Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transfer data pribadi merupakan salah satu bentuk dari pemrosesan data pribadi berupa perpindahan, pengiriman, atau penggandaan data pribadi. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan transfer ini berkenaan dengan ketiadaan standar global mengenai pelindungan data pribadi yang menyebabkan adanya ketimpangan hukum. Akibatnya, berbagai negara menerapkan berbagai syarat agar sebuah data dapat ditransfer ke luar negeri, satunya adalah dengan prinsip kesetaraan. Prinsip ini menyatakan bahwa data hanya bisa ditransfer ke negara yang dianggap memiliki perlindungan data pribadi yang setara. Penelitian ini membahas apa yang dimaksud dengan kesetaraan dan bagaimana melakukan penilaiannya dan syarat-syarat transfer lain selain prinsip kesetaraan serta tantangan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dan studi komparasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ketiadaan standar global menyebabkan berbagai negara memiliki instrumen perlindungan data pribadi yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan ketimpangan hukum antar dua negara yang melaksanakan transfer data, termasuk dalam menerapkan prinsip kesetaraan. Untuk mengatasi hal ini, baik Indonesia maupun Uni Eropa memberikan sejumlah syarat transfer selain prinsip kesetaraan.. Dalam menjaga data pribadi Indonesia ditengah keberagaman instrumen hukum data pribadi yang dimiliki berbagai negara ini, Indonesia dapat menerapkan sanksi administratif berupa penghapusan data pribadi yang penegakannya dapat dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi atau Jaksa Pengacara Negara.

---

Personal data transfer is a form of personal data processing that involves the movement, transmission, or duplication of personal data. There are challenges in carrying out such transfers due to the absence of global standards for personal data protection, which results in legal disparities. Consequently, various countries impose different requirements for transferring data abroad, one of which is the principle of adequacy. This principle states that data can only be transferred to countries that are deemed to have equivalent personal data protection. This research discusses what is meant by adequacy and how it is assessed, as well as other transfer requirements besides the adequacy principle and the challenges in its implementation. The research employs doctrinal legal research methods with a qualitative approach and comparative studies. The findings of the research indicate that the lack of global standards has led to different personal data protection instruments across countries. This situation creates the potential for legal disparities between two countries involved in data transfers, including the application of the adequacy principle. To address this, both Indonesia and the European Union provide a number of transfer conditions beyond the adequacy principle. To safeguard personal data in Indonesia amid the diversity of personal data protection instruments held by various countries, Indonesia could implement administrative sanctions, such as the deletion of personal data, which could be enforced by the Personal Data Protection Authority or the Attorney General's Office."

"Tesis ini membahas mengenai dampak lokalisasi data pada sektor e-commerce dilihat dari sudut pandang ASEAN Agreement on E-Commerce dan Pasal XIV dari General Agreements Trade in Services dengan pokok permasalahan pertama adalah mengenai dampak lokalisasi data dan cross border data transfer pada pertumbuhan perdagangan di ASEAN, permasalahan kedua adalah bagaimana kedisiplinan penerapan lokalisasi data di negara-negara ASEAN dilihat dari peraturan ASEAN Agreement on E-commerce dan permasalahan ketiga adalah apakah penerapan pengecualian di dalam ASEAN Agreement on E-Commerce dan Pasal XIV dari General Agreements Trade in Services sebagai penyeimbang antara perlindungan data dan liberalisasi perdagangan. Metode penelitian dan teori hukum yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokalisasi data menjadi hambatan dari perdagangan secara global, penerapan lokalisasi data menjadikan suatu negara tidak menarik di mata investor karena penempatan server di negara tempat berbisnis dan biaya yang tinggi. Belum semua negara memiliki hukum perlindungan data pribadi, beberapa negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar tidak memiliki peraturan yang komprehensif mengatur perlindungan data. Vietnam masih mempertahankan lokalisasi data dengan mangharuskan perusahaan asing menempatkan server di negaranya. Dibutuhkan perjanjian regional seperti ASEAN Agreement on E-commerce untuk harmonisasi perlindungan data di ASEAN terutama di sektor e-commerce. Dibutuhkan balancing untuk menyeimbangkan perdagangan dan perlindungan data, salah satu alat yang dapat digunakan adalah GATS Pasal XIV dimana terdapat pengecualian terutama untuk Privasi dan Ketertiban Umum. Pengaturan di GATS Pasal XIV dan Weighing dan Balancing dapat menjadi equilibrium dalam keseimbangan perdagangan dan perlindungan data.

---

This thesis discusses the impact of data localization on the e-commerce sector from the perspective of the ASEAN Agreement on E-Commerce and GATS Article XIV . The first problem is the impact of data localization on trade conditions between ASEAN countries, The second problem is how discipline the implementation of data localization is in ASEAN countries, seen from the regulations of the ASEAN Agreement on E-commerce, and The third issue is whether the application of exceptions in the ASEAN Agreement on E-Commerce and Article XIV of the General Agreements on Trade in Services can bring balance between data protection and trade liberalization.. The research method and legal theory used to discuss the problems in this thesis are normative juridical research methods. The research results show that data localization is an obstacle to global trade, the implementation of data localization makes a country unattractive in the eyes of investors because of the placement of servers in the country where they do business and high costs. Not all countries have personal data protection laws, some countries such as Cambodia, Laos and Myanmar do not have comprehensive regulations governing data protection. Vietnam still maintains data localization by requiring foreign companies to locate servers in the country. Regional agreements such as the ASEAN Agreement on E-commerce are needed to harmonize data protection in ASEAN, especially in the e-commerce sector. Balancing is needed to balance trade and data protection, one tool that can be used is GATS Article XIV where there are exceptions, especially for Privacy and Public Order. The arrangements in GATS Article XIV and Weighing and Balancing can be an equilibrium in the balance of trade and data protection."

"Terdapat beberapa teknologi yang digunakan dalam sistem wireless LAN, yaitu direct sequence spread spectrum (DSSS), frequency hopping spread specfrum (FHSS), dan infra merah. Teknologi yang kini paling banyak digunakan adalah DSSS. Seperti komunikasi nirkabel lainnya, interferensi baik pada kanal yang sama (co-channel) maupun kanal bersebelahan (adjacent channel), adalah faktor yang sangat mempengaruhi unjuk kerja sistem didalam wireless LAN. Skripsi ini menganalisa pengaruh interferensi kanal sama dan kanal bersebelahan terhadap kecepatan transfer data.Dari data pengukuran secara empiris diperoleh hasil bahwa pada daerah cakupan yang sama, unjuk kerja kecepatan transfer data suatu wireless LAN akan menurun apabila terdapat interferer berupa wireless LAN lainnya yang bekerja pada kanal sama ataupun bersebelahan. Semakin jauh jarak antar kanal frekuensi yang digunakan oleh dua buah jaringan nirkabel, maka kecepatan transfer data akan semakin mendekati kecepatan tanpa adanya interferer."

"Tulisan ini menganalisis terkait sejauh mana harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas telah diterapkan pada negara-negara di Asia Tenggara. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Di tengah perkembangan ekonomi saat ini, data merupakan suatu komoditas baru yang memiliki nilai tinggi dalam ekonomi digital. Harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas diperlukan untuk mewujudkan adanya arus bebas data dengan kepercayaan atau lebih dikenal sebagai DFFT. Namun, arus transfer data perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan subjek data pribadi terhadap data pribadi yang juga melalui rangkaian transfer data lintas batas. Peraturan tersebut menjadi tantangan dalam mencapai suatu harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas, mengingat setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing terhadap hukum yang berlaku pada yurisdiksi mereka. Hal ini menjadi fenomena yang menarik, mengingat transfer data lintas batas merupakan suatu fakta yang terjadi akibat perkembangan ekonomi digital. Pada akhirnya, pengaturan mengenai transfer data lintas batas harus mencakup dua kepentingan besar: di satu sisi sebagai pelindung kepentingan subjek data pribadi terhadap data pribadi milik mereka, dan di sisi lain sebagai sarana dalam menjamin transfer data lintas batas untuk meningkatkan peluang ekonomi dari data itu sendiri.

---

This paper analyzes how far harmonization of cross-border data transfer arrangements has been applied to countries in Southeast Asia. This paper employs the normative juridical research method. In the current economic development, data is a new commodity that has a high value in the digital economy. Harmonization of cross-border data transfer regulations is needed to realize the Data Free Flow with Trust or also known as DFFT. However, the flow of data transfer needs to be further regulated through laws and regulations to protect the interests of data subjects for personal data that also goes through a cross-border data transfer. The regulation is a challenge in reaching a harmonized cross-border data transfer regulation, considering that each country has its own sovereignty over the laws that apply to their jurisdiction. This is an interesting phenomenon, considering that cross-border data transfer is a fact that occurs due to the development of the digital economy. Thus, the regulation of cross-border data transfer should fulfill two major objectives: on the one hand, to protect the interests of the data subjects in their personal data, and on the other hand, to ensure cross-border data transfer to increase the economic opportunities of the data itself."

"Keamanan data adalah infrastruktur yang dirancang untuk melindungi dan mengamankan data dari akses yang tidak sah, manipulasi data, malfungsi, perusakan, dan pengungkapan data yang tidak sesuai. Saat ini, organisasi banyak menggunakan transfer data untuk memvalidasi dan memverifikasi data menggunakan media yang berbeda terutama dalam koneksi host-to-host. Penelitian ini berfokus pada pertukaran data (end-to-end communication) menggunakan arsitektur jaringan Multi Protocol Label Switching (MPLS), Metro Ethernet, dan Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) dengan pihak ketiga. Risiko yang timbul dari serangan siber pada transfer data pada transaksi host-to-host adalah kehilangan data, reputasi institusi, hingga yang paling berisiko adalah distribusi data tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk memverifikasi data yang ditransfer dari satu host ke host lain di PT. ABC dengan standar keamanan yang berlaku yang sesuai dan mengikuti kebutuhan untuk membantu organisasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, analisis data dengan metode reduksi data terhadap 4 standar dan aturan keamanan siber dengan tujuan untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan transfer data dengan objek penelitian, yaitu ISO/EIC 27001:2013, NIST SP800- 161, ITU-T X.805, dan POJK 4/POJK.05/2021. Pengembangan kerangka kerja menghasilkan 8 dimensi keamanan, 20 kebutuhan keamanan, dan 41 aktivitas, serta memberikan mitigasi yang dapat meningkatkan sistem keamanan pertukaran data pada koneksi host-to-host di PT. ABC. Evaluasi dilakukan dengan dengan pendekatan professional judgement untuk mengetahui deskripsi penilaian ahli pada setiap variabel pembentuk kerangka kerja berdasarkan melengkapi hasil analisis statistik. Melalui konsep kerangka kerja keamanan transfer data host-to-host yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan instrumen tingkat kematangan keamanan siber dengan pihak ketiga.

---

Data security is an infrastructure designed to protect and secure data from unauthorized access, data manipulation, malfunction, destruction, and inappropriate data disclosure. Currently, organizations widely use data transfer to validate and verify data using different media particularly in host-to-host connections. This research focuses on data exchanged (end-to-end communication) using Multi Protocol Label Switching (MPLS), Metro Ethernet, and Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) network architecture with third parties. The risks that arise from cyber attacks on data transfer in host-to-host are data loss, institutional reputation, to the riskiest is the distribution of the data. This research aims to develop a design and analysis framework for verifying data transferred from one host to another in ABC organization by applicable security standards that are appropriate and follow its needs to help the organization. Methodology used in this research is a literature study, data analysis with data reduction method on 4 standards and cyber security policies to develop a data transfer security framework with research objects, namely ISO/EIC 27001:2013, NIST SP800-161, ITU -T X.805, and POJK 4/POJK.05/2021. The framework development resulted in 8 security dimensions, 20 security requirements, and 41 activities, as well as providing mitigations that could improve the security system of data exchange on host-to-host connections at PT. ABC. The evaluation was carried out using a professional judgment approach to determine the description of the expert's judgment on each variable forming the framework based on the complete statistical analysis results. Through the concept of a host-to-host data transfer security framework, it is hoped that it can be used as input in the preparation of cybersecurity maturity level instruments with third parties."

"Envelope detector berperan dalam proses demodulasi dan terletak di belakang low noise amplifier pada receiver wireless power and data transfer. Envelope detector sendiri merupakan rangkaian elektronika yang dapat mendeteksi puncak dari sebuah gelombang atau daya yang masuk, sehingga hanya menunjukan bagian envelope pada gelombang tersebut. Untuk keperluan alat implan medis, kebutuhan tegangan operasional sangat rendah sehingga ini menjadi tantangan sendiri. Penelitian ini menyajikan tiga macam desain envelope detector yang bekerja pada 14 MHz (ISM band) yang terdiri dari rangkaian transistor berupa nMOSFET, PNP BJT, atau Dioda Schottky yang dilakukan diatas PCB. Berdasarkan simulasi, penggunaan ketiga tipe semikonduktor tersebut dapat melakukan pendeteksian envelope hingga ke tegangan 100 mV. Namun berdasarkan hasil uji coba yang dirangkai pada PCB, kapabilitas pendeteksian paling rendah dan stabil dapat dilakukan pada tegangan 500 mV.

---

Envelope detector used on a WPDT receiver serves in a demodulation process following an amplification by an LNA. Envelope detector is an electronic circuit used to detect the envelope of a given wave by utilising the peak signals. In medical implant devices, operating in a very low voltage is compulsory and poses challenges. This research presents three envelope detector designs operating in 14 MHz consisting of transistors configurated with either an nMOSFET, PNP BJT or a Schottky diode implemented on a PCB. Based on the simulations, the proposed circuit design had been able to detect the envelope of the coming signals with the ability to detect as low as 100 mV. Moreover, the fabricated circuit implemented on a PCB shows the ability to detect an envelope as low as 500 mV."