Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper considers the implication of Hannah Arendt's criticism of the relationship between violence and politics. For some political theorists and philosophers, it is taken for granted, that violence and politics are inextriacably intertwined. For Arendt, it is crucial to keep the two the two clearly and distinctly aapart. After arguing for a tripartite division between the human the human activities of labor, work and action, Arendt identifies the politics as the part of action and the violence as the part of labor and work. This is the way Arendt argues to keep the politics and the violence clearly apart."

"ABSTRAKHasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model mobilisasi Tilly, di Kabupaten Manggarai lebih banyak menggunakan strategi represif dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutannya. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi melalui desentralisasi tidak berpengaruh terhadap strategi menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan, di Kabupaten Manggarai strategi pendekatan represif atas nama konservasi masih dilakukan dan justru yang terjadi, konflik semakin bereskalasi menjadi kekerasan dengan korban lebih besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi atau mengurangi kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, direkomendasikan kepada resim pemerintahan Kabupaten Manggarai untuk memberi ruang terjadinya dialog/negosiasi antar pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan yang berfungsi mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik alternatif secara damai. Selain itu, harus ada upaya kebijakan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menegakkan demokratisasi kekerasan, yaitu mengurangi seminimum mungkin menggunakan agen-agen represif negara dalam menyelesaikan potensi kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya.Penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan Peluso bahwa monopoli penguasaan sumberdaya hutan dengan membolehkan kekerasan dengan melibatkan agen-agen represif telah memarjinalkan hak akses masyarakat sekitar hutan atas manfaat hutan. Penelitian ini juga memperkaya penggunanaan analisis tindakan kekerasan kolektif dari Tilly terkait topik pemanfaatan sumberdaya alam dari sisi perspektif sosio-politik-lingkungan.

---

ABSTRACTThe dissertation research investigates collective force violence in forest resources utilization. It is based on a case study in Manggarai District that has relatively high rate of violence in Indonesia. Borrowing Tilly?s mobilization model, the study finds that Manggarai District employs repressive strategies in utilizing forest resources. Using Tilly?s theory of violence, this dissertation research deploys descriptive qualitative approach to collect data. This research finds that democratization process through decentralization does not bring significant impacts on the strategy to mitigate dispute on forest resources utilization. In Manggarai District, coercive conservation still occurs. In fact, in the context of decentralization, forest related conflicts escalate and transform into bigger violent events that produce more victims. Therefore, to reduce collective resources based violence, it is recommended for the district government to create space for dialogue and negotiation among multi stakeholders through strengthening institutions that are responsible for developing alternative dispute resolution. In addition, local policies on forest management should be developed based consensus. In this manner, it can ?democratize? violence through minimally utilize repressive state agents to resolve potential violence in the region.The study findings confirm Peluso?s study that shows repressive state?s agents? monopoly over forest management that uses violence measures has marginalized local people?s access to forest resources. Furthermore, this research enriches Tilly?s collective violence framework to analyze forest resources utilization in socio-politics of environment."

"Penelitian ini menganalisis penyebab kekerasan politik dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan kaitannya dengan politik identitas. Penelitian ini menggunakan konsep Hate Spin Cherian George (2016) sebagai konsep utama penelitian dan didukung dengan teori konflik sosial-agama Clifford Geerzt (1981) dan teori kekerasan Johan Galtung (1997). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan bukan terjadi karena adanya mobilisasi dari wirausahawan politik yang terepresentasikan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Teman Ahok dengan menggunakan identitas, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat sebagai bentuk ketersinggungan massa akan sebuah penghinaan atas dasar agama.

---

This study analyzes the causes of political violence in the DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 and its relation to political of identity. This study employs the concept of Hate Spin of Cherian George (2016) as the main concept which is supported by two theories of social-religious conflict of Clifford Geerzt (1981) and violence theory of Johan Galtung (1997).  Employing qualitative methods with case study design, this research suggests that violence did not occur because of the mobilization of political entrepreneurs represented by Front Pembela Islam (FPI) and Teman Ahok in using identity. The violence grew out to public awareness as a form of offense to the masses would be an insult on the basis of religion. "

"Politik di Bangladesh telah mengalami kriminalisasi selama empat dekade terakhir, sehingga mengakibatkan kekerasan politik terjadi pada berbagai tingkat dan lingkup, termasuk pendidikan. Organisasi sayap partai yang mendominasi di lembaga perguruan tinggi seringkali menggunakan kekerasan sebagai metode untuk mengontrol situasi politik yang tidak stabil. Selain itu, organisasi sayap partai tersebut juga seringkali digunakan untuk menjalankan agenda politik dan memperluas jaringan politik di kampus. Studi ini menganalisis bentuk dan faktor penyebab dari terjadinya kekerasan politik yang dilakukan oleh Bangladesh Chhatra League (BCL) sebagai organisasi sayap partai Liga Awami dengan Sheikh Hasina sebagai pemimpin sekaligus Perdana Menteri yang menjabat di Bangladesh sejak 2009 hingga saat ini. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis melalui Teori Kekerasan dari Johan Galtung (1969). Studi ini menemukan bahwa kekerasan politik yang dilakukan BCL di Bangladesh disebabkan oleh (1) faktor institusional, yaitu kekerasan dilakukan untuk memastikan dominasi politik BCL dan partai Liga Awami di kampus. Di samping itu, pembiaran yang dilakukan oleh negara menjadikan kekerasan politik yang dilakukan oleh BCL terus berlanjut, (2) faktor politik, yaitu keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya negara di masa depan, dan (3) faktor kultural, yaitu kultur kekerasan dan dominasi yang dinormalisasi di Bangladesh.

---

Politics in Bangladesh has been criminalized over the past four decades, resulting in political violence occurring at various levels and scopes, including in education. Dominant party wings in higher education institutions often use violence as a method to control unstable political situations. Additionally, these party wings are often used to further political agendas and expand political networks on campuses. This study analyzes the forms and causes of political violence carried out by the Bangladesh Chhatra League (BCL), the student wing of the Awami League, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, who has been in office in Bangladesh since 2009. This study uses qualitative methods and is analyzed through Johan Galtung's Violence Theory (1969). The study found that BCL's political violence in Bangladesh is caused by (1) institutional factors, namely violence is carried out to ensure the political dominance of BCL and the Awami League party on campuses, (2) political factors, namely the desire to gain power and access to state resources in the future, and (3) cultural factors, namely the normalized culture of violence and domination in Bangladesh. Furthermore, the state's inaction perpetuates BCL's political violence."

"Pembatasan internet merupakan upaya penjinakkan rakyat Indonesia dari sikap kritis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia setiap individu dan harusnya hak asasi manusia dijunjung lebih tinggi. Demokrasi dapat menjadi alasan dan alat Kekerasan Politik oleh Negara. Negara hanya beradaptasi menyamarkan kekerasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Analitik. Metode yang digunakan studi kasus terhadap kasus pembatasan internet di Papua karena penelitian spesifik meneliti kasus di Papua. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung. Peneliti juga melakukan telaah data sekunder untuk keterangan dari pihak ahli hukum maupun lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia ketika merespon pembatasan internet maupun dari putusan pengadilan. Penelitian mengkonfirmasi lima bentuk atau dimensi dari kuasa terhadap masyarakat: Pengendalian melalui paksaan atau ancaman (koersi) yang dapat dilakukan melalui pemolisian maupun kekuatan militer, pengendalian unsur-unsur ekonomi, pengendalian proses pengambilan keputusan, atau kekuatan politik, pengendalian definisi dan akses ke pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai, atau kekuatan ideologis; dan pengendalian perhatian manusia dan waktu hidup, atau kekuatan pengalihan. Pembatasan internet melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua karena merugikan hak masyarakat Papua.

---

Internet restrictions are an attempt to tame the Indonesian people from a critical attitude. Freedom of opinion and expression has become part of the human rights of every individual and human rights should be upheld on a higher level. Democracy can be the reason and tool for political violence by the state. The state adapts only to disguise violence. The type of research used is analytical research. The method used is a case study on cases of internet restrictions in Papua because the research specifically examines cases in Papua. The primary data in this study were obtained through direct interviews. The researcher also conducted a review of secondary data for information from legal experts and human rights institutions when responding to internet restrictions or from court decisions. Research confirms five forms or dimensions of power over society: Control through Coercion or Threats (Coercion) which can be exercised through policing or military force, Control of economic elements, Control of decision-making processes, or political power, Control of definition and access to knowledge, beliefs, and values, or ideological strengths; and Control of human attention and life time, or distraction power. Internet restrictions violate the human rights of the Papuan people because they harm the rights of the Papuan people."

"Penelitian mengenai kekerasan seksual terkait konflik bersenjata (SVAC) telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Tinjauan literatur ini menyoroti minimnya perhatian yang diberikan terhadap isu kekerasan seksual dalam konflik bersenjata secara politis pada tahun-tahun formatif disiplin HI. Melibatkan sintesis penelitian dari Ilmu Hubungan Internasional dan ilmu sosial lainnya, baik dalam pendekatan teoritis maupun empiris, penelitian ini menggunakan metode tinjauan kritis terhadap 63 literatur yang terdistribusi di berbagai basis data akademik yang terakreditasi. Dari analisis tersebut, tinjauan ini mengemukakan tiga tema besar yang mendominasi literatur terkait SVAC, yaitu konseptualisasi kekerasan seksual, tinjauan multidimensional, dan tata kelola global. Dengan memetakan konsensus dan perdebatan dari perspektif feminisme HI dan teori kritis HI, temuan penelitian menunjukkan bahwa fokus pembahasan masih sebagian besar masih berkutat pada konseptualisasi dan kontekstualisasi SVAC. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya penelitian empiris lebih lanjut, terutama dalam hal diversifikasi pembahasan dan evaluasi kebijakan normatif yang telah diterapkan, seiring dengan penegasan pengisian kesenjangan terkait dampak teknologi, peran aktor non-negara, dan studi khusus terhadap korban laki-laki serta pelaku perempuan dalam SVAC. Kekurangan dalam desain empiris, khususnya terkait representasi identitas, menunjukkan perlunya penerapan metode campuran dan pendekatan studi interdisipliner guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi.

---

Research on Sexual Violence in Armed Conflict (SVAC) has witnessed significant growth over the past decade. This literature review highlights the limited political attention given to the issue of sexual violence in armed conflict during the formative years of the International Relations (IR) discipline. Involving a synthesis of research from International Relations and other social sciences, encompassing both theoretical and empirical approaches, this study employs a critical review method on 63 literature pieces distributed across various accredited academic databases. From this analysis, the review articulates three major themes dominating the SVAC literature, namely the conceptualization of sexual violence, a multidimensional examination, and global governance. By mapping consensus and debates from the perspectives of feminist IR and critical IR theories, research findings indicate that the focus of discussions still predominantly revolves around the conceptualization and contextualization of SVAC. Therefore, the author recommends the need for further empirical research, particularly in diversifying discussions and evaluating applied normative policies. This aligns with the emphasis on filling gaps related to the impact of technology, the role of non-state actors, and specialized studies on male victims and female perpetrators within the SVAC context. Shortcomings in empirical design, particularly concerning identity representation, underscore the necessity for employing mixed methods and interdisciplinary study approaches to yield research outcomes more relevant for policymakers and practitioners."