Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query

Agus Santoso Suryadi

Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak (Suatu Tinjauan Berdasarkan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai)

" ABSTRAK
Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan kekuasaan negara dalam bidang hukum privat/ dengan demikian ia menjalankan sebagian dari tugas publik demi untuk memenuhi kepentingan umum. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan, memberikan dan menjamin adanya rasa .kepastian hukum bagi-' para warga anggota masyarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan kepentingan umum ini. Notaris diwajibkan dan untuk itu berwenang untuk membuat akta-akta otentik untuk suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Akta Notaris dapat menjamin ... "

2003

T36525

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

RR. Citra S. Nirmala

Tinjauan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

" ABSTRAK
Kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Selain itu, di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat, juga berlaku kewajiban membayar zakat. Pemerintah berusaha menyikapi dua kepentingan dan kewajiban tersebut dengan mengeluarkan aturan yang mengatur masalah zakat dan pajak, yakni dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, zakat baru sebatas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena ... "

2007

T37610

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ekananda Anggih Nurfauzi

Respons wajib pajak terhadap batasan pengusaha kena pajak di Indonesia = Taxpayer's response on value-added tax threshold in Indonesia

" ABSTRAK
Menggunakan bunching estimation dan data SPT dari DJP, diketahui pada periode 2011-2013 ada perilaku bunching, yaitu perilaku menahan omzet, yang signifikan di area sekitar batasan PKP Rp. 600 juta. Akan tetapi pada periode 2014-2016 tidak ada bunching pada area yang sama. Respons bunching menunjukkan batasan PKP justru menjadi penghalang pertumbuhan usaha. Menggunakan analisis level perusahaan, wajib pajak dengan status hukum Persekutuan & Firma dan sektor usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki probabilitas tertinggi untuk melakukan bunching. ... "

Depok: Univesitas Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2018

T50532

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Soleh

Restitusi pendahuluan PPN dan atau PPn BM atas Ekspor barang kena pajak (Studi kasus pada BAPEKSTA Keuagan Jakarta)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994

S9140