Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ashar Maulana Religia
Tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan = Responsibilities of the board of directors in the consequences of limited company damages which the capital comes from separate wealth
" Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, keputusan bisnis tersebut dapat berakibat pada timbulya kerugian pada perseroan. Penulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Direksi dapat dibebaskan dari kerugian perseroan dengan penerapan business judgment rule. Mengenai kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dengan tindak pidana ... "
2020
T54562
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinar Karunia
Rekonstruksi Holding untuk Mewujudkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara yang Akuntabel = State Owned Entreprise`s Holding Reconstruction to Achieve Accountability of Good Corporate Governance
" Penelitian tesis ini difokuskan pada konsep yang dilakukan dalam melakukan rekonstruksi Holding Usaha Milik Negara (Holding BUMN) agar dikelola secara akuntabel. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, tipologi penelitian preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yakni perlu dilakukan sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christopher Sastyaviando Lebe
Aspek hukum keuangan negara dalam pembentukan holding company Badan Usaha Milik Negara = State finance legal aspect on the establishment of state-owned holding company
" Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagai dasar hukum untuk pembentukan perusahaan induk milik negara (BUMN). Peraturan tersebut dikritik oleh beberapa kelompok sebagai peraturan yang bertentangan dengan peraturan sektoral keuangan negara dan mengurangi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini mempelajari pembentukan perusahaan induk BUMN, apakah peraturannya sesuai dengan undang-undang terkait, dan implikasinya terhadap pengelolaan modal negara yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Rahmadi Wicaksono
Status hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam prespektif hukum keuangan publik = Legal status State Own Enterprise Subsidiary Company in public finance law prespective
" Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk anak perusahaan guna memaksimalkan kegiatan usahanya. Adanya bentuk keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konteks holding mengakibatkan adanya polemik klasik pada masyarakat yang beranggapan bahwa status hukum anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Hal ini kemudian muncul kembali dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019 yang mana salah satu pihak pemohon menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum anak perusahaan BUMN yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aritonang, Agnes Grace Ullyna Artaty
Redefinisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara = Redefinition of state assets separated as state equity participation in State Owned Enterprises (BUMN) persero Aaccording to the transformation theory of the legal status of state finances
" Temuan terhadap disharmonisasi hukum regulasi sektor keuangan dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero mengakibatkan terjadinya polemik yang berkepanjangan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada redefinisi,status hukum serta tata kelola pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi statue dan analytical approach, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundang-undangan sektor keuangan serta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khrisna Adjie Laksana
Status hukum kelembagaan dan keuangan perusahaan yang didirikan oleh badan usaha milik negara dan perusahaan badan usaha milik negara yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada badan usaha milik negara lain = Institutional and financial legal status of company founded by state-owned enterprise and state-owned enterprise that most of its capital transferred to other state-owned enterprise
" Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN dapat membentuk suatu anak perusahaan. Adanya hubungan antara induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN tersebut dalam konteks holding, memunculkan beberapa pendapat yang berbeda mengenai status hukum kelembagaan dan keuangan dari anak perusahaan BUMN. Penelitian ini berfokus pada ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marcel Raharja
Identifikasi Kerugian BUMN Akibat Risiko Bisnis dan Kerugian BUMN Yang Menyebabkan Terjadinya Kerugian Negara Serta Implikasinya Terhadap Direksi BUMN = Identification of SOE Losses Due to Business Risks and SOE Losses That Cause State Losses and Its Implications for SOE Directors
" Dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), disebutkan bahwa BUMN Persero tunduk pada UU Perseroan Terbatas, sehingga hal-hal yang terkait dengan BUMN ini dianggap sama dengan perseroan lainnya, termasuk tanggung jawab dari Direksinya. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia, ketika BUMN mengalami kerugian, sering dianggap merugikan negara juga. Padahal tujuan utama BUMN Persero adalah memperoleh keuntungan, dimana dalam menjalankan usaha untuk mengejar keuntungan sangat dimungkinkan untuk mengalami kerugian sebagai risiko ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fina Puspita Fitriyanti
Diskursus Status Keuangan dan Kekayaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Produk Hukum Badan Peradilan di Indonesia = Discourse on the Financial Status and Wealth of Subsidiaries of State-Owned Enterprises in Legal Products of Judicial Entities in Indonesia
" Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan BUMN dan anak perusahaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfa Nazwa
Perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal badan usaha milik negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 = Political development of public finance law about legal status of separated state's property in paid up capital of state owned enterprise based on government regulation number 72 year 2016
" Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library