Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Lusi Indriani

Hak ingkar dikaitkan dengan kewajiban hukum notaris untuk memberikan kesaksian dalam perkara perdata dan perkara pidana (studi kasus tentang panggilan notaris sebagai saksi)

" ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum dengan tugas utama membuat akta otentik. Dalam menjalani jabatannya notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta sesuai dengan salah satu pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.). Di sisi lain notaris juga mempunyai kewajiban untuk hadir apabila dipanggil menjadi seorang saksi di muka pengadilan. Seorang notaris yang dipanggil menjadi saksi dapat menggunakan hak ingkar atau hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Hak ingkar (notaris) yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini menemui banyak kendala dalam pelaksanaan ketika notaris diminta menjadi saksi ... "

2003

T37694

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adellina Syariffa

Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap hak dan kewajiban ingkar = Legal protection for land deed officers against the rights and obligations of the army

" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peratuan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan hak dan kewajiban ingkar serta untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai hal tersebut di atas. Penelitian ini permasalahannya mengenai tidak adanya peraturan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53922

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Miranda Laura Maria

Kewajiban ingkar notaris sesuai undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris saat pemeriksaan atau peradilan = The obligation of notary's negative in accordance with position regulations of the notary and the notary's code of ethics during the inspection of the judicature

" ABSTRAK
tesis ini membahas ketentuan tentang apakah seorang notaris saat pemeriksaan atau peradilan atau peradilan sesuai sumpah jabatannya apakah menggunakan hak ingkar atau kewajiban ingkar. hal ini terkait dengan sumpah/janji jabatan untuk merahasiakan minuta kata atau surat-surat yang melengkapi akta tersebut. dalam penelitian ternyata tidak ditemukan ketentuan hak ingkar yang ada adakah kewajiban ingkar sehingga seorang notaris dalam pemeriksaan atau peradilan harus menggunakan kewajiban ingkar. dalam penelitian studi kasus ditemukan fakta bahwa isi akta minuta dan ... "

2011

T28192

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rosita

Pelaksanaan hak ingkar notaris berkaitan dengan dampak jabatan notaris berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2004 (studi kasus putusan nomor 81/PID/B/2007/PN.Cbn)

" Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris sebagai Pejabat Umum yang terpercaya, maka sebelum melakukan tugasnya Notaris harus bersumpah dan berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak dan merahasiakan serapatrapatnya mengenai isi akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Notaris sebagai Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta harus cermat, teliti dan berhati-hati ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37011

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Lestariani

Ingkar janji untuk menikahi dalam perspektif badan peradilan: Analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3277K/Pdt/2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.51/Pdt/1999/PT SBY, jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 142/Pdt.G/1997/PN SBY = A false promise upon a marriage regarded from the perspective of judicature institution: Analysis on the Republic of Indonesia?s Supreme Court?s Decision No.3277K/Pdt/2000, jo. Surabaya High Court?s Decision No.51/Pdt/1999/PT SBY, jo. Surabaya State Court?s Decision No. 142/Pdt.G/1997/PN SBY

" Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan yang mengatur janji kawin telah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, apakah ingkar janji kawin telah mendapat pengaturan yang cukup sehingga dapat melindungi perempuan ataukah ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19629

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iman Nul Islam

Kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili tuntutan ingkar terhadap arbiter (studi kasus sengketa PT. CTPI vs PT Berkah Karya Bersama) = The authority of district court to examine and rule the request for recusal against an arbitrator (case study PT CTPI vs PT Berkah Karya Bersama) / Iman Nul Islam

" ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini akan menerangkan salah satu permasalahan apakah pengadilan negeri dapat memeriksa dan mengadili tuntutan ingkar. Yaitu suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang bagi para pihak yang berkepentingan apabila terdapat dugaan arbiter dalam melaksanakan tugasnya tidak bebas dan akan berpihak seperti yang dimaksud dalam pasal 22 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU Arbitrase . Di dalam pasal 25 UU Arbitrase pengadilan negeri melalui Ketua Pengadilan Negeri berwenang ... "

2016

T47535

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suci Asmarani

Implementasi hak dan kewajiban ingkar notaris berdasarkan persetujuan majelis kehormatan notaris peminjaman minuta akta untuk laboratorium kriminalistik = Implementation of rights and obligation of notary pursuant to the approval of the notary honorary council loaning a deed for criminal laboratory

" Profesi notaris dikenal sebagai profesi yang luhur officium nobile , yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Notaris wajib merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Kewajiban itu akan berakhir bilamana ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara sebagai saksi, yaitu pada saat notaris dipanggil oleh pengadilan guna memberi kesaksian di persidangan, menurut hukum dapat menggunakan hak untuk menolak/mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi. Hak untuk menolak atau ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48445

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Milzam Elkarami Bahar

Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Melaksanakan Kewajiban Terkait dengan Rahasia Jabatan dalam AD/ART PT. Joloy Timur Berjaya (Studi putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw) = Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Terkait dengan Rahasia jabatan dalam AD ART PT. Joloy Timur Berjaya (Studi Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2017/ PN.Mtw)

ABSTRAK

Nama : Milzam Elkarami Bahar

NPM : 1606960731

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul :Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Terkait dengan Rahasia jabatan dalam AD ART PT. Joloy Timur Berjaya (Studi Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2017/ PN.Mtw)

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah ... "

2020

T54775

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anandiaz Raditya Priandhana

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan (Studi putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor 16/PUU-XVIII/2020 = Legal protection of notaries in investigation process (Study of the constitutional court decision of The Republic of Indonesia number 16/PUU-XVIII/2020).

" Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) UUJN 2/2014 dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta seakan-akan memberikan kedudukan yang lebih istimewa kepada seorang Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan pembatasannya dalam Pasal 66 UUJN ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ulia Azhar

Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan rahasia jabatan

" Landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum,ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Notaris adalah pejabat umum dengan tugas utama membuat akta otentik. Dalam menjalani jabatannya Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Notaris merupakan jabatan kepercayaan karena itu undang-undang memberikan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T25793

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian