Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap key informant.Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa kelemahan pada CFC rules Indonesia antara lain terbatasnya definisi kontrol, tidak adanya definisi low tax juridiction, tidak terdapat ketentuan penghitungan besar dividen. Kedua, terdapat beberapa perbedaan ketentuan CFC Indonesia dengan Tiongkok antara lain tentang definisi kontrol, definisi low tax juridiction, pengecualian penerapan CFC rules. Ketiga, terdapat beberapa rekomendasi OECD yang dapat dilakukan pertimbangan adopsi antara lain perluasan definisi kontrol, pembuatan ketentuan tentang low tax juridiction dan penghitungan atribusi CFC berdasarkan persentase dan periode kepemilikan.

---

This research uses qualitative approach. Data were collected through in depth interviews of key informants. This study yields three research results. First, there are some weaknesses in CFC rules of Indonesia such as limited definition of control, there is no definition of low tax juridiction, there is no provision of large dividend calculation. Secondly, there are some differences between CFC rules in Indonesia and Tiongkok such as definition of control, definition of low tax juridiction, exemption of CFC rules implementation. Third, there are some OECD recommendations that can be taken into consideration of adoption such as the expansion of the definition of control, the preparation of low tax juridiction and the calculation of CFC attribution based on the percentage and period of ownership."

"Semakin majunya perekonomian dunia membuat transaksi lintas negara menjadi semakin mudah dilakukan. Banyak wajib pajak dalam negeri yang akhirnya memilih untuk menempatkan dananya di luar negeri terutama di negara-negara yang bisa memberikan keuntungan dari sisi pajak. Salah satu skema yang dilakukan adalah dengan membentuk CFC di negara tax haven. Selanjutnya wajib pajak menunda membagikan dividen dari CFC tersebut dengan tujuan menunda pembayaran pajak di negara tempat induk perusahaan berada. Hal ini berdampak pada terkikisnya basis perpajakan di negara tempat induk perusahaan berada. CFC rules adalah salah satu bentuk anti-tax avoidance rule untuk menangkal praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana CFC rules di Indonesia dapat digunakan untuk menangkal praktik penghindaran pajak dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan CFC rules di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan CFC rules di Indonesia dapat digunakan untuk menangkal praktik penghindaran pajak dengan adanya perbaikan mengenai mekanisme deemed dividend, telah mencakup kepemilikan langsung dan tidak langsung, telah mencakup ketentuan mengenai trust, dan telah mengatur ketentuan mengenai kredit pajak luar negeri. Hambatan-hambatan dalam menerapkan CFC rules di Indonesia adalah cakupan ketentuan ini menjadi terlalu luas sehingga menjadi tidak efektif, kesulitan mendeteksi kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan secara bersama-sama, kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk proses pengawasan oleh DJP, dan kurangnya pemahaman petugas pajak mengenai topik CFC.

---

The world economy growth makes cross border country transactions become easier. Many domestic taxpayers are eventually choose to put their funds abroad especially in countries that can give them tax benefit. One of the schemes is to establish CFCs in tax haven countries. Furthermore, taxpayer shall postpone dividends distribution from CFC to delay tax payment in the holding company rsquo s country. For that matter causes erosion of the tax base in the country where the parent company is located. CFC rules are one of anti tax avoidance rule to counteract such practices. This study aims to find out how CFC rules in Indonesia can be used to counteract tax avoidance practices and the implementation constraints of CFC rules in Indonesia. This research is conducted with qualitative approach. Data collection techniques used literature studies and field studies through in depth interviews with key informants. The results of this research showed that CFC rules in Indonesia can be used to counteract tax avoidance practices with improvements in the deemed dividend mechanism, including direct and indirect ownership, including provisions on trusts, and regulates provisions on foreign tax credits. The obstacles to implementing CFC rules in Indonesia are the scope of this provision to be too broad to be ineffective, difficulty in detecting indirect ownership and joint ownership, difficulty in obtaining data and information for the DGT supervisory process, and the lack of understanding of tax officials on CFC topics."

"

Penelitian ini membahas mengenai latar belakang perubahan entity approach menjadi transactional approach dalam CFC rules Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing pendekatan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis CFC rules Indonesia ditinjau dengan six building blocks BEPS Action Plan 3.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pertama, perubahan pendekatan dilatar belakangi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan dan untuk mendorong transparansi, kepastian hukum, dan keadilan bagi wajib pajak. Kedua, terdapat beberapa rekomendasi dari BEPS Action Plan 3 baik yang sudah diterapkan, maupun belum diterapkan untuk dipertimbangkan, diantaranya mengatur lebih lanjut mengenai definsi CFC yang disertai dengan hybrid mismatch rule, mengatur lebih lanjut ketentuan trust, menerapkan tax rate exemption, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintah terkait penerapan transactional approach, memperjelas ketentuan untuk menggunakan ketentuan parent dalam menghitung penghasilan CFC, mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai kerugian CFC, mengatur batas minimal kepemilikan bersama-sama, dan mengatur ketentuan atribusi penghasilan CFC yang berdasarkan periode kepemilikan

---

This research discusses about the background change of entity approach into transactional approach in CFC rules Indonesia by analyzing the advantages and disadvantages of each approach. In Addition, this research also discusses about the current CFC rules Indonesia reviewed by six building blocks Base Erosion and Profit Shifting Action Plan 3. The research method uses qualitative descrirptive method. This research concludes that first, the background change of entity approach into transactional approach is the advantages and disadvantages of each approach and to stimulate transparency, legal-certainty, and fairness. Second, there are some recommendation from six building blocks BEPS Action Plan 3 that have been or not been adopted that needs to be reconsidered  such as regulating the definition of CFC rules that also includes hybrid mismatch rule, regulating provision about trust, upgrading the capacity of DGT, regulating the provision to use parent provision for calculating CFC income, regulating provision about CFC losses, regulating the minimum threshold of joint ownership, and attributing the CFC income by considering period of ownership

"

"Adanya perusahaan yang didirikan diluar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri lazim disebut sebagai Controlled Foreign Company (CFC), CFC tidak hanya didirikan untuk tujuan bisnis namun juga dapat didirikan untuk tujuan penghindaran pajak dengan melakukan penundaan pembagian dividen atas laba yang berasal dari CFC tersebut, pencegahan atas skema penghindaran pajak melalui CFC ini diatur dengan CFC Rules. Indonesia mempunyai ketentuan CFC Rules dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta pelaksanaannya diatur dalam PMK No. 107/PMK.03/2017 yang telah direvisi dengan PMK No. 93/PMK.03/2019 karena dinilai menghambat pelaku usaha dalam berekspansi keluar negeri serta beresiko menimbulkan pemajakan berganda. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam CFC Rules untuk menghindari tax avoidance di Indonesia serta upaya pemerintah untuk menghindari pemajakan berganda atas ketentuan tersebut guna mengetahui penerapan prinsip-prinsip dalam CFC Rules yang seharusnya untuk menghindari tax avoidance di Indonesia beresiko menyebabkan pemajakan berganda. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip dalam CFC Rules dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam menentukan objek pajak akibat penggunaan pendekatan entity approach yang memberlakukan seluruh jenis penghasilan yang berasal dari entitas CFC sebagai objek pajak yang diatur dalam PMK No. 107/PMK.03/2017 yang juga dapat menimbulkan pemajakan berganda, yang mana dicegah dengan mengubah pendekatan entity approach menjadi transactional approach yang menetapkan objek pajak sebagai penghasilan-penghasilan tertentu meliputi dividen, bunga, sewa, royalti, dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta yang diatur dalam PMK No. 93/PMK.03/2019. Berdasarkan penelitian ini PMK No. 93/PMK.03/2019 telah secara jelas menentukan penghasilan yang diberlakukan, namun penetapan penghasilan tertentu dalam ketentuan tersebut perlu diperluas, agar dapat secara lengkap mencakup penghasilan-penghasilan yang memiliki resiko penggerusan basis pemajakan domestik.

---

The existence of an entity established abroad whose shares are wholly or partly owned by the resident Taxpayer is commonly referred to as a controlled foreign company (CFC), CFC is not only established for business purposes but is also established for tax avoidance purposes by distributing dividends on the profits earned originating from the CFC, the order for the tax avoidance scheme through this CFC is regulated by CFC Rules. Indonesia has regulate CFC Rules in Article 18 paragraph 2 of the income tax law, the implementation of which is regulated in a regulation of the Minister of Finance. Regulations on the implementation of CFC Rules in Indonesia were previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 107/PMK.03/2017 as amended by Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.03/2019. The change was made because it was considered to be inhibiting to hamper business actors in expanding business activities aboard and risked causing double taxation. This research is specifically discuss about the application of the principles in the CFC Rules to avoid tax avoidance in Indonesia and the government's efforts to avoid double taxation of these provisions. The conclusion obtained from this research is that the principles in the CFC Rules as outlined in the Minister of Finance Regulation which is a derivative of Article 18 paragraph 2 of the Income Tax Law, but there is still uncertainty in determining tax objects due to the use of an entity approach that applies all types The stage originating from the CFC entity as a tax object is regulated in Minister of Finance Regulation Number 107/PMK.03/2017 which can also lead to double taxation, which is prevented by changing the entity approach to a transactional approach that defines tax objects as stages originating from CFC entities as regulated in Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.03/2019."

"Skripsi ini membahas ketentuan CFC Rules Indonesia yang diterapkan atau dilaksanakan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Hal ini timbul karena adanya penghindaran pajak melalui capital light dan income flight yang mudah dilakukan tanpa terawasi dan terdeteksi oleh aparat pajak. Tujuan CFC rules yaitu mencegah Wajib Pajak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara yang peraturan perpajakan longgar atau rendah. Yang menjadi objek penelitian ini mulai dari jenis-jenis penghasilannya sampai dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting karena aturan yang ada sekarang belum mencakupi atas keseluruhan jenis penghasilan CFC. Penelitian ini juga melakukan perbandingan negara lain untuk mengetahui perkembangan di negara tersebut. Dari perbandingan tersebut peneliti bisa mengambil suatu kesimpulan dan saran atas ketentuan peraturan CFC. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pemahaman bagaimana penerapan ketentuan CFC Rules. Data-data penelitian diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak perpajakan dan ahli pajak. Hasil penelitian menyarankan yaitu melakukan perbaikan/revisi peraturan perpajakan yaitu tetap menggunakan pendekatan entitas, memperluas jenis penghasilan CFC yang tidak hanya mengatur dividen, adanya pengaturan atas kepemilikan tidak langsung, dan sebaiknya tidak menetapkan negara low tax jurisdiction, tetapi menetapkan ketentuan/syaratsyarat khusus dalam menentukan low tax jurisdiction. Saran lainnya adalah melakukan upaya peningkatan pengawasan deteksi terhadap penghindaran pajak CFC yaitu melakukan lebih banyak pendekatan ke negara low tax jurisdiction dan menyusun prosedur standar dalam melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas data/informasi yang berasal dari profil-profil WPDN terkait penghindaran pajak WPDN melalui CFC.

---

The focus of this research is the CFC Rules of Indonesia that applied or executed in order to anti tax avoidance. This matter arising from tax avoidance through capital flight and income flight that are easy to be done without observed and detected by tax government institution. The goal of CFC rules that is preventing taxpayer to remove his income out to foreign company which is located in low tax jurisdiction country. The object of this research is started from types of income until efforts or action conducting by government. It is important because the existing rules do not include for all types of CFC income. This study also does comparison with another country to know the CFC rules development in another country. From comparing of the rules, researcher c a n take a conclusion and suggestion for existing rules in Indonesia. The approach used in this research is qualitative approach with descriptive type. The goal is to give a detail description how CFC rules applied in Indonesia. The data collection technique used in this research is reading of literature which focuses on the research, observation, and interview. The interview was done with tax government institution and tax expert. The suggestions of this research that are to keep using entity approach, to extend of type of CFC income that not only arrangement dividend, but also the arrangement existence for ownership of indirectly and to specify no low tax jurisdiction country, but to set down the specific requirement to determine low tax jurisdiction. Other suggestions are to improve detection tax avoidance by doing more approach to low tax jurisdiction state, and to arrange standard procedure of collecting data, analyzing, and follow up for information that comes from profile of residents who related to tax avoidance through CFC."