Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bandung: Mujahid Press, 2014
343.035 98 AKT
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mizamil
" Under Republic indonesia Government Regulation number 152 year 2000 University of indonesia has been declared as Badan Hukum Milik Negara (State Own Legal Entity). This legal status is latest known after common legal entities are distinguished such as persero, perjan, perum, yayasan. The author does analysis concerning also to the impedance hold by the recent legal status of the university. The significant one is on the budgeting system in the transition periods toward the fully ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
HUPE-36-3-(Jul-Sep)2006-364
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fadillah Isnan
" ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero. Kedua, lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero yang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43843
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Widhya Mahendra Putra
" ABSTRAK
Berlakunya PP No. 72 Tahun 2016 yang memuat aturan penyertaan modal negara kepada BUMN persero tanpa melalui mekanisme APBN menimbulkan permasalahan dalam konsep pengelolaan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang sangat luas dalam UU No. 17 Tahun 2003, menempatkan persetujuan DPR sebagai unsur yang sangat penting. Sebagaimana dipahami oleh kalangan anggota legislatif, mekanisme PMN kepada BUMN persero merupakan bagian keuangan negara yang memerlukan persetujuan DPR. Sedangkan, dalam lingkungan hukum keuangan publik, keuangan BUMN dianggap ... "
2019
T54829
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wulan Kusumaramdhani
" Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU berdasarkan mekanisme APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Madison
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum Keuangan Publik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam hal mendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapat memberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik. Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminan tersebut. Oleh ... "
2016
S64359
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arifin P. Soeriaatmadja
Jakarta: Rajawali, 2010
336.01 ARI k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fina Puspita Fitriyanti
" Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan BUMN dan anak perusahaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library