Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Moh. Fadli
Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011
342.598 MOH p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Meliala, Djaja Sembiring
Bandung: Tarsito, 1982
346.096 MEL p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Iancu, Bogdan
"
The book approaches this problem indirectly, through the conceptual lens offered by constitutional developments relating to the adoption of normative limitations on the delegation of law-making authority. Three analytical strands (constitutional theory, constitutional history, and contemporary constitutional and administrative law) run through the argument. They merge into a broader account of the conceptual ramifications, the phenomenon, and the constitutional treatment of delegation in a number of paradigmatic legal systems. As it is argued, the development ...
"
Heidelberg : Springer, 2012
e20400377
eBooks Universitas Indonesia Library
Sucidha Kurniasih
"
ABSTRAK
Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum. Undang-undang yang bersifat hanya mengatur secara umum, maka diperlukan peraturan delegasi untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang merupakan kewenangan legislasi pada lembaga eksekutif. Kewenangan legislasi diberikan kepada lembaga eksekutif guna mendukung lembaga tersebut mewujudkan negara kesejahteraan. Tesis ini membahas urgensi dari batas waktu penyusunan peraturan delegasi undang-undang. Motode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana penulis menganalisis sumber kepustakaan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50473
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pasaribu, Oktoria
"
ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Riza Ristiani
"
Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Endang I. Sedijoprapto
Jakarta: Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti Pusdokinfo, Museum dan Taman Hutan, 2001
582 END a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Motacki, Kathleen
New Jersey: Mosby , 2011
362.173 MOT n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rushdy Hoesein
"
ABSTRAK
Disertasi ini merupakan karya tulis hasil penelitian Sejarah Diplomasi mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Masalah yang menjadi materi penelitian adalah peristiwa perundingan Indonesia-Belanda pada tahun 1946-1947. Delegasi Belanda terdiri dari Prof.Ir.W.Sehermerhorn, F.de Boer dan M.TM.van Poll. Delegasi Indonesia terdiri dari Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirto Prodjo dan dr A.K.Gani. Perundingan ini khususnya yang berlangsung di Linggajati Kuningan Jawa Barat., yang kemudian berhasil menemukan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2009
D985
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Mokh Luqman Fadlli
"
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada BPK untuk membeuat Peraturan BPK. Peraturan tersebut diakui keberadaannya bahkan sebelum kewenangan pembentukannya ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45892
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
