Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebutuhan akan jalan tol di Indonesia terutama di Jawa sangat tinggi, halini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat disusul denganpertumbuhan sektor industri mendorong tersedianya sarana transportasi yangfirst class untuk menghindari ineffisiensi. Selain itu pula disebabkan oieh tingkaturbanisasi yang memberikan pertumbuhan jumiah kendaraan yang tinggi sertameningkatnya jumlah pemakai jalan tol dari tahun ke tahun. Perkembangan jalan toi di indonesia dimulal sejak tahun 1978 ketikaJalan tol Jagorawi dibangun. Pengelola jalan toi dipercayakan Pemerintah saatitu ialah PT. Jasa Marga (BUMN). Dengan sumber dana terbatas yang dimiiikiPemerintah, maka dalam kurun waktu 1976-1986 panjang jalan tol yang teiahdibangun hanya 396 km. Namun sejak 1987 dimana pihak swasta muiai dapatberpartisipasi dalam pengembangan jalan toi dengan skema BOT pembangunanjalan tol telah meningkat menjadi +/- 11000 km. Basis hukum keterlibatan swastadalam pengembangan jalan tol adaiah Undang-Undang No. 13 tahun 1980tentang jalan dan peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1990 tentang jalan tol yangmemperjeias pengaturan dan penguasaan jalan tol. Khusus mengenaipenetapan tarif toI, demi menjaga kepentingan masyarakat, Pemerintah telahmenetapkan bahwa tarif tol hanya ditetapkan oieh Keputusan Presiden. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara indonesia telah berkembangmerambah ke daerah sekitarnya terutama wiiayah Jabotabek, sehingga wilayahJabotabek tersebut telah menimbulkan pula kurang memadainya prasaranatransportasi darat (jalan raya). Pemerintah telah melaksanakan berbagaiprogram dan pembangunan Jalan tol. Seperti Jagorawi, Cikampek dan jalan tollingkar luar (JORR). Namun demikian, usaha-usaha ini tampaknya masih belumcukup untuk mengimbangi cepatnya pertumbuhan lalu lintas di wilayah tersebut.Maka saiah satu upaya untuk mengatasi kebutuhan prasarana transportasi daratpada sekitar daerah tersebut direncanakan akan dibangun Jalan toi CibuburCileungsi-Bekasi sebagal bagian dari sistem jaringan jalan tol di wilayahJabotabek dan sekìtarnya. Konsorsium yang terdiri dari PT. WIKA dan PT. DKB merencanakan untukmelakukan investasi jalan tol tersebut, mengingat Investasi ini merupakaninvestasi padat modal dan berjangka waktu lama. sehingga konsorsium sebagaisuatu institusi swasta sangat berkepentingan agar reaiisasi pendapatan yangdiperoleh seiama masa konsesi dapat mengembalikan modal yang ditanamkanserta menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara kuantitatif kelayakaninvestasi proyek Jalan toi Cibubur-Cileungsi-Bekasi yang menekankan padapengujian arus kas selama umur investasi dengan melalui beberapa metodaCapital budgeting. Dari hasil analisa keuangan diperoleh bahwa arus kas (Free Cash Flowsto Firm) proyek jalan tol Cibubur-Cileungsi-Bekasi dapat memberikan aruspengembalian internal (IRR) sebesar 16.90%. Bila investasi menggunakanstruktur pendanaan terdiri dan 35%Equity : 65%Debt serta kondisi biaya hutang(Kd) = 12% dan biaya modal (Keu) = 14% ke dalam analisa arus kas memeberiindikasi bahwa investasi proyek jalan tol iayak untuk diIaksanakan karenamemenuhi kriteria aspek finansial dimana WACC lebih kecil dari IRR danmemiliki NPV positif. Namun dengan menggunakan rumusan angsuranpengembalian pinjaman (bunga dan pokok pinjaman) secara tetap selamajangka waktu 15 tahun, diperoleh arus kas proyek belum mampu membayarangsuran pokok pinjaman selama 3 tahun sejak mulai dioperasikan. Sedangkanarus kas (Free Cash Flows to Equity) dapat memberikan arus pengembalianinternal (IRR) kepada investor sebesar 16.82%. Struktur peanaan terdiri dari 35%E : 65%D merupakan struktur pendanaan yang paling kritis terhadapkeputusan investor untuk menanamkan modalnya karena arus kas investorSangat peka/sensitive terhadap perubahan akibat peningkatan suku bunga Iebihbesar 0.15%, peningkatan biaya investasi lebih besar 2% dan penurunanPendapatan tol lebih besar 2%. Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi jalantol pada kondisi saat ini sangat beresiko."

"ABSTRAKDalam Neraca Gas Indonesia, wilayah Indonesia dibagi menjadi 11 region.Dari 11 region tersebut, pada tahun 2007 terdapat 3 region yang dinyatakankekurangan gas, yaitu region II (Sumatera Bagian Utara), region VI (KalimantanBagian Timur) dan region IX (Papua). Pengembangan fasilitas gas bumi padawilayah-wilayah yang kekurangan pasokan gas merupakan peluang bisnis yangsangat menarik.Proyek pembangunan fasilitas gas bumi yang dilakukan di wilayah SumateraBagian Utara mempunyai tingkat keekonomian yang sangat menarik, tetapi tingkatresikonya berada pada Zona ALARP (As Low As Reasonable Practise). Evaluasi jugadilakukan berdasarkan Monte Carlo Simulation dengan menggunakan softwareCrystal Ball. Upaya-upaya mitigasi resiko proyek dilakukan untuk menurunkantingkat resiko hingga mencapai Zona Acceptable. Dengan memperhitungkan biayamitigasi resiko proyek sebesar US$ 17,611,053/tahun, tingkat keekonomian dariproyek pembangunan fasilitas gas bumi di wilayah Sumatera Bagian Utara masihmenarik untuk dilaksanakan.

---

ABSTRACTIn the Indonesia Gas Balance, Indonesia?s area is divided into 11 regions. On2007, there were 3 gas defisit regions, which is region II (Northern Sumatera),region VI (Eastern Kalimantan) and region IX (Papua). The development of naturalgas facilities in the areas that defisit of gas supply is a very attractive businessopportunity.Natural gas facility development project that undertaken in the NorthernSumatera Region has a very interesting economic level, but the risk level is atALARP (As Low As Reasonable Practise) Zone. Evaluation is also conducted basedon the Monte Carlo Simulation using the Crystal Ball software. Project riskmitigation efforts undertaken to reduce the risk level to achieve The AcceptableZone. Taking the project risk mitigation cost for US$ 17,611,053 / year intoeconomic calculation, the economic value of natural gas facility development projectin the Northern Sumatera Region remains attractive to be implemented"

"Krisis multi-dimensi yang menimpa bangsa Indonesia, menyebabkan banyak kegiatan usaha mengalami guncangan terutama di aspek finansial. Demikian juga yang terjadi pada para investor yang memegang kuasa penyelenggaraan jalan tol di ruas-ruas jaringan jalan tol Jakarta Lingkar Luar, dimana yang bersangkutan terpaksa memberhentikan proyeknya karena tiadanya dana pinjaman dari Bank yang sebelumnya sudah siap untuk membiayai proyek tersebut dan puncaknya adalah terjadinya proses pemberhentian secara sepihak oleh Pemerintah qq. PT Jasa Marga.Saat ini, Pemerintah berkeinginan untuk melanjutkan kembali proyek vital tersebut, sehingga telah dilakukan upaya yang intensif untuk mengundang para calon investor baru, agar proyek ini dapat segera dilanjutkan sebagai simbol telah mulai pulihnya kepercayaan dan iklim investasi di Indonesia.Studi investasi pengambilalihan proyek jalan tol Jakarta lingkar luar ini, meliputi analisa kelayakan pada aspek finansial, dimulai dengan menghitung biaya-biaya yang harus dan masih ditanggung oleh investor baru, baik dalam hal biaya pengambilalihan saham atau asset yang sudah ada, menghitung biaya-biaya pembangunan sampai dengan proyeksi biaya-biaya selama masa penyelenggaraan dan proyeksi pendapatan dari hasil jalan tol melalui analisa proyeksi volume lalu-lintas pengguna jalan dan proyeksi tarif jalan tol serta rasio modal sendiri dengan pinjaman terhadap kebutuhan dana pembangunan.Dari analisa kelayakan didapatkan bahwa pada kondisi dengan masa konsesi minimal 24 dan maksimal 34 tahun lagi dengan tingkat kenaikan tarif otomatis per-tahun mengikuti inflasi yang terjadi di Indonesia didapatkan nilai Internal rate of return (IRR) bervariasi dari 27,64 % - 33,96 % dengan masa Payback period bervariasi dari 11,29 - 14,82 tahun. Sehingga proyek ini dapat dikatagorikan sangat layak untuk dilanjutkan pembangunannya."

"Kompleksitas Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) berdampak pada besarnya investasi dan potensi resiko sehingga memerlukan kajian yang maksimal dengan melibatkan berbagai pihak dengan pengetahuan dan beragam keahlian melalui integrasi rekayasa nilai serta manajemen resiko yang diperlukan untuk mencapai kelayakan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko utama, strategi mitigasi serta biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko pada konseptual desain Jembatan Selat Sunda berbasis rekayasa nilai. Untuk menjawab tujuan penelitian maka digunakan survey berbasis kuesioner, Focus Group Discussion dan Benchmarking yang disajikan dalam bagian hasil dan pembahasan.

---

The complexity of Sunda Strait Bridge (SSB) Construction have an impact on the amount of investment and the potential risks that require maximum assessment involving various stakeholders with diverse knowledge and skills through the integration of value engineering and risk management in order to achieve project feasibility. This study aims to identify the major risks, mitigation strategies and mitigation cost to reduce risk impact in Conceptual Design of Sunda Strait bridge using value engineering approach. Questionnaire survey, Focus Group Discussion and Benchmarking will be used to answer the research objectives and presented in result and discussion section."

"Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut kreativitas para pelaku usaha untuk menciptakan suatu terobosan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat. Buyback guarantee yang diberikan developer kepada bank merupakan salah satu bentuk perjanjian penjaminan yang lahir berdasarkan kebebasan berkontrak tersebut. Pemberian buyback guarantee oleh developer sebagai jaminan terhadap pembelian unit apartemen yang masih dalam tahap pembangunan adalah muncul sebagai kebutuhan dalam praktik untuk menjembatani kepentingan tiga pihak, yaitu pertama pihak bank sebagai pemberi kredit kepemilikan apartemen, buyback guarantee berguna untuk membantu kedudukan bank yang sangat berisiko karena tidak/belum dapat mengikat jaminan Hak Tanggungan atas obyek unit apartemen yang dibiayainya. Kedua bagi pihak developer, dana pencairan kredit kepemilikan apartemen akan diterima langsung oleh developer, dimana dana tersebut sangat diperlukan developer baik untuk membiayai pembangunan apartemen maupun untuk mencicil kembali kredit konstruksi yang diberikan oleh bank pemberi kredit konstruksi. Ketiga, dari pihak konsumen apartemen dapat mewujudkan impian memiliki apartemen dengan keleluasaan dana dan jangka waktu pembayaran apartemen karena pembiayaan dari bank. Aspek-aspek hukum buyback guarantee tersebut menarik untuk dibahas mengingat buyback guarantee merupakan hasil kreativitas pelaku usaha di dalam praktik. Melalui penulisan tesis ini dapat diketahui mengenai mengapa diperlukan buyback guarantee, apa dasar pertimbangan developer memberikan buyback guarantee dan sejauh mana buyback guarantee dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

---

The ever increasingly fast development of the business world demands the creativity of the business perpetrators to create a breakthrough towards matters not regulated in the Indonesian Civil Code.The open system of the contract law as reflected ini Article 1338 paragraph 1 of the Indonesian Civil Code is granting the right and the freedom to any person to draw up or conclude agreement all in accordance with the wishes of the concluding parties. Buyback guarantee granted by the developer to the bank constitute of a guarantee agreement from which is born based on the above freedom of contracts. The granting of a buyback guarantee by the developer as collateral for the purchase of an apartment unit which is still in the development stafe has arisen as practical need. The granting of a buyback guarantee is for bridging the interest of three parties, that is the bank as first party providing the apartment ownership credit, in which case the buyback guarantee serves in assisting the vital risky position of the bank due to its inability/temporary inability to bind Hak Tanggungan on the apartement unit it has financed. Secondly, for the developer, the ownership credit of the apartment unit will be paid to and received direct by the developer, who is in urgent need of the said fund either for financing the construction of the apartment as well as to settle the credit installment it owes for the construction to the credit provider bank. Third, the apartment consumer will be able to realize its dream of owning an apartment based on adequate funds and payment period due to bank financing. The legal aspect of the said buyback guarantee is interesting for further analyzes, considering that the buyback guarantee is result of creativity of the business perpetrators in practical. This thesis has uncovered the reason for the necessity of this institute, what the basic consideration of developer to give buyback guarantee and in how far buyback guarantee can provide legal security to the involved parties."

"ABSTRAKKonsumsi BBM yang meningkat rata-rata 5.6% per tahun tidak diimbangi denganpenambahan jumlah kilang minyak di Indonesia. 40% BBM yang dikonsumsiadalah produk impor. Pembangunan kilang minyak mini cocok untuk kebanyakanlapangan minyak di Indonesia, terpencil dan marginal. Hambatan investasi proyekyang besar disiasati dengan skema build operate transfer (BOT). Penulisan iniuntuk mengetahui faktor-faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kinerjainvestasi proyek BOT kilang minyak mini dan mengetahui respon risiko yangtepat terhadap risiko-risiko dominan tersebut. Penelitian dilakukan denganmengumpulkan data melalui survei kuesioner dan validasi pakar. Selanjutnyadiolah secara statistik menggunakan software SPSS dan analisa risiko kualitatifdengan diagram matrik. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor risikodominan yang mempengaruhi kinerja investasi proyek BOT pembangunan kilangminyak mini.

---

ABSTRACTAverage fuel consumption increased 5.6% per year is not offset by addition of anoil refinery in Indonesia. 40% of fuel consumed is imported. Mini refinery(modular) construction suitable for most of oil field in Indonesia that remote andmarginalized. Barriers large investment of the project to be handled by the schemebuild operate transfer (BOT). This study aimed to determine the risk factors thatmost affect to the investment performance of BOT project modular refinery and toknow the appropriate risk response against the dominant risks. The study wasconducted by collecting data through a questionnaire survey and expert validation.Furthermore, statistically processed using SPSS and qualitative risk analysis usingmatrix diagram. The results showed there are dominant risk factors that affect tothe investment performance of BOT project modular mini refinery construction"