ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana suatu kebijakan yang dibuat oleh PejabatAdministrasi Pemerintahan dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitianmenyarankan agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang AdministrasiPemerintahan. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang AdministrasiPemerintahan, jika pejabat administrasi pemerintahan melakukan suatu kesalahanatau pelanggaran, dapat dengan mudah dilihat apakah hal tersebut merupakan suatupelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum sehingga tidak ada lagi pejabatyang kebal hukum. Adanya sanksi pidana bagi pejabat administrasi pemerintahanyang menyalahgunakan wewenangnya dalam mengambil suatu kebijakan, diharapkandapat membuat pejabat administrasi pemerintahan selalu menggunakan segenapkemampuan intelektual dan keahliannya serta mengedepankan prinsip kehati-hatiansecara obyektif dan tanggung jawab dalam mengambil suatu kebijakan.

---

ABSTRACTThis thesis examines how a policy made by Governance Administration Officialcould be subject to criminal sanctions. This study is a qualitative research withnormative juridical approach. The results of the study suggest that the Bill ofGovernance Administration should pass immediately. With the law, if the governanceadministration officials happen to make a mistake or violate the law, it is easy todefine whether it is an administrative or law violation, so there will be no moreofficials are above the law. The criminal sanctions for governance administrationofficials, who abuse their authority in making a policy, is expected to make themalways use all their intellectual abilities and expertise as well as to put forwardprudential principle objectively and responsibly.