Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara strategi, struktur, sistem, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai pembuktian ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara elemen strategi, sistem, struktur, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM ditinjau dari dimensi 7S McKinsey.Dalam kerangka kerja 7S McKinsey, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 7 elemen dasar yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yaitu Strategi, Sistem, Struktur, Shared Values (Nilai Bersama), Style (Gaya Kepemimpinan), Staf, dan Skill (Ketrampilan). Ketujuh elemen tersebut saling terkait satu sama lain dengan elemen nilai bersama sebagai inti dari ketujuh elemen tersebut.Keberadaan nilai bersama yang berada di tengah-tengah ini menunjukkan pentingnya peranan nilai bersama dalam suatu organisasi. Nilai bersama ini merupakan nilai-nilai yang dimiliki dan dibagi secara bersama di antara anggota organisasi, atau yang dikenal sebagai budaya organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM RI. Penelitian ini merupakan penelitian sensus dengan menjadikan subyek data sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai ketujuh elemen dalam kerangka 7s McKinsey. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi sederhana dan korelasi parsial dan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa Variabel "gaya kepemimpinan", "staf", "ketrampilan", "sistem" dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM. Hanya variabel "struktur" yang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap "nilai bersama" yang dimiliki oleh pegawai di Ditjen HAM. Secara parsial, variabel "gaya kepemimpinan", "staf", dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM, sedangkan tiga variabel independen lainnya, yaitu variabel "ketrampilan", "sistem", dan "struktur" tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel "nilai bersama". Kata Kunci :

---

ABSTRACTThe main question in this research is how is the relation between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights. Based on that main question, the aims of this research is to find out the relationship between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights seen in the 7S McKinsey Framework.In the 7s McKinsey Framework, organization is seen as a system that consist of seven elements that influence the performance of the organization. Those seven elements are shared values, style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy. They are interrelated each other with the element of shared values as the central of the interrelation.The position of shared values in the middle of the seven elements shows the important of the shared values in the organization. Shared values are values that owned by and shared among members of the organization, which also known as organization culture. This research was held in Directorate General of Human Rights, Departmen of Law and Human Rights. This research is a sensus study with the subject of the data is the resource of the data. The data collection was carried out using questionaire about the seven elements in 7S McKinsey Framework. The analysis of the data carried out using the formulation of bivariate correlation and partial correlation by application of SPSS version 16.Based on the results of this research, it is concluded that the variables of "style", "staff", "skill", "system", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". Only variable of "structure" that do not have a significant correlation with the variable of "shared values". Partially, the variables of "style", "staff", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". The other three variables, those are "skill", "system", and "structure" do not have a significant correlation with the variable of "shared values"."

"Perubahan iklim telah menjadi isu utama dewasa ini. Untuk mencegah danmengurangi dampak perubahan iklim, pada tahun 1992 negara-negara di duniabersepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa UntukPerubahan Iklim. Dalam perkembangannya konvensi ini menciptakan mekanismepenurunan emisi yang menitikberatkan kepada adanya alih teknologi dari negaramaju ke negara berkembang. Alih teknologi ini diharapkan akan membantunegara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesiasebagai negara berkembang memiliki kepentingan akan alih teknologi di dalammekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim. Terdapat beberapa kasus alih teknologi di dalam mekanisme KerangkaKerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim di beberapa negaraberkembang. Alih teknologi menjadi kepentingan negara berkembang untukmembangun negara dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena ituperaturan internasional dan nasional akan alih teknologi dalam upaya penurunanemisi di dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim harus jelas, adil dan bertanggungjawab.

---

AbstractClimate change has been the main issue nowadays. To prevent and reduce theimpacts of climate change, in 1992 countries in the world agreed to form theUnited Nations Framework Convention on Climate Change. During thedevelopment, the convention has created emission reduction mechanisms whichemphasize technology transfer from developed countries to developing countries.The technology transfer is expected to help developing countries to implement theprovisions of the convention. Indonesia as a developing country has interests intechnology transfer within the mechanism of the United Nations FrameworkConvention on Climate Change. There are several cases of technology transferwithin the mechanism of the United Nations Framework Convention on ClimateChange in some developing countries. Technology transfer has become an interestof developing countries to develop their countries with sustainable developmentprinciples. Therefore, international and national regulations of technology transferin the effort of reducing emission within United Nations Framework Conventionon Climate Change have to be clear, fair, and responsible."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan K3L sebagai pengabdian masyarakat dengan pendekatan prinsip leadership engagement dan community participation melalui mekanisme pembentukan Komite K3L dengan cara mengkombinasikan indikator-indikator yang mendukung pembentukan Komite K3L di FKM UI. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi yang menggunakan pendekatan kerangka kerja logis. Informan dalam penelitian ini merupakan representasi dari stakeholder yang terlibat dalam pembentukan K3L di FKM UI. Hasil penelitian menunjukkan Komite K3L di FKM UI belum ada anggaran yang secara khusus di alokasikan untuk menunjang program K3L serta perbaikan dan pengendalian risiko K3L yang merupakan temuan sepanjang tahun sehingga disarankan untuk memasukkan anggaran pelaksanaan program K3L tersebut ke dalam RKAT masing-masing departemen atau unit. Selain itu Komite K3L FKM UI juga belum memiliki surat keputusan pengesahan, Kebijakan K3L organisasi serta pedoman atau manual Komite K3L FKM UI yang di tandatangani oleh Manajemen Puncak sehingga disarankan agar Dekan FKM UI segera menetapkan dan mensahkan secara tertulis Komite K3L FKM UI, Kebijakan K3L organisasi serta manual pelaksanaannya dan dikomunikasikan ke semua pihak sehingga semua orang dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban serta perannya masing-masing dalam organisasi dan memiliki komitmen yang sama terhadap kebijakan yang ditetapkan.

---

This study aims to develop Health Safety and Environment HSE as community service by leadership principles approach and community participation through mechanism of HSE Committee establishment by combining indicators that support HSE Committee establishment at FKM UI. This study was descriptive qualitative research with in depth interviews, documents review and observations methods using the logical framework approach. Informen in this study were a representatitive of the stakeholders involved in the establishment of HSE at FKM UI. The results showed that the HSE Committee FKM UI does not have a budget for supportting the HSE program as well as HSE improvement and risk control which are the findings throughout the year and it is recommended to put into the Annual Work Plan and Budget AWPB of each Department or Units. The HSE Committee FKM UI also does not have the legalization decree, HSE policy as well as guidelines or manuals of HSE Committee that is signed by the Top Management. It is recommended that Dean of FKM UI immediately establish and ratify in writing the HSE Committee, HSE policy and manual, and communicated to all parties so that everyone knowns, undertands and implements their respective obligations and roles in the organization and have the same commitment to the policy set."

"Secara umum, kebijakan pengamanan infrastruktur informasi vital (IIV) di Indonesia mengacu pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang Pelindungan data pribadi dan peraturan Pelindungan IIV. Berdasarkan peraturan Pelindungan IIV, program pengamanan IIV setidaknya membutuhkan kerangka kerja pengamanan layanan IIV dan metode identifikasi layanan vital sesuai model pengamanan IIV. Dalam rangka memberikan panduan praktis serta memenuhi kebutuhan strategis, diusulkan rancangan kerangka kerja pengamanan IIV sesuai kebutuhan di Indonesia. Memperhatikan keterbatasan waktu penelitian, rancangan kerangka kerja dibangun mengacu kepada kebutuhan sektor administrasi pemerintahan sebagai sektor yang banyak terhubung dengan sektor strategis lain.Penelitian kerangka kerja pengamanan IIV sektor administrasi pemerintahan dilakukan dengan pendekatan sosioteknikal mengacu metode predicting malfunctions in socio-technical systems (PreMiSTS). pada akhir penelitian dibuat sistem pendukung keputusan sebagai implementasi dari kerangka kerja yang dihasilkan. Keseluruhan tahapan penelitian didesain sebagai penelitian mixed method dengan kombinasi metode analisis data tematik, fuzzy delhphi method (FDM), partial least squares structural equation model (PLS SEM), teori desain visual, focus group discussion (FGD), dan content validity indeks (CVI).Kerangka kerja yang dihasilkan memiliki 6 elemen penentu pengamanan IIV dengan total 20 sub elemen dan 36 indikator. Berdasarkan hasil FDM dan PLS SEM, semua elemen dan sub elemen berpengaruh, namun ada 5 indikator yang harus dihilangkan karena tidak berpengaruh. Berdasarkan nilai CVI, desain kerangka kerja dinyatakan oleh 7 narasumber memenuhi 7 kriteria kerangka kerja, yaitu simplicity, coverage, compliance, dynamics, capabilities, usefulness, dan trustworthiness. Implementasi kerangka kerja dalam bentuk sistem pendukung keputusan memberikan rekomendasi kendali pengamanan untuk setiap fungsi. Kebermanfaatan ini dapat diterima dengan Baik oleh respondenPenelitian ini memberikan kerangka kerja praktis untuk melindungi IIV di sektor pemerintahan Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam identifikasi elemen keamanan dengan pendekatan sosioteknikal, serta metode validasi dan evaluasi kerangka kerja di bidang keamanan siber.

---

In general, the policy for securing critical information infrastructure (CII) in Indonesia refers to the information and electronic transactions law, the public information disclosure law, the personal data protection law and the CII protection regulations. Based on the CII Protection regulations, the CII security program requires at least an CII service security framework and vital service identification methods according to the CII security model. In order to provide practical guidance and meet strategic needs, a draft CII security framework is proposed according to needs in Indonesia. Taking into account the limited research time, the framework design was built referring to the needs of the government administration sector as a sector that is widely connected with other strategic sectors.

Research on the CII protection framework for the government administration sector was carried out using a sociotechnical approach referring to the predicting malfunctions in socio-technical systems (PreMiSTS) method. At the end of the research a decision support system was created as an implementation of the resulting framework. The entire research stage was designed as mixed method research with a combination of thematic data analysis methods, fuzzy Delphi method (FDM), partial least squares structural equation model (PLS SEM), visual design theory, focus group discussion (FGD), and content validity index (CVI).

The resulting framework has 6 elements determining IIV security with a total of 20 sub-elements and 36 indicators. Based on the results of FDM and PLS SEM, all elements and sub-elements have an influence, but there are 5 indicators that must be removed because they have no effect. Based on the CVI scores, the framework design was stated by 7 sources as meeting 7 framework criteria, namely simplicity, coverage, compliance, dynamics, capabilities, usefulness and trustworthiness. Implementation of the framework in the form of a decision support system provides security control recommendations for each function. This usefulness was well received by respondents

This research provides a practical framework for protecting CII in the Indonesian government sector. Theoretically, this research contributes to the identification of security elements using a sociotechnical approach, as well as validation and evaluation methods for frameworks in the field of cyber security."

"Tesis ini membahas Dampak Pembangunan Jalan Tol Cipularang Terhadap Pengguna Jalan Tol Serta Perekonomian di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini merupakan Observasional kualitatif dengan menggunakan metode analisis Biaya dan Manfaat serta Kerangka Kerja Logis. Berdasarkan hasil penelitian, Jalan tol Cipularang memberikan dampak positif terhadap pengguna jalan tol, berupa penghematan dilihat dari sisi biaya operasi kendaraan, biaya akibat penurunan waktu tempuh, dan dari turunnya jumlah kecelakaan. Untuk perekonomian Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil evaluasi: dampak positifnya dirasakan oleh sektor industri pengolahan bukan migas, dan dampak negatifnya dirasakan oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan serta sektor UKM. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan: untuk mengurangi biaya- biaya bagi pengguna jalan tol, Jasa Marga hendaknya memberikan peningkatan pelayanannya. Sementara untuk mengatasi dampak pembangunan tol Cipularang terhadap perekonomian Purwakarta, pihak Pemda hendaknya melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan dan mempromosikan keunggulan wilayahnya. Serta melakukan kajian lebih lanjut dalam rangka rencana pengajuan proposal permohonan ke Jasa Marga untuk pembukaan interchage (pintu-masuk) baru dari tol Cipularang ke Purwakarta.

---

This thesis concerns about the evaluation impact of Cikampek-Purwakarta- Padalarang (Cipularang) toll road construction to its users who use Cipularang toll road and the economy in Purwakarta Regency. Research which involved i s Observational Qualitative and it uses Cost and Benefit Analysis Method as well as Logic Framework Matrix. Based on the research result, Cipularang toll road brings benefits in term of cost saving. Such as, vehicle operating cost, travel time cost, and accidents cost. Despite all the drawbacks that may occur from evaluation to the economy in Purwakarta Regency, it gives positive impacts to industrial sector and gives negative impacts to agriculture sector, Services, trade, restaurant and hotel sector, and UKM sector. It is recommended that this construction may reduce all the costs for whosoever uses Cipularang toll road, in this certain case Jasa Marga Ltd is expected to provide more Services. Furthermore, in order to overcome the impact of Cipularang toll road to Purwakarta’s economy, local government is demanded to obtain further observation. This is required to lodge legal proposal to Jasa Marga Ltd for opening new interchange, and also to promote Purwakarta Regency."

"Penelitian ini membahas model kerangka kerja supply chain. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model kerangka kerja untuk mengetahui factor yang mempengaruhi kinerja Supply Chain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interpretive Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian yang berupa variable-variabel, merupakan faktor utama dalam terwujudnya sebuah sistem supply chain yang efektif dan efisien guna mencapai tingkat kepuasan dan pelayanan terhadap konsumen.

---

This research is focusing on the model of framework supply chain. The study is aimed to make a model of framework it`s influence of system supply chain. The method used here is the Interpretive Structural Modeling. The result shows that the variables from the model of framework supply chain to get effective and effisien of system supply chain."

"Melalui Unit Bisnis Strategis e-Health, PT. XYZ memberikan pelayanan terhadap proses administrasi jaminan kesehatan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Dalam menjalankan proses bisnis dengan menggunakan TI, Unit Bisnis Strategis e-Health mengelola data yang bersifat rahasia seperti data klaim, data finance, data provider, dan data lainnya. Data tersebut dilindungi oleh regulasi UU ITE No, 11 tahun 2008 pasal 16 ayat 1 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1. Oleh itu, risiko-risiko yang terkait keamanan informasi perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar tidak menjadi ancaman yang berdampak kerugian terhadap aset dan keberlangsungan bisnis akibat keamanan informasi yang tidak dapat dijaga dengan baik. Namun, saat ini Unit Bisnis Strategis e-Health PT. XYZ belum memiliki manajemen risiko keamanan informasi.Penelitian ini bertujuan untuk membangun rencana manajemen risiko keamanan informasi. Kerangka kerja yang digunakan adalah ISO/IEC 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO/IEC 27002.Hasil penelitian ini adalah rencana manajemen risiko keamanan informasi yang berisi profil dari risiko yang diidentifikasi berdasarkan jenis aset yang dapat berupa primary asset atau secondary asset. Selain itu, kontrol untuk setiap risiko juga dirancang untuk mengurangi dampak suatu risiko. Dengan adanya manajemen risiko keamanan informasi ini, diharapkan Unit Bisnis Strategis e-Health dapat memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga dapat menjadi nilai jual lebih.

---

Through a strategic business unit e-health, PT. XYZ provides health insurance administration process services by utilizing information technology. In running business processes using IT, a strategic business unit e-health managing confidential data such as claims, provider, and other data. The data is protected by the regulation of the ITE Law No. 11 of 2008 clause 16, verse 1 and No. 36 of 2009 on Health clause 57, verse 1. Information security risks need to be identified and mitigated so they do not become threats affecting losses on assets and business continuity as a result of information security risks that can not be maintained properly. However, today a strategic business unit e-health at PT. XYZ do not have an information security risk management.

This study aims to build an information security risk management plan. The framework used is ISO / IEC 27005 with four main stages, namely the establishment of context, risk assestment, risk management and risk acceptance. To design a control in order to reduce the risk, researcher refers to ISO / IEC 27002.

Results of this research is the information security risk management plan containing risk profiles were identified based on the type of assets that can be either primary or secondary assets. In addition, the controls for each risk is also designed to reduce the impact of a risk. Given this information security risk management, strategic business unit e-health is expected to meet the applicable regulations in Indonesia and obtain the trust of the customers so that it becomes the added value."

"Semakin meningkatnya persaingan pasar global, maka dibutuhkan bagi organisasi untuk melakukan perbaikan dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Telur dan kontaminasi adalah salah satu kendala utama untuk semua tempat penetasan di Indonesia karena dampak langsung pada kualitas Day Old Chick. Secara umum, anak ayam sehari (Day Old Chick) di Indonesia proses produksinya dilakukan secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kerangka kerja (framework) untuk kesiapan (readiness) Hatchery Automation sebagai dasar referensi perusahaan untuk menggunakan dan implmentasi teknologi otomasi di Industri Unggas khususnya Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami mengusulkan konsep kesiapan untuk memberikan pemahaman dan menerapkan otomasi penetasan. Kerangka kerja ini dikembangkan menggunakan Analytic Network Process (ANP) untuk menganalisis kriteria kesiapan otomatisasi penetasan. Analytic Network Process (ANP), salah satu teknik Multi Criteria Decision Making, metode ini dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor atau kriteria terpenting di antara kategori untuk kesiapan (readiness) Hatchery Automation.

---

The increase in the global market competition, it is necessary for organizations to make improvements to maintain and develop their competitive advantage. The eggs and contamination is one of the main constraints for all hatcheries in Indonesia due to its direct and massive impact of day old chick quality. In general, the process of producing day old chick in Indonesia is done manually. This research aims to develop of readiness framework Hatchery Automation as basis reference to the company to use automation technology in the Poultry Industries especially Indonesia. Therefore, in this study, we propose the concept of readiness to give understanding and apply about hatchery automation. The framework was developed using an Analytic Network Process (ANP) to analyses the criteria of readiness of hatchery automation. An Analytic Network Process (ANP), one of the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) techniques, model is developed to determine the most important factors or criteria among the categories for the readiness hatchery automation."

"Meningkatnya jumlah pengguna perangkat mobile di Indonesia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan aplikasi mobile sebagai fungsi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Salah satu layanan SPBE berbasis aplikasi mobile adalah aplikasi SPBE mobile. Aplikasi SPBE mobile merupakan salah satu bentuk layanan SPBE berupa aplikasi yang berjalan pada perangkat mobile. Aplikasi SPBE mobile tentunya dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, namun terdapat risiko keamanan yang perlu diantisipasi. Maka untuk menjamin keamanan aplikasi SPBE, melalui Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 diamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus menerapkan keamanan SPBE dan mengidentifikasi persyaratan keamanan yang belum diterapkan pada aplikasi SPBE mobile. Sehingga kerangka kerja pemeriksaan keamanan aplikasi SPBE mobile menjadi penting dan diperlukan oleh instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dan memvalidasi persyaratan keamanan yang belum diterapkan. Namun saat ini belum terdapat kerangka kerja tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan sebuah rancangan kerangka kerja untuk melakukan pemeriksaan keamanan pada aplikasi SPBE mobile. Rancangan kerangka kerja pemeriksaan keamanan mengadopsi dari NIST SP 800-163r1 yang diintegrasikan dengan pengujian keamanan aplikasi menggunakan tool otomatis dan pengujian secara manual. Pengujian manual dilakukan berdasarkan standar OWASP MASTG dengan mempertimbangkan pengujian keamanan API berdasarkan OWASP API Security. Kemudian hasil pengujian keamanan aplikasi SPBE mobile digunakan untuk memvalidasi persyaratan keamanan aplikasi SPBE mobile berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu tersusunnya kerangka kerja pemeriksaan keamanan aplikasi SPBE mobile untuk melakukan validasi penerapan standar keamanan aplikasi SPBE mobile. Kemudian hasil rancangan tersebut disimulasikan pada aplikasi SPBE mobile “ABC” berbasis sistem operasi android. Berdasarkan hasil simulasi rancangan kerangka kerja pada sampel aplikasi SPBE mobile “ABC” milik salah satu pemerintah daerah di Indonesia, ditemukan pelanggaran terhadap beberapa persyaratan keamanan aplikasi SPBE mobile. Kemudian berdasarkan hasil simulasi, rancangan kerangka kerja tersebut dapat memvalidasi semua persyaratan keamanan aplikasi SPBE mobile dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah dalam mendukung proses pemeriksaan keamanan aplikasi SPBE mobile.

---

The increasing number of mobile device users in Indonesia has encouraged the government to utilize mobile applications as an SPBE service function. The mobile SPBE application is a form of SPBE service in the form of application that can be operated on a mobile device. The mobile SPBE application can of course provide benefits to its users, however, there are security risks that need to be anticipated. So to ensure the security of the SPBE application, through BSSN Regulation Number 4 of 2021 it is mandated that every government agency must implement SPBE security and identify security requirements that have not been implemented in the mobile SPBE application. So the security vetting framework becomes important and necessary to identify and validate security requirements that have not been implemented. However, there is currently no such framework. Therefore, in this research, a framework design was proposed for vetting the security of the mobile SPBE application. The design of the security vetting framework adopts NIST SP 800-163r1 which is integrated with application security testing using automated tools and manual testing. Manual testing is carried out according to the OWASP MASTG standard taking into account API security testing based on OWASP API Security. Then the results of the SPBE mobile application security testing are used to validate the mobile SPBE application security requirements based on BSSN Regulation Number 4 of 2021. The result of this research is a framework for vetting the security of the mobile SPBE application to validate the implementation of security standards for the mobile SPBE application. Then the result of the framework design is simulated on the SPBE mobile application "ABC" based on the Android operating system. Based on the simulation results of the framework design on a sample SPBE mobile "ABC" application owned by a local government in Indonesia, violations were found against several mobile SPBE application security requirements. Then based on the simulation results, the framework design can validate all mobile SPBE application security requirements and is expected to be a reference for government agencies to carry out security vetting for mobile SPBE applications. "