galtung terkait upaya penyelesaian konflik agraria yang mengandung unsur kekerasan. Hasil penelitian Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan untuk upaya menyelesaikan konflik agraria dan menjamin terselenggaranya kebijakan agraria Indonesia beroperasi sesuai dengan peraturannya.

---

Agrarian conflicts in Indonesia have been a serious concern for decades because of the high number of conflicts that occur every year. The purpose of this study is to analyze the situation of agrarian conflicts in Indonesia and how the government as a policy maker reacts to agrarian conflicts in Indonesia during the Jokowi-JK presidential era. This research was conducted using a qualitative approach with primary data collected from unstructured interviews with the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Sawit Watch, Ministry of Agrarian Affairs and State Administration of Space/National Land Agency (ATR/BPN) and University criminology experts from Indonesia. This study uses the Galtung conflict theory as a description of the explanation related to agrarian conflicts. The concept of welfare criminology in this study emphasizes the agrarian policies that have been carried out by the Jokowi-JK era government as a response to agrarian conflicts in Indonesia. The analysis in this study explains how the principles of social control against crime in Welfare criminology related to Galtung framework related efforts to resolve agrarian conflicts that contain elements of violence. The results of this study indicate that the government must provide support for efforts to resolve agrarian conflicts and ensure that Indonesia's agrarian policies operate in accordance with the regulations."

"Pembuatan proyek Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah memunculkan sebuah konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Rencana pembuatan Desa Wadas menjadi lokasi pertambangan batu andesit untuk menunjang proyek Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga karena berbagai alasan. Hal ini menjadi sebuah konflik agraria yang menimbulkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Tulisan ini melihat bentuk-bentuk kekerasan ini sebagai sebuah State-Corporate Crime, dimana kejahatan terjadi akibat adanya interaksi antara pemerintah Indonesia dengan PT PP yang menimbulkan kerugian sosial dan pelanggaran hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dalam tulisan ini menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai artikel di internet. Tulisan ini kemudian menganalisis fenomena tersebut dengan Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam konflik agraria di Desa Wadas. Dengan level analisis kelembagaan, penulis melihat faktor-faktor kejahatan yang terjadi dalam katalisator tindakan: motivasi, kesempatan atau peluang, dan operasionalitas kontrol. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat (1) motivasi berupa tekanan ekonomi dan dan tujuan organisasi, (2) kesempatan atau peluang berupa ketersediaan sarana hukum dan ketersediaan cara-cara ilegal, dan (3) kurangnya operasionalitas kontrol berupa tekanan internasional, tekanan politik, dan sanksi hukum. Hal-hal tersebut dilihat oleh penulis sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas.

---

The construction of Bener Dam project in Bener District, Purworejo Regency, Central Java caused an agrarian conflict that occurred in Wadas Village. The plan to make Wadas Village into an andesite mining location to support the Bener Dam project was rejected by residents for various reasons. This becomes an agrarian conflict that produces direct violence and structural violence. This article views this violence as a state-corporate crime, where crime occurs as a result of interactions between the Indonesia government and PT PP that made illegal or socially injurious social action. This article uses a qualitative approach with a literature study method. The data in this article uses secondary data taken from various articles on the internet. This article then analyzes this phenomenon using the Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime to look at factors that caused the crime in Wadas Village. At the institutional level of analysis, the author looks at the crime factors that occur in the catalyst for action: motivation, opportunity, and operationality of control. The results of this research found that there are (1) motivation such as economic pressure and organizational goals, (2) opportunities such as the availability of legal and illegal means, and (3) lack of operationality of control such as international pressure, political pressure, and legal sanctions. The author sees these things as factors that caused violence in the agrarian conflict in Wadas Village."