Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAsuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi bersama di Indonesia Indonesia. Bentuk perusahaan asuransi bersama sering menyebabkan masalah keuangan Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 sejak Krisis India Timur Belanda pada tahun 1922 sampai sekarang. Sebagai upaya restrukturisasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Indonesiamenetapkan peraturan bernama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia 1 / POJK.05 / 2018 tentang Kesehatan Keuangan untuk Perusahaan Asuransi Reksa, di mana Pasal 48 angka (3) menyatakan bahwa demutualisasi adalah salah satu yang finansialupaya restrukturisasi untuk perusahaan asuransi bersama. Menurut kondisi tersebut, ada dua masalah utama: 1. Apakah demutualisasi merupakan restrukturisasi keuangan yang tepat upaya untuk perusahaan asuransi bersama?; 2. Bentuk badan hukum apa yang cocok untuk diterapkan di perusahaan asuransi? Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa demutualisasi adalah upaya restrukturisasi keuangan yang tepat untuk asuransi bersama perusahaan, dan bentuk badan hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam asuransiperusahaan adalah Perseroan Terbatas. Demikianlah, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 harus mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Ini Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTLife Insurance with Bumiputera 1912 is the only joint insurance company in Indonesia, Indonesia. The form of joint insurance companies often causes financial problems Bumiputera Life Insurance Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As an effort to financial restructuring, the Indonesian Financial Services Authoritystipulate a regulation called the Indonesian Financial Services Authority Regulation 1 / POJK.05 / 2018 concerning Financial Health for Mutual Insurance Companies, where Article 48 number (3) states that demutualization is a financial onerestructuring efforts for joint insurance companies. Under these conditions, there are two main problems: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a joint insurance company ?; 2. What form of legal entity is suitable to be applied in an insurance company? Finally, it can be concluded that demutualization is an appropriate financial restructuring effort for joint insurance companies, and an appropriate form of legal entity to be applied in insurancecompany is a Limited Liability Company. Thus, Life Insurance with Bumiputera 1912 had to change the form of its legal entity into a Limited Liability Company. This research uses a normative juridical approach."

"Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi di Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan potensi benturan kepentingan yang cukup besar karena fungsi Bursa sebagai penyedia jasa bertabrakan dengan fungsi Bursa sebagai regulator. Mengetahui fakta ini, maka muncul pertanyaan dalam benak kita mengenai apakah mungkin demutualisasi benar-benar dapat dijalankan di Indonesia dan bagaimana implikasinya. Penulis percaya bahwa tulisan ini dapat memberikan masukan atau setidaknya pencerdasan bagi masyarakat mengenai Demutualisasi Bursa Efek. Metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

---

Demutualization is defined as a process of a non for profit company which owned by the members change into a for profit company which owned by the shareholders. Demutualization also cannot be implemented because there were various obstacles, they are: First, the legislation in force in the capital market has not been possible to implement the demutualization. Second, on the demutualization of the Indonesia Stock Exchange will give rise to a potential conflict of interest that is quite large as it functions as a provider of Exchange collided with Exchange functions as a regulator. Knowing this fact, the question arises in our minds as to whether demutualization is possible to be implemented in Indonesia and how the implications, and how foreign stock exchanges that have been successful in running demutualization concerning potential conflicts of interest that would arise. The author believes this mini thesis can provide inputs or at least the additional knowledge to public about Demutualization of the Stock Exchanges. These thesis research methods conducted with library research and interviews, in which data is obtained and analyzed qualitatively based on legislation Capital Market Law in Indonesia."

"PT. Bursa Efek Indonesia (PT.BEI) merupakan sebuah bursa efek dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), namun PT.BEI memiliki beberapa karakter yang berbeda dengan karakter badan hukumnya, dimana karakter tersebut lebih mencerminkan PT. BEI sebagai sebuah organisasi yang berbasis keanggotaan dibandingkan sebagai PT yang seharusnya merupakan sebuah persekutuan modal. Adapun pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membuka peluang demutualisasi bursa efek yang akan berimplikasi terhadap karakter dari PT. BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk badan hukum yang ideal serta meninjau implikasi demutualisasi bagi PT. BEI dengan mempelajari dan mengambil contoh best practice dari bursa efek di negara lain yang telah melakukan demutualisasi seperti Amerika Serikat, Belanda dan Hong Kong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara. Hasil penelitian menghasilkan bahwa bentuk badan hukum yang lebih ideal dengan karakteristik PT.BEI saat ini adalah Perkumpulan Berbadan Hukum. Adapun penerapan demutualisasi pada PT.BEI dapat menimbulkan implikasi positif antara lain meningkatkan daya saing PT.BEI secara global, meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara implikasi negatif yang perlu menjadi perhatian adalah potensi benturan kepentingan dan potensi monopoli, untuk dapat meminimalisir potensi implikasi negatif tersebut dapat diterapkan beberapa solusi antara lain menyesuaikan beberapa peraturan pada PT.BEI, menetapkan batasan kepemilikan saham pada bursa efek, mendirikan bursa efek lain, serta menyesuaikan kewenangan SRO pada PT. BEI.

---

Indonesia Stock Exchange (IDX) is a stock exchange with a legal entity in the form of a limited liability company. However, in carrying out its role as a stock exchange, IDX has several characteristics that differ from its legal entity, which more reflect IDX as a membership-based organization rather than a capital association. The enactment of Law No. 4 of 2023 about Strengthening the Financial Sector provides an opportunity for the demutualization of the stock exchange, which will have implications for the characteristics of IDX and impact the dynamics of the capital market in Indonesia. This study aims to examine the ideal legal form of legal entity for IDX according to its characteristics and review the implications of demutualization for IDX by studying and taking examples of best practices from stock exchanges in other countries that have demutualized such as United States, Netherlands, and Hong Kong. This research is a doctrinal legal research with an explanatory research typology, using secondary data obtained through literature studies which are further strengthened by interviews. The research findings indicate that the more ideal legal form for IDX with its current characteristics is a Legal Entity Association with its rights, position, and authority detailed in its Articles of Association. Regarding the implications of demutualization for IDX, it can have positive impacts such as increasing the global competitiveness of IDX, increasing public ownership and concern for the Indonesian capital market, and improving corporate governance. However, there are also negative impacts that need to be addressed, including potential conflicts of interest and monopolistic tendencies that may occur. There are several solutions to minimize these negative impacts, such as setting limits on stock ownership in the stock exchange, establishing stock exchanges, and adjusting the authority of the Self-Regulatory Organization (SRO) in IDX."

"Tesis ini membahas mengenai analisis fundamental dan penilaian nilai intrinsik Jakarta Futures Exchange (JFX) terkait dengan demutualisasi yang akan dilakukan. Proses demutualisasi dilakukan untuk mendapatkan investor baru untuk melakukan investasi pada JFX. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui nilai intrinsik dari JFX. Metode valuasi yang digunakan untuk mengukur nilai JFX adalah free cash flow to equity (FCFE) dan relative valuation. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan nilai dari JFX menggunakan metode FCFE adalah Rp 220,87 milyar dan nilai per lembar saham sebesar Rp 7,62 milyar. Sedangkan menggunakan relative valuation nilai intrinsic perusahaan adalah sebesar Rp 477,12 milyar dan nilai saham per lembar sebesar Rp.16,45 milyar.

---

This thesis is about fundamental analysis of Jakarta Futures Exchange (JFX) to determine its intrinsic value due to demutualization plan. Demutualization objective is to get new investors for JFX. The objective of this thesis is to provide information about intrinsic value of JFX. This thesis used Free Cash Flow to Equity and relative valuation method to determine intrinsic value of JFX. The result of valuation using FCFE method sugest that intrinsic value of JFX is Rp Rp 220,87 billion and value per share Rp 7,62 billion. Using relative valuation method, intrinsic value of JFX is Rp 477,12 billion and value per share is Rp.16,45 billion."

"Kepemilikan saham pada perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan lembaga bursa efek (bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian) di Indonesia, khususnya bursa efek saat ini dibatasi hanya oleh pihak-pihak tertentu yang dapat memiliki saham pada bursa efek. Dengan adanya wacana demutualisasi bursa efek, maka kepemilikan saham lembaga bursa efek akan diperluas dan memungkinkan konstruksi suatu perusahaan sebagai satu-satunya pemegang saham pada lembaga bursa efek. Konsep perseroan terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan adanya minimal dua pemegang saham pada suatu perseroan terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: Bagaimana rencana demutualisasi dapat mendukung rencana pembentukan perusahaan induk sebagai pemegang saham tunggal dari lembaga bursa efek di Indonesia? Kesimpulan yang diperoleh pada penulisan ini adalah dimungkinkannya suatu konstruksi berupa keberadaan satu perusahaan tunggal sebagai pemegang saham semua lembaga bursa efek dimana perusahaan induk tersebut tidak menyelenggarakan kegiatan sebagai salah satu self regulatory organization.

---

The ownership of limited liability companies operating the stock exchange (the stock exchange, clearing house and central securities depository) in Indonesia, particularly the stock exchange company is only limited to certain parties, which the parties are the shareholders of the company. The demutualization proposal of the Indonesian stock exchange, the ownership towards stock exchange companies are extended to other parties which enables a single entity to become the sole shareholder of the stock exchange companies. The concept of a limited liability company under Law Number 40 of 2007 requires a minimum of two shareholders in a limited liability company. Based on the abovementioned, the writer proposes the main issue of this research which is: How the plan of demutualization can support the proposed establishment of a single entity as the sole shareholder of stock exchange companies in Indonesia? The conclusion of this research is that the Indonesian law enables the establishment of a single entity as the sole shareholder of stock exchange companies which single entity does not operate the functions of a self regulatory organization."