Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, materi-materi seperti apakah dalam program siaran yang merupakan pelanggaran kesusilaan ditinjau peraturan regulator penyiaran sekaligus merupakan pelanggaran kesusilaan dalam hukum pidana? Kedua, mengenai dapatkah sanksi pidana berjalan apabila sanksi administratif telah dijatuhkan oleh KPI sebagai salah satu regulator penyiaran? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian kapan hukum pidana dapat berjalan dalam hal terdapat pelanggaran kesusilaan dalam program siaran. Analisis mengenai peraturan-peraturan yang ada yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dijadikan penilaian mengenai hal tersebut. Skripsi ini berkesimpulan bahwa terdapat materi-materi yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan menurut P3SPS juga dikategorikan sebagai materi pelanggaran kesusilaan dalam tindak pidana. Kesimpulan berikutnya adalah sanksi pidana dapat diterapkan walaupun KPI telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap perbuatan pelanggaran kesusilaan.

---

This thesis mainly discuss about two problems. Firstly, what kind of materials in television broadcast program that is breach of broadcasting rules included as a criminal act of offensive against decency? Secondly, can penal punishment be punished if KPI as regulatory body imposed administrative punishment? By using the literature research method that is combined with the field research method, this thesis aims to answer when criminal law can be applied in cases of indecency on television broadcast program. This thesis analyzes rules related such as Broadcasting Code of Conduct and Standard of Broadcast Program (P3SPS) and Broadcasting Act Number 32/2002. This thesis concludes that criminal law can be applied to the cases of indecency in television broadcast program although KPI has imposed administrative punishment to acts against decency"

"ABSTRAKDating violence merupakan kekerasan yang dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Pada penelitian ini, pembahasan difokuskan pada bentuk dating violence yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Dalam prakteknya, dating violence banyak dilakukan oleh anak dengan anak yang memiliki keterikatan secara emosional sehingga anak cenderung mau melakukan perbuatan apa saja untuk membuat pasangannya tidak meninggalkannya meskipun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma yang merujuk pada beberapa ketentuan yang memiliki sanksi pidana. Ketentuan mengenai dating violence ini tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, tulisan ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan dating violence yang dilakukan oleh anak. Dari analisis ini didapatkan fakta bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara pengaturan dan penerapannya oleh hakim, salah satunya penjatuhan pidana bagi anak. Hal ini merupakan kesalahan penerpan hukum sehingga seharusnya hakim diberikan pendidikan maupun penyuluhan yang sedemikian rupa agar hakim lebih tepat dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara.

---

ABSTRACTDating violence is violence that can include physical violence, emotional violence, economic violence, and sexual violence. In this study, the discussion focused on the form of dating violence that is included in decency crimes. Dating violence is mostly done by children with children who have emotional attachment so they tend to do any deeds to make their spouses do not leave even though the actions are a violation of the norm that refers to some regulations that have criminal sanctions.The regulation of dating violence are spread in several laws and regulations in Indonesia. Then, this paper analyzes verdicts related to dating violence which conducted by the child. Therefore, we can conclude that the rules are not implemented correctly by the judge, especially in the verdict of crime by children. This is an implementation error of the law. Therefore judges should be given appropriate education so they will be more precise in giving verdict on cases. "

"ABSTRAKAnak merupakan generasi penerus dan aset pembangunan. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Namun apabila anak tersebut melakukan penyimpangan perilaku dalam hal melakukan tindak pidana kesusilaan berupa persetubuhan terhadap anak, maka perlindungan terhadap anak haruslah diberikan kepada baik pelaku dan korban. Perlindungan dan penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku ataupun korban dalam tindak pidana kesusilaan ini mempunyai payung hukum yaitu Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak pelaku dan korban ini haruslah mendapatkan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dari awal proses peradilan pidana sampai penjatuhan putusan hakim baik itu berupa pidana maupun tindakan dan pelaksanaan putusan tersebut.

---

ABSTRACTChildren are the future generation and development asset. As the next generation, children should receive guidance in order to perform its obligations and to obtain protection needs and rights. Guidance and protection of children is the responsibility of parents, families, communities and countries. However, if the child is doing in terms of deviant behavior with a criminal offense against a child morality in the form of intercourse , the protection of children should be given to both the perpetrator and the victim. Protection and treatment of children who become perpetrators or victims in the criminal acts of decency which has legal protection which are the Juvenile Justice Act and the Child Protection Act also Child Criminal Justice System Act. Handling of child offenders and victims should get special treatment from law enforcement officers from the beginning until the imposition of the criminal justice process decision whether it be criminal or actions and implementation of the decision."

"Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan utama dalam aspek kehidupan seorang individu. Beberapa penelitian menyetujui bahwa kepuasan terhadap rumah juga mempengaruhi Kesejahteraan. Maka, studi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kondisi rumah dapat mempengaruhi kesejahteraan dengan menggunakan Kebahagiaan sebagai proksi dari kesejahteraan individual. Penelitian ini menggunakan Regresi Probit untuk menentukan probabilitas dari kebahagiaan individu yang dipengaruhi oleh variabel kondisi rumah ataupun tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan data dari IFLS 5 (2014) yang memuat beberapa variabel kategori yang menjelaskan kesejahteraan individu, karakteristik rumah, kelayakan rumah, dan karakteristik rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tempat tinggal atau rumah berpengaruh terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan seluruh populasi penduduk, maka dari itu, kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh sifat individu. Namun, dengan melakukan tes sub-populasi Usia, Pendapatan, dan populasi Perkotaan maupun Pedesaan menunjukan bahwa signifikansi dari kondisi tempat tinggal atau rumah berbeda berdasarkan populasinya. Kurangnya studi mengenai perumahan atau tempat tinggal di Indonesia yang berfokus pada kesejahteraan merupakan justifikasi dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi advokat untuk menyarankan kebijakan pendirian tempat tinggal atau perumahan berdasarkan kesejahteraan atau kebahagiaan penduduk.

---

Housing is one of the basic needs in an individual's life aspect. Moreover, studies also approve that housing satisfaction is crucial in determining well-being. This study aims to prove that housing conditions can affect well-being using the proxy of overall happiness. The study uses Probit Regressions to determine the probability of happiness within individuals that are affected by variables of housing conditions. The study uses IFLS 5 (2014), which contains several categorical variables that explain individual well-being, housing characteristics, housing decency, and household characteristics. The results of this study suggest that housing conditions do matter to the well-being of the overall population, in which happiness is not only affected by an individual's trait. However, housing conditions within each sub-populations of Age, Income, and Urban or Rural populations suggest different significant housing conditions. This study justified its research due to Indonesia's lack of housing studies focusing on well-being. Therefore, this study advocates that policymakers establish Housing based on the population's well-being or happiness."

"Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah berkembang pesat dan digunakan secara masif di seluruh dunia. Mesin kecerdasan buatan atau AI pada masa ini mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia. Saat ini, sudah hadir generative AI dengan bentuk chatbot yang mampu menjawab pertanyaan dalam bentuk prompt dari manusia sebagai pengguna. Namun, tentunya perkembangan pesat kecerdasan buatan ini tidak bersifat sempurna. Dalam beberapa situasi, terjadi kesalahan dalam perkembangan kecerdasan buatan dan hal tersebut justru berpotensi untuk merugikan manusia, contohnya terjadinya pencemaran nama baik dalam chatbot seperti yang terjadi pada tahun 2023 di Amerika Serikat. Situasi tersebut pastinya akan menimbulkan beberapa macam ketidakpastian, salah satunya adalah pihak yang akan bertanggungjawab dalam hal terjadinya kesalahan hasil dari mesin kecerdasan buatan. Perumusan penulisan akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan generative AI di Indonesia dan Amerika Serikat sampai dengan tanggung jawab terhadap performa AI yang dianggap mencemarkan nama baik. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal yang disusun lebih lanjut dengan pendekatan analisis yuridis normatif, yaitu dengan berfokus kepada kaidah-kaidah norma hukum dan penerapannya.

---

Today, technology has developed rapidly and is used massively throughout the world. Today's artificial intelligence or AI machines are able to fulfil various human needs. Currently, generative AI is available in the form of chatbot which is able to answer questions in the form of prompts from humans as users. However, of course, the rapid development of artificial intelligence is not perfect. In several situations, errors occur in the development of artificial intelligence and has the potential to harm humans, for example defamation in chatbots as happened in 2023 in the United States. Such situation will inevitably create several kinds of uncertainty, one of which is determining who will be held responsible when errors arise as the results of artificial intelligence systems. The formulation of this paper will discuss the standing of generative AI in Indonesia and the United States, including responsibility for AI performance that is considered defamatory. The writing of this study is reviewed with doctrinal research method, developed with a normative juridical analysis approach, focusing on legal norms and the application of legal norms."

"Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah berkembang pesat dan digunakan secara masif di seluruh dunia. Mesin kecerdasan buatan atau AI pada masa ini mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia. Saat ini, sudah hadir generative AI dengan bentuk chatbot yang mampu menjawab pertanyaan dalam bentuk prompt dari manusia sebagai pengguna. Namun, tentunya perkembangan pesat kecerdasan buatan ini tidak bersifat sempurna. Dalam beberapa situasi, terjadi kesalahan dalam perkembangan kecerdasan buatan dan hal tersebut justru berpotensi untuk merugikan manusia, contohnya terjadinya pencemaran nama baik dalam chatbot seperti yang terjadi pada tahun 2023 di Amerika Serikat. Situasi tersebut pastinya akan menimbulkan beberapa macam ketidakpastian, salah satunya adalah pihak yang akan bertanggungjawab dalam hal terjadinya kesalahan hasil dari mesin kecerdasan buatan. Perumusan penulisan akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan generative AI di Indonesia dan Amerika Serikat sampai dengan tanggung jawab terhadap performa AI yang dianggap mencemarkan nama baik. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal yang disusun lebih lanjut dengan pendekatan analisis yuridis normatif, yaitu dengan berfokus kepada kaidah-kaidah norma hukum dan penerapannya.

---

Today, technology has developed rapidly and is used massively throughout the world. Today's artificial intelligence or AI machines are able to fulfil various human needs. Currently, generative AI is available in the form of chatbot which is able to answer questions in the form of prompts from humans as users. However, of course, the rapid development of artificial intelligence is not perfect. In several situations, errors occur in the development of artificial intelligence and has the potential to harm humans, for example defamation in chatbots as happened in 2023 in the United States. Such situation will inevitably create several kinds of uncertainty, one of which is determining who will be held responsible when errors arise as the results of artificial intelligence systems. The formulation of this paper will discuss the standing of generative AI in Indonesia and the United States, including responsibility for AI performance that is considered defamatory. The writing of this study is reviewed with doctrinal research method, developed with a normative juridical analysis approach, focusing on legal norms and the application of legal norms."