Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerilaku minum beralkohol tidak dapat dipahami terpisah dari kultur. Makna perilaku minum beralkohol dikonstruksi dan dibentuk terus-menerus. Penegakan hukum drugs & alcohol begitu ketat menimbulkan peredaran gelap drugs & alcohol. Penyalahgunaan alkohol dan kejahatan alkohol tidak dapat disamakan dengan kejahatan narkoba. Perspektif cultural criminology menekankan makna kejahatan & kriminalitas berbeda pada kehidupan sehari-hari, saling bertentangan di mata pelaku kejahatan, politisi, organisasi peradilan kriminal dan media. Perilaku minum beralkohol tidak memiliki makna seragam, makna perilaku minum beralkohol dikonstruksi secara sosial bukan sekedar hasil pilihan rasional pelanggar hukum.

---

ABSTRACT

Alcohol drinking behavior can not be understood apart from the culture. Meaning of alcoholic drinking behavior is constructed and formed continuously. Law enforcement drugs and alcohol so tight cause illicit trafficking in drugs and alcohol. Alcohol misuse and alcohol-related crimes can not be equated with drug crime. Cultural criminology perspective emphasize the significance of crime and criminality is different in everyday life, contradictory in the eyes of the perpetrators, politicians, criminal justice and the media. Alcohol drinking behavior has no uniform meaning, meaning alcohol drinking behavior is socially constructed is not merely the result of rational choice lawbreakers"

"Skripsi ini membahas tentang konstruksi penyimpangan yang telah melekat pada penggunaan tanaman ganja (Cannabis sativa) sebagai sebuah bentuk kriminalisasi terhadap suatu produk budaya di masyarakat. Dan kemudian melakukan proses dekonstruksi terhadapnya dengan menggunakan kriminologi budaya untuk mendapatkan perspektif yang baru dalam melihat tanaman ganja. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan terhadap berbagai karya ilmiah dalam berbagai bidang ilmu sebagai sarana acuan data untuk melakukan dekonstruksi atas konstruksi ganja sebagai jahat dan mendapatkan wacana-wacana pengganti atas wacana yang telah ada pada saat ini.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terlepas dari konstruksi penyimpangan yang ada terhadapnya, terdapat aspek-aspek positif pada tanaman ganja yang dapat membawa banyak manfaat.

---

This minithesis discussed about the deviance construction attached to the usage of cannabis (Cannabis sativa) as a form of criminalization of a culture’s product in society, and deconstruct the construction by using cultural criminology to gain new perspective in viewing cannabis. This study was done in qualitative approach by using literature analysis method from scholarly works in many field of study as a medium to obtain the data references for the study, and offering counter discourses to deconstruct the deviance construction attached to the usage of cannabis.,br>This study concludes, aside from the deviance construction attached to cannabis, there is still many good aspects from cannabis that could bring many benefits."

"Pembahasan mengenai konflik dalam suatu negara menjadi sering menjadi perhatian banyak pihak, karena dalam konflik yang terjadi selalu berkaitan dengan dua atau beberapa kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang melatarbelakangi konflik saat ini bisa berbentuk suku bangsa, agama atau kelas sosial dalam masyarakat. Bahkan isu konflik antar agama saat ini merebak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang diketahui memiliki pluralisme tinggi. Tulisan ini berusaha mencari dan menggambarkan kronologi terjadinya konflik antar agama di Indonesia. Contoh kasus yang menjadi pengamatan adalah konflik di Karubaga Tolikara, Papua. Yang menjadi fokus perhatian pada tulisaini tidak hanya kronologi terjadinya konflik, melainkan penanganan dan penyelesaian konflik yang berakhir damai. Penulisan ini merupakan tulisan dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari data pihak berwenang dan kutipan pemberitaan pada media massa. Tulisan ini menggunakan Teori Peacemaking criminology sebagai panduan analisis data.Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data menunjukan bahwa konflik Tolikara diawali dengan diskriminasi kebijakan pemerintah daerah atas kebebasan beragama, hal ini diperparah dengan adanya provokasi pihak tertentu yang semakin memanaskan suasana, sehingga terjadi gesekan antara agama pada saat datangnya hari besar agama secara bersamaan. Penanganan yang dilakukan secara peacemaking menunjukan bahwa penciptaan perdamaian merupakan tanggung jawab semua elemen yang terkait dengan konflik yang terjadi, hal ini meliputi menumbuhkan toleransi pada masing-masing pribadi, pembuatan aturan yang jelas dari pemerintah yang menjaga kebebasan beragama dan bagaimana aparat keamanan bertindak cepat dan tepat saat adanya indikasi gesekan yang berpotensi konflik.

---

The discussion about conflict inside a country often become attention, it always linked with two or more "society". The ?society‟ could be in the form of etnics, religion, or social class. Even conflict issue between religions is spreading in many countries, including Indonesia, which known to have a very high pluralism. This writings try to look and describe the chronology of inter-religion conflict in Indonesia. The observed case was Karubaga Tolikara`s conflict (Papua). Main focus is not only the chronology but also the handling and the peaceful ending solution. It used qualitative approach with analyzing secondary data from authorities and news citation. It also used Peacemaking Kriminalogy Theory as a guide data analysis.

The results showed the Karubaga Tolikara`s conflict begun with discrimination from local government on liberty to have religion, exacerbated with provocation from certain people, complication came up on Holy Day which simultaneously with other religion. The peacemaking handling showed that creating tranquil situation is the responsible from every person that connected to the conflict, this includes making tolerance, making clear rule from local government to keep the freedom of religion and fast and effective response when the conflict or issue emerge."

"Dalam proses produksi berita, terdapat aspek reciprocity antara jurnalis dengan narasumber yang menentukan bagaimana berita akan direproduksi dan direpresentasikan. Kriminologi budaya mengkritisi mengenai bentuk konstruksi suatu pemberitaan, fokus yang diangkat dalam penulisan ini ialah aspek reciprocity yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara jurnalis kriminal dengan institusi kepolisian. Polisi akan selalu memberikan informasi dan mempermudah akses dan bahan berita kepada jurnalis kriminal, sebab polisi adalah pihak yang mendominasi informasi dan sumber berita kejahatan. Sebaliknya, jurnalis kriminal cenderung melakukan framing dengan citra positif good police terhadap narasumber utamanya, yaitu institusi kepolisian. Tulisan ini menganalisa aspek reciprocity pada media massa Redaksi Pos Kota online. Hasil analisis menunjukan bahwa pemberitaan jurnalis kriminal Pos Kota online cenderung mereproduksi dan merepresentasikan citra positif institusi kepolisian good police secara berulang dan dengan pola tertentu untuk menjaga citra polisi tetap hadir secara positif. Oleh karena itu, hubungan reciprocity antara jurnalis dengan narasumbernya berpengaruh pada bagaimana suatu media massa melakukan framing.

---

In the process of news production, there rsquo s a reciprocity aspect between journalists and news resource that determine how the news will be reproduced and represented. Cultural criminology criticizes the construction form of a news, the focus raised in this paper is the reciprocity aspect that mutually benefits both parties between the criminal journalist and the police institution. The police will always provide information, facilitate access, and news material to criminal journalists, the police are the ones who dominate the information and sources of crime news. Conversely, criminal journalists tend to framing with a positive image good police against the main source, the police institution. This paper analyzes the reciprocity aspect of mass media editorial of Pos Kota online. The result of the analysis shows that reporting of criminal journalist of Pos Kota online tends to reproduce and represent positive image of police institution good police repeatedly and with certain pattern to keep positive image remain present positively. Therefore, the reciprocity relationship between journalist and its news source has an effect on how a mass media doing framing."

"Di dalam media massa masih banyak ditemukan iklan-iklan klenik yang menawarkan jasa santet untuk membuat orang lain celaka. Dengan zaman yang sudah modern ini sangat disayangkan masih terdapat masyarakat yang meyakini kemampuan dukun santet tersebut. Kepercayaan masyarakat inilah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak kejahatan. Fenomena tersebut hingga kini masih menjadi polemik berkepanjangan, serta menyebabkan keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2016, Tim Panitia Kerja RUU KUHP melakukan pembahasan RUU KUHP yang di dalamnya turut membahas pasal 295 yang mengatur pemidanaan pada pelaku santet. Di balik substansi dari pasal tersebut, terdapat serangkaian analisis yang berkaitan dengan kriminologi budaya dalam menjelaskan proses terjadinya kejahatan tersebut. Penulisan tugas karya akhir ini bertujuan menganalisis substansi Pasal 295 RUU KUHP perihal tindak kejahatan gaib dengan kajian kriminologi budaya serta konsep-konsep lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat.

---

In the mass media are still found a lot of clerical ads that offer services witchcraft for other people woe. With the modern era is very unfortunate there are still people who I believe the witch doctor. This community 39 s trust is used by certain parties to make a profit by committing a crime. The phenomenon is still a prolonged polemic, and extinction of social unrest in public life. In 2016, the Working Committee Team of the Criminal Code Bill does a draft Penal Code of the article chapter which regulates criminal prosecution of the witchcraft. Behind the substance of the chapter, there is. It deals with cultural criminology in explaining such processes. The writing of this final work is of its nature. Translation of the article of the Criminal Code Bill concerning the occult crime with the publication of cultural criminology as well as other concepts relevant to the theme raised."

"ABSTRAKTulisan ini berusaha untuk membahas konflik tanah adat yang terjadi di Papua dengan menggunakan studi kasus perusakan lahan sagu di Kampung Harapan, Sentani. Konflik yang terjadi diakibatkan oleh adanya perbedaan norma-norma budaya tentang tanah di dalam masyarakat. Perbedaan norma-norma budaya inilah yang membentuk persepsi masyarakat dalam memandang dan menilai tanah. Persepsi-persepsi tersebut seharusnya tidak dapat disamaratakan karena masing-masing budaya memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Culture as crime menjelaskan bahwa norma budaya tidak dapat digeneralisir oleh sebuah budaya. Ketika generalisir dilakukan, maka masyarakat akan cenderung subjektif dalam melihat budaya lain. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap suatu budaya. Proses kriminalisasi ini lah yang menjadi pemicu konflik karena adanya persinggungan dua atau lebih kebudayaan.

---

ABSTRACT

This paper discusses indigenous land conflicts that occur in Papua by using case studies of the destruction of sago land in Kampung Harapan, Sentani. The conflicts that occur are caused by differences in cultural norms about land in society. Differences in cultural norms that shape people's perceptions of land. Perceptions must not be generalized because each culture has different values and norms. Culture as a crime explains cultural norms that cannot be generalized by a culture. When generalizing is done, it will be very subjective in seeing a culture that can lead to the criminalization of a culture. This process of criminalization is what triggers conflict because of the intersection of two or more cultures."

"Kota Kampar memiliki kearifan hukum lokal hukum adat tertentu dalam penanganan kasus sistem peradilan anak yang cukup berbeda dengan pendekatan hukum nasional. Hukum atau peradilan adat sendiri merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat, dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang muncul di dalamnya. Selain itu, peradilan adat sesungguhnya merupakan hasil peradaban dari masyarakat itu sendiri, suatu peradilan yang didesain sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Dengan demikian, peradilan adat pada dasarnya merupakan jati diri masyarakat itu sendiri, tidak terkecuali di Kota Kampar.

Berdasarkan temuan data penelitian dan sumber berita online, di Kota Kampar masih terdapat banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sayangnya, berbagai kasus penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak dilakukan dengan asas perlindungan anak sehingga banyak dari mereka berstatus sebagai tahanan atau bahkan narapidana dan berakibat akan hilangnya hak-hak mereka sebagai anak. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan meminta kepada pemerintahan untuk menerapkan konsep restorative justice dan diversi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana prospek penerapan restorative justice Braithwaite dalam menanggani delinkuensi anak dilihat dari nilai-nilai budaya lokal Kampar Riau. Selain itu, penelitian ini berupaya menggali potensi yang masih ada dalam merevitalisasi peradilan adat sebagai bentuk penyelesaian restoratif. Dengan pendekatan kualitatif, penulis mencoba melihat berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep teori Ikatan Sosial, Reintegrative Shaming dan Restorative justice, serta menggunakan teori Kriminologi Budaya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya indikasi untuk di terapkan restorative justice Braithwaite terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah ditemukan penyelesaian kenakalan anak pemukulan dan pencurian secara nilai dan norma adat desa Gunung Sahilan Kampar. Kata Kunci : Delinkuensi Anak, Hukum Adat Kampar, Restorative Justice Braithwaite , Ikatan Sosial, Reintegrative Shaming, Kriminologi Budaya.

---

Kampar city has a unique local law adat law in handling juvenile case and the system is much different with national law. Adat law is a part of society 39 s daily life, in order to solve the case within the city. Also, adat law is the outcome from the society itself, which is the law that suit the characteristics of the society. So, adat law basically is the identity of society, including Kampar city.

Based on research and online news, there are still many juvenile case and resolve the case with conventional law. And by the end of that process, there are many child being detention or moreover, the custody, and it means they lost the rights being childs. Hence, one of many efforts to do right now is doing restorative justice and diversion for the juvenile by the government.

Based on that case, the purpose of this research is to observe the prospect of applying restorative justice Braithwaite for solving child delinquency based on local value of Kampar Riau . Furthermore, this research is find the potential of adat law rsquo s revitalization as a form of restorative justice. With qualitative research, the author want to see the problem with Social bond theory, Reintegrative Shaming, and Restorative Justice, and with Cultural Criminology theory.

The result of this research is there is an indication to apply restorative justice Braithwaite based for solving juvenile delinquency, one of the indicator is there is a solving method based on value and moral of Gunung Sahilan Kampar rsquo s adat law."