Ditemukan 530 dokumen yang sesuai dengan query
Winnie Nathalia Wenur
"
Di dalam suatu jual beli, penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Pembeli wajib membayarkan sejumlah harga yang diperjanjikan dan berhak atas objek jual beli yang diperjanjikan, sedangkan penjual sebaliknya. Dalam jual beli tanah di Indonesia, penyerahan tanah harus memenuhi unsur tunai, riil, terang, formil dan materil. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang tidak paham akan hal tersebut, terutama tidak paham bahwa untuk melakukan pendaftaran peralihan hak diperlukan AJB yang dibuat oleh PPAT. Akibatnya, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cecilia Masidin
"
ABSTRAK
Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faklor penting
dalam pcningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan
rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Salah satu cara memperoleh lanah adalah melalui jual bcli yang telah
diatur dalam Pcraruran Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan ...
"
2012
T30295
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Caroline Gunawan
"
ABSTRAK
Dalam perbuatan hukum jual-beli tanah PPAT sebagai
pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai
peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan
Pendaftaran Tanah, karena akta jual-beli yang dibuat oleh
dan dihadapan PPAT merupakan sumber utama dalam rangka
pemeliharaan data Pendaftaran Tanah dan merupakan dasar
yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak atas tanah
pada Kantor Pertanahan, dimana dengan pendaftaran pembeli
akan tercatat sebagai pemegang hak atas tanah yang baru
dalam sertifikat, yang merupakan surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud pasal 19 ...
"
2003
T37695
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hanie Hapsari
"
ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum
mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu
pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan
melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak
menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas
tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas
tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan
PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantu
pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu
kasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT.
Dalam kasus ini setelah dibuatnya ...
"
2008
T38061
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alvin Kusuma Putra
"
Tesis ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf dibelakangnya dan tanggung jawab dari PPAT terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami kecacatan. Penilitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap akta yang mempunyai penambahan huruf pada nomornya, untuk menyatakan bahwa akta tersebut sah atau tidak, harus dilihat dari penyebab penambahan tersebut; dan PPAT harus bertanggung jawab sesuai perundang-undangan.
......This thesis discusses the validity of ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42451
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rinaldi Putra
"
Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44026
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Almira Ardelia
"
Tesis ini membahas mengenai kewajiban penerapan validasi BPHTB yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi sebelum melakukan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Permasalahan timbul ketika Bapenda menolak untuk memvalidasi bukti pembayaran BPHTB walaupun Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan menggunakan harga transaksi atau harga sesuai NJOP jika harga transaksi lebih rendah. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54905
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lubnah Aljufri
"
Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21771
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rony Fauzi
"
Jual beli merupakan suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi suatu prestasi atau tidak akan memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara dua belah pihak, yang mana pihak satu wajib menyerahkan hak atas tanahnya sedangkan pihak kedua berhak menerima penyerahan hak atas tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27417
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hentry Hynisiah
"
Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan. Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28615
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
