Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJenis pinjaman yang ditawarkan ole bank antara lain adalah fixed loan dan rekening koran, pinjam meminjam uang tersebut di buat dalam bentuk perjanjian kredit, berdasarkan perjanjian kredit tersebut tidak jarang bank meminta agar dibuat akta pengakuan hutang yang merupakan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh debitur. Akta pengakuan hutang tersebut dimintakan grosse aka yang di kepala aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan diakhiri dengan kata-kata "Diberikan Sebagai Grosse…” atas permintaan…”. Grosse akta ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dieksekusi langsung tapa melalui proses pengadilan. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:1.Akta pengakuan hutang yang bagaimanakah yang dapat dieksekusi?2. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, cara pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam mengeksekusi akta pengakuan hutang tidak semua akta pengakuan hutang dapat dieksekusi secara langsung tanpa proses pengadilan. Grosse aka pengakuan hutang yang dapat dieksekusi adalah grosse akta pengakuan hutang yang didasari dengan pinjaman kredit dengan jenis fixed loan karena pinjaman telah pasti jumlah hutangnya dan penarikan kredit dilakukan sekaligus, hal ini sesuai dengan Pasal 224 HIR, Sedangkan kredit rekening koran tidak dapat di eksekusi karena jumlah hutangnya tidak pasti. Peranan notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan Pasal 224 HIR jo Pasal 258 Rbg hanya notaris yang dapat membuat grosse akta pengakuan hutang.

---

ABSTRACTTypes of loans offered by banks are among others fixed loans and bank accounts, the said loan agreements are made as credit agreements. Sometimes the bank will require to be executed a deed of acknowledgement of debt, which is a one sided acknowledgement by the debtor. This deed may be requested to be issued a grosse deed which will be issued with the phrase "In the name of God the Almighty" and closed with the words "Issued as grosse..." at the request ofThis grosse deed has an executorial power which maybe executed without judicial prosess. The main Issues in this paper are : 1. which acknowledgements of debt may be executed? 2. what is the role of the notary in making this deed acknowledgement of debt?This Is a normative juridical law research by compiling data with library research. In executing acknowledgements of debts not all deeds may directly be executed without a court decree. Grosse deed of acknowledgements of debts which may be executed are acknowledgements of debts based of credit fasilities from fixed loans as the amount of the loan is fixed and the withdrawal is done at once, which is in grosse acte accordance with Article 224 of Reviewed Indonesian Reglement (HIR), while debts of bank accounts may not be executed as the amount of the debt is not fixed. The role of the notary in drawing deeds of acknowledgements of debts is based on the act regarding notarial function and Articles 224 HIR juncto 258 RBG(for regions outside java island), as only notaries may issued grosse deeds of acknowledgements of debts."

"ABSTRAKPasal 224 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui merupakan suatupasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikemudahan kepada kreditur dalam ~al debitur melakukan wanprestasi.Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusibarang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilanyang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapatdieksekusi secara langsung telah ditentukan secara limitatif olehpembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutangdan grosse akta hipotek saja.Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melaluisurat Nomor: 213/229/85/II/Um.Tu/Pdt tertanggal 16 April 1985telah memberi suatu fatwa grosse akta, yang menyebutkan bahwadalam suatu grosse akta hanya berisi kewajiban untuk membayarsejumlah uang tertentu saja. Dalam suatu grosse akta tidak dapatditambahkan pers~aratan-persyaratan lain terlebih lagi apabilapersyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.Adapun maksud pengeluaran fatwa grosse akta oleh HahkamahAgung Republik Indonesia ialah untuk melindungi kepentingan debitur.Hal ini disebabkan telah timbul penyalah-gunaan grosseakta dalam masyarakat di mana semua bentuk perjanjian - apapunbentuknya - dibuat dalam bentuk grosse akta, bila terjadi wanprestadimaka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminannya.Dengan demikian segala upaya hukum yang berkenaan dengan perjanjiantidak mempunyai arti lagi. l1ahkamah Agung Bepublik Indonesiajuga menyatakan bahwa perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalambentuk grosse akta pengakuan hutang karena perjanjian kredit bukanpengakuan sepihak debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu.Dengan adanya fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenaigrosse akta tersebut timbul reaksi dari kalangan perbankan.Kalangan perbankan berpendapat dengan adanya fatwa tersebut memberipeluang kepa~a debitur yang nakal untuk mengulur-ulur waktupembayaran hutangnya dengan mengajukan gugatan di depan~engadilan.Kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan sebagaiman diketahuisebagian besar merupakan kredit rekening koran yang jumlahbutangnya tidak tertentu, tetapi berubah-rubah sesuai denganpembayaran yang dilakukan oleh bank dan pengembaliannya oleh debituryang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Di samping itu dalamperjanjian kredit juga terdapat banyak persyaratan-persyaratan/perjanjian-perjanjian lain seper~i: jumlah hutang; bunga; jangkawaktu; jaminan da~·-lain-lain. Kalangan perbankan berpendapatdengan adanya fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebutmaka penyelesaian kredit macet hanya dapat dilakukan melalui gugatanbiasa di depan ~engadilan yang agak berbelit-belit.Sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat p~m~batasan terhadap lembaga grosse akta itu perlu untuk melindungidebitur dari tindakan·sewenang-wenang kr~ditur. Dengan adanyajumlah hutang yang sudah pasti maka pihak kreditur - dalam halini bank - yang kebanyakan mempunyai kedudukan yang kuat tidakdapat dengan seenaknya menentukan jumlah hutang debitur, tetapijumlah yang dapat dieksekusi hanya yang tercantum dalam grosseakta saja.Inti persoalan yang timbul mengenai grosse akta ialah:1. Apakah untuk suatu grosse akt~ dapat ditambah dengan syaratsyaratlain selairi kew~jiban untuk.membaya~ sejumlah uang tertentu;2. apakah untuk jumlah hutang yang pasti dapat dikaitkan denganjumlah hutang yang tertera dalam rekening koran bank.Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini tetap padapendiriannya yaitu pengertian grosse akta tidak perlu diperluasdemi untuk melindungi kepentingan debitur, jika ada debituryang nakal penyelesaian hutangnya dapat melalui Badan Urusan PiutangNegara.Sedangkan mengenai eksekusi grosse akta hipotek tidak terdapatmasalah yang besar karena .. telah mempunyai peraturan yanglengkap, asal saja dokumen-dokumennya telah dibuat secara lengkap.

---

"