Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas kemampuan Bitcoin yang tidak mempunyai legalitas hukum dan ditolak dalam fungsinya oleh Undang-Undang, namun sifat yang diterima dan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah sebagai alat tukar dan aset berpeluang untuk digunakan dalam kejahatan ekonomi. Dengan belum adanya pengaturan secara khusus mengenai Bitcoin, secara otomatis akan menimbulkan celah hukum penggunaan Bitcoin dalam melakukan kejahatan yang syarat akan pencucian uang, sehingga perlu dibahas bagaimana bentuk penanganan hukum yang tepat apabila kedepannya Bitcoin mempunyai peran dominan sebagai alat perantara pembayaran dalam transaksi kejahatan dan penyimpan hasil tindak kejahatan yang merugikan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuat aturan khusus Bitcoin baik berisi definisi, klasifikasi, larangan, batasan, sanksi, pengawasan, maupun pembentukan lembaga khusus dari para ahli cryptocurrency untuk memusatkan fungsi-fungsi transaksi Bitcoin dalam satu wadah lembaga ataupun company untuk memudahkan pengawasan dan memperkecil ruang terjadinya kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ability of Bitcoin that has no legal legality and is rejected in its function by law, but the nature that is accepted and perceived by some people is as a means of exchange and assets are likely to be used in economic crime. In the absence of any special arrangement regarding Bitcoin, it will automatically create a legal loophole for the use of Bitcoin in committing a crime on the condition of money laundering, so it is necessary to discuss how the right form of legal handling should be in the future Bitcoin has a dominant role as an intermediary means of payment in crime and deposit transactions proceeds of crime that harm the state. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study suggest that Bitcoin's special rules either contain definitions, classifications, restrictions, limitations, sanctions, supervision, or the establishment of specialized agencies of cryptocurrency specialists to centralize the functions of Bitcoin transactions in a single institution or company to facilitate monitoring and minimize the space of occurrence crime."

""Economic crime is a significant feature of the UK's economic landscape and yet despite the government's bold mission statements 'to hold those suspected of financial wrongdoing to account' as part of their 'day of reckoning' and 'serious about white-collar crime' agenda, there is a sense that this is still not being done effectively. This book examines the history of the creation of the UK's anti-economic crime institutions and accompanying legislation, providing a critique of their effectiveness. The book analyses whether the recent regulatory regime is fit for purpose as well as being appropriate for the future. In order to explore how the UK's economic crime strategies could be improved the book takes a comparative approach analysing policy and legislative responses to economic crime in the United States and Australia in order to determine whether the UK could or should import similar structures or laws to improve the enforcement of UK economic crime."--Provided by publisher."

"ABSTRAKPenelitian mengenai Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: (1) perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia; (2) perkembangan kejahatan ekonomi; (3) memanfaatkan serta pelaksanaan UU No. 7 Darurat Tahun 1995; (4) praktek penyidikan kejahatan ekonomi di Indonesia; serta (5) aspek-aspek hukum pidana ekonomi yang perlu diperbaharui dan dikembangkan.Setelah data diperoleh dengan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yang yuridis-kualitatif dan analisis isi (content analysis), maka diperoleh kesimpulan seperti dikemukakan di bawah ini.Perkembangan ilmu pengetahauan dan teknologi yang dicapai dewasa ini telah membawa pengaruh bagi perkembangan kesejateraan dibidang ekonomi. Munculnya institusi-institusi baru, meningkatnya pengetahuan manusia, ditemukannya sarana teknologi yang semakin canggih pendukung aktivitas ekonomi, serta adanya hubungan-hubungan antara negara yang semakin mudah sebagai akibat dari globalisasi dunia, merupakan faktorfaktor yang telah mempengaruhi perkembangan kejahatan di bidang ekonomi. Dari perkembangan kejahatan tersebut diidentifikasi tiga bentuk kejahatan dibidang ekonomi yang ada, yaitu: (1) kejahatan ekonomi yang bersifat konvensional biasa; (2)kejahatan ekonomi yang konvensional dengan modus baru; dan (3) kejahatan ekonomi yang berdimensi baru.Sebagai salah satu negara sedang membangun, maka menjaga dan mengamankan hasil-hasil pembangunan bagi Indonesia adalah merupakan suatu keharusan, di mana salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan pengaturan hukum termasuk hukum pidananya. oleh karena UU No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang secara faktual kurang mampu mengakomodasikan seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi yang berkembang dewasa ini, maka diupayakan suatu kebijakan di bidang hukum pidana ekonomi yang diarahkan pada usaha pembaharuan hukum pidana ekonomi di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana ekonomi ini dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, melakukan kompilasi terhadap pengaturan hukum pidana ekonomi, atau pun menciptakan ketentuan yang sama sekali baru, serta membuat undang-undang pokok dibidang tindak pidana ekonomi. "

"Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam rumah susun. Permasalahan tersebut bermula dari ketidakmampuan pihak PT. PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk memasok arus listrik sampai ke dalam bangunan rumah susun. Hal tersebu yang kemudian bermuara pada pengajuan laporan polisi dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun yang ditujukan kepada badan pengelola rumah susun terkait dugaan tindak pidana penyediaan listrik tanpa izin. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan mengenai ketenagalistrikan yang berlaku untuk rumah susun di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan terkait implikasi pengaturan mengenai ketenagalistrikan Indonesia terhadap pengelolaan iuran listrik rumah susun di Indonesia dan kekhawatiran akan keabsahan dan ketepatan penafsiran unsur tindak pidana yang diduga timbul dalam pengelolaan iuran listrik oleh badan pengelola rumah susun di Indonesia.

---

Housing are some of the most important basic needs of Indonesian society. Apartment was a housing concept created as an answer to the demand. But many problems arose as the concept grows. The management of the electricity in apartments is one of the problems we are facing today. The problem arose because Indonesia's state owned enterprise (PT. PLN), which managed electricity in Indonesia, was unable to transmit electricity to every unit in the apartments. The problem then brought us to a conflict between the residence and the manager of the apartment, which ended with a charge toward the apartment manager for an alleged criminal act for managing the electricity bills without any license. Moreover, along with the growth of the problem, many questions arose as to the legality and the fairness of the interpretation to the alleged criminal act."

"Tesis ini membahas penyelesaian perkara pidana melalui prosedur Deferred Prosecution Agreement (“DPA”), khususnya dalam konteks tindak pidana ekonomi berskala besar yang dilakukan oleh korporasi. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menemukan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mengutamakan pemulihan kerugian yang korban alami, terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi. Dalam tesis ini, fokus pembahasan meliputi dua hal, yaitu: penilaian kepentingan korban dalam menentukan penggunaan mekanisme DPA untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ekonomi berskala besar serta model ideal penerapan DPA dalam rangka optimalisasi penanganan kasus tindak pidana ekonomi berskala besar di Indonesia. Dalam pembahasan tesis ini akan berfokus pada dua kasus, yaitu Kasus Jiwasraya dan Kasus First Travel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang berfokus pada penelitian mengenai aturan, asas, serta norma yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, khususnya penyelesaian perkara pidana menggunakan mekanisme DPA. Model ideal penerapan DPA di Indonesia dapat dilaksanakan dengan dimulai dari pengumpulan bukti-bukti terkait dengan adanya tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum, melakukan negosiasi, permintaan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hingga pemeriksaan yang dilakukan saat jangka waktu perjanjian selesai. Akan tetapi, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu Penuntut Umum perlu memperhatikan kepentingan korban terlebih dahulu. Apabila korban memiliki satu kepentingan yang sama DPA dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara. Selain itu, dibutuhkan adanya penyesuaian dalam RKUHAP yang juga turut memuat kewenangan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penundaan penuntutan serta memuat mekanisme penerapan DPA.

---

his thesis examines the resolution of criminal cases through the Deferred Prosecution Agreement (“DPA”) procedure, particularly in the context of large-scale economic crimes committed by corporations. The purpose of this discussion is to identify a criminal case resolution mechanism that aligns with the principles of simple, swift, and low-cost justice while prioritizing the recovery of victims losses, especially in cases involving corporate crimes. The focus of this thesis includes two main aspects: assessing the interests of victims in determining the use of the DPA mechanism for resolving large-scale economic crimes and identifying the ideal model for implementing DPAs to optimize the handling of large-scale economic crime cases in Indonesia. The thesis discusses two specific cases: the Jiwasraya Case and the First Travel Case. The research employs a doctrinal methodology, focusing on the study of laws, principles, and norms related to the resolution of criminal cases, particularly using the DPA mechanism. The ideal model for implementing DPA in Indonesia can be carried out through several steps: collecting evidence related to corporate crimes by the Prosecutor, conducting negotiations, seeking approval from the Preliminary Examination Judge, and performing evaluations upon the agreement’s completion. However, two crucial considerations must be addressed: prosecutors need to prioritize victims' interests. If the victims share a common interest, DPA can serve as an alternative resolution mechanism. Furthermore, adjustments to the Draft Criminal Procedure Code (“RKUHAP”) are required to include provisions empowering prosecutors to defer prosecution and detailing the implementation mechanisms for DPA."

"Penelitian ini menganalisis implementasi mekanisme Transactie dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, ke dalam Denda Damai Indonesia. Baru-baru ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam peraturan tersebut, terdapat perluasan kewenangan Jaksa Agung dalam penyelesaian perkara, yakni kewenangan penyelesaian Denda Damai atas tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian negara. Melalui penerapan penelitian doktrinal dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, Penulis melihat bahwasannya perlu diterbitkannya hukum acara dalam Denda Damai. Pertama, penulis menjelaskan mengenai Transactie di Belanda. Kedua, Penulis menjelaskan mengenai Denda Damai dan praktiknya dalam studi kasus di Indonesia. Ketiga, Penulis mengadopsikan studi kasus Denda Damai menggunakan mekanisme Transactie. Penulis berkesimpulan bahwa secara praktis, mekanisme transactie dapat diadopsi ke dalam Denda Damai di Indonesia, dikarenakan banyaknya persamaan dalam tujuan, cara kerja, dan hasil akhir antara Transactie dan Denda Damai di Indonesia. Mekanisme Transactie di Belanda, dapat dijadikan acuan dalam hukum beracara Denda Damai di Indonesia.

---

This study analyzes the implementation of the Transactie mechanism in the Dutch Wetboek van Strafrecht into the Indonesian Denda Damai. Recently, Indonesia enacted Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. In this regulation, there is an expansion of the Attorney General's authority in case settlements, specifically the authority to resolve cases through Denda Damai for economic crimes that harm the national economy. Through the application of doctrinal research using qualitative methods and a descriptive-analytical approach, the author suggests the need for the issuance of procedural law for Denda Damai. First, the author explains Transactie in the Netherlands. Second, the author explains Denda Damai and its practice in case studies in Indonesia. Third, the author adapts Denda Damai case studies using the Transactie mechanism. The author concludes that, in practice, the Transactie mechanism can be adopted into Denda Damai in Indonesia, due to many similarities in objectives, working mechanisms, and outcomes between Transactie and Denda Damai in Indonesia. The Transactie mechanism in the Netherlands can serve as a reference for procedural law in Denda Damai in Indonesia."

"Perkembangan kegiatan ekonomi global telah berpengaruh terhadap lahirnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang ekonomi. Sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia, UU Drt No. 7 Tahun 1955 sudah tidak relevan dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini diuraikan pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi di Indonesia; kedua, kekhususan UU Drt No. 7 Tahun 1955 sebagai undang-undang pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan ekonomi; dan ketiga, konsep pengaturan tindak pidana ekonomi yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh peninggalan kebijakan hukum pidana Belanda, yaitu pengaturan dalam arti sempit atau hanya terbatas dari yang terdapat di dalam UU Drt No. 7 Tahun 1955; kedua, sebagai hukum pidana khusus di luar ketentuan hukum pidana umum, UU Drt No. 7 Tahun 1955 memiliki kekhususan, baik kekhususan dalam hukum pidana materiil maupun kekhususan dalam hukum pidana formil; dan ketiga, dalam menghadapi berbagai jenis permasalahan tindak pidana ekonomi di Indonesia, perlu pengaturan tindak pidana ekonomi yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan hukum pidana Indonesia, yaitu kodifikasi hukum pidana nasional dan menghapus UU Drt No. 7 Tahun 1955. Dalam penelitian ini diajukan proposal yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap delik-delik ekonomi di luar UU Drt No. 7 Tahun 1955, menyusun kriteria penggunaan sanksi pidana terhadap kegiatan ekonomi, dan meningkatkan profesional aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

---

The development of global economic activity has influenced the birth of various new types of crime in the economic field. As the main instrument in overcoming economic crime in Indonesia, Emergency Law No. 7 of 1955 is no longer relevant and is no longer able to carry out its functions. In this study, first described, the regulation of economic crime in Indonesia; second, the specificity of Emergency Law No. 7 of 1955 as a special criminal law in dealing with economic crimes; and third, the concept of regulating economic crimes that should be applied in Indonesia. This research is normative legal research using secondary data through library research and is equipped with primary data in the form of interviews. The results of the study show: first, the regulation of Indonesian economic crimes cannot be separated from the influence of the legacy of the Dutch criminal law policy, which is a regulation in a narrow sense, which is only limited to what is contained in Emergency Law No. 7 of 1955; second, as a special criminal law outside the provisions of general criminal law, Emergency Law No. 7 of 1955 has specificity, both in material criminal law and in formal criminal law; and third, in dealing with various types of economic crime problems in Indonesia, it is necessary to regulate economic crimes that are adjusted to the direction of the development policy of Indonesian criminal law, namely the codification of the national criminal law and the abolition of Emergency Law No. 7 of 1955. In this study, a proposal was proposed, namely to review the economic offenses outside of Emergency Law No. 7 of 1955, compiling criteria for the use of criminal sanctions against economic activities, and improving the professionalism of law enforcement officers in dealing with the development of increasingly sophisticated economic crimes."