Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indri Astuti
Paradoks peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 (benturan antara prinsip pemasyarakatan dan keinginan untuk menciptakan policy bagi extraordinary crimes) = Paradoks government regulation no 99 of 2012 conflicts between correctional principles and desire to create policy for extraordinary crime / Indri Astuti
" ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada studi kebijakan pemasyarakatan yang terkait langsung dengan kebijakan terhadap pelaku tindak pidana extraordinary crime yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hingga saat ini memperlihatkan hubungan erat antara peraturan pemerintah dengan kondisi di dalam Lapas dan sistem pemasyarakatan serta tidak kondusifnya sistem hukum nasional ... "
2016
T46840
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syarief Sulaeman Nahdi
Kriminalisasi kejahatan komputer (cyber crime) dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai usaha Pembaharuan Hukum Pidana = Criminalization of cyber crime at draft of criminal code as attempts to renew the criminal law
" Respon hukum pidana diperlukan apabila terjadi pertemuan (konvergensi) antara kepentingan umum dengan penggunaan komputer dimana kepentingan umum tersebut terganggu dengan pengoperasian tertentu dari komputer. Saat ini belum terdapat aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan komputer maka Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana yang nampak di dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana. R KUHP tahun 2005 telah memuat kriminalisasi mengenai tindak pidana informatika. Ketentuan ini diatur dalam bagian tersendiri. Terhadap perbuatan tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24293
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Eka Putri Eliandy
Konteks sosial pelanggaran perempuan dalam kejahatan korupsi (studi kasus pada wina, sari, dina, dan lisa) = Social contextualization of women s offend in corruption (case study of wina, sari, dina and lisa) / Maya Fitria Eka Sari
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengalaman perempuan bernama Wina, Sari, Dina, dan Lisa, sebagai perempuan yang terlibat dalam kejahatan korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat konteks sosial pelanggaran perempuan yang dipengaruhi oleh dominasi laki-laki di ruang private dan ruang publik, yang dapat menyebabkan perempuan mengalami kriminalisasi sebagai koruptor. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan perspektif feminis kriminologi (Feminis Sosialis dan Hukum Feminis), dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus feminis yang berfokus pada pengalaman perempuan. ... "
2016
S63268
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Mujadid Holidy
Kriminalisasi kebebasan Berpendapat (Analisis terhadap kasus pelaporan ACHO atas dugaan Pencemaran Nama Baik) = Criminalization of freedom of opinion (Analysis of ACHO s reporting case for alleged defamation)
" ABSTRAK
Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran tanpa ada tekanan dari siapapun. Hak ini termasuk pula pendapat yang disampaikan pengguna internet di media social. Akan tetapi, hak mengeluarkan pendapat tersebut justru dilanggar dengan adanya berita yang menyampaikan bahwa, terdapat pengguna internet yang dipidana dikarenakan mereka menyampaikan pendapat di media social, dan pendapat tersebut, menurut pihak tertentu mengandung unsur pencemaran nama baik. Jurnal ini membahas mengenai adanya kriminalisasi terhadap pengguna internet yang ... "
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ajeng Kamaratih
Menerka dosa zina dalam pasal 284 KUHP / Ajeng Kamaratih, Desjardins
" ABSTRAK
Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau, masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bias menjadi paying hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahanan yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan, terutama permasalahn perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila ... "
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008
170 JPMP 58 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ema Mayora
Analisis cultural criminology dalam substansi pasal 295 ruu kuhp perihal tindak kejahatan gaib = Cultural criminology analysis in substance article 295 of the criminal code bill on occult crime
" Di dalam media massa masih banyak ditemukan iklan-iklan klenik yang menawarkan jasa santet untuk membuat orang lain celaka. Dengan zaman yang sudah modern ini sangat disayangkan masih terdapat masyarakat yang meyakini kemampuan dukun santet tersebut. Kepercayaan masyarakat inilah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak kejahatan. Fenomena tersebut hingga kini masih menjadi polemik berkepanjangan, serta menyebabkan keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2016, Tim Panitia Kerja RUU KUHP melakukan pembahasan RUU ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri Yuliama
Kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat administrasi pemerintahan = Criminalization of governance administration officials policy / Fitri Yuliama
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai bagaimana suatu kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jika pejabat administrasi pemerintahan melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, dapat dengan mudah dilihat apakah hal tersebut merupakan suatu pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum sehingga tidak ada lagi pejabat yang kebal hukum. Adanya sanksi pidana bagi pejabat administrasi pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya dalam ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T36874
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Setiadi
Pendekatan analisis ekonomi pada hukum (economic analysis of law) terhadap kriminalisasi kebijakan aliran dana (bail-out) bank century = Economic analysis of law against criminalized century bank bail out policy / Agung Setiadi
" ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank Century. Kebijakan bail-out Bank Century ... "
2016
T45826
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Setiadi
Pendekatan analisis ekonomi pada hukum (economic analysis of law) terhadap kriminalisasi kebijakan aliran dana (bail-out) Bank Century = Economic (analysis of law) against criminalized Century Bank bail out policy / Agung Setiadi
" ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank Century. Kebijakan bail-out Bank Century ... "
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jerry Thomas
Analisis perbuatan perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai bagian dari korupsi = Analysis of trading in influence as a part of corruption
" ABSTRAK: Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep perdagangan pengaruh yang diatur di dalam Pasal 18 Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Tahun 2003 UNCAC. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut belum menerapkan peraturan mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum positif. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan perolehan data secara khusus dari UNCAC, peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, dan literatur-literatur hukum terkait. Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49394
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>