Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalamkewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp.,KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LGInternational Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenaikeabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesiaserta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. denganperaturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatifyang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan inimenunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapatditerapkan, hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari definisi Pelaku Usahadalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat menjangkau aktor danperbuatan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sekalipun jugamenimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dari pembahasankesesuaian substansi pokok perkara, LG International Corp. dapat dijatuhkansanksi denda berdasarkan peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karenaKPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusiputusan akan menjadi masalah dikarenakan terlapor berkedudukan di Korea.

---

Regarding the Indonesian business competition supervision commission (KPPU)'s

Decision Number 16/KPPU-M/2015 concerning the obligation to notify the

takeover of shares by LG International Corp., KPPU imposed a fine of

Rp.8,000,000,000.-. to LG International Corp. In this study, the author discusses

the validity of the application of the extraterritorial principle in business

competition in Indonesia as well as the suitability of the substance of the case

against LG International Corp. with business competition regulations in

Indonesia. This legal writing is juridical-normative using secondary data. The

conclusion from this assumption shows that the application of the extraterritorial

principle in Indonesia cannot be applied, this is because the principle that states

the definition of business actors in Law Number 5 of 1999 which cannot reach

actors and acts committed outside the jurisdiction of Indonesia, even though it

also has an impact on competition which is contributes to unhealthy business

environment. Then from the discussion of the suitability of the subject matter of

the case, LG International Corp. Fines can be removed based on Indonesian

competition regulations, however, because KPPU does not have extraterritorial

authority, in this case the execution of the verdict will be a problem because the

reported party is domiciled in Korea."

"Akuisisi saham di Indonesia memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspansi bisnis. Saat perusahaan secara strategis mengakuisisi saham, mereka berkontribusi pada diversifikasi dan pengembangan pasar Indonesia, yang pada akhirnya membentuk lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Salah satu masalah yang umum terjadi dalam akuisisi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik terkait tantangan yang ada dalam pelaksanaan pemberitahuan akuisisi saham, serta mengenai kerangka hukum seputar akuisisi saham di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan membahas kerangka regulasi yang mengatur akuisisi saham dalam hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha, serta menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 dalam kasus keterlambatan pemberitahuan akuisisi yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd dalam akuisisi saham PT Putra Bongan Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 dengan implementasinya dalam Putusan KPPU No.18/KPPU-M/2020.

---

Share acquisition in Indonesia plays a pivotal role in fostering economic growth and business expansion. As companies strategically acquire shares, they contribute to the diversification and development of the Indonesian market, ultimately shaping a more competitive business environment. A prevalent problem observed about acquisitions in Indonesia is the lack of awareness among business actors regarding notifying obligations as stipulated in the law. This thesis aims to shed light on the challenges associated with share acquisitions notifications, as well as to contribute to a better understanding of the legal landscape surrounding share acquisitions in Indonesia. By using normative juridical research method, this thesis will discuss about the regulatory framework governing share acquisitions within the limited liability company law and business competition law, as well as analyzing how Law No. 5 of 1999 and Government Regulation No. 57 of 2010 are applied in the case of a delayed acquisition notification done by Taiko Plantations Pte. Ltd in the share acquisition of PT Putra Bongan Jaya. The results of this research reveal that there is an inconsistency between the provisions of Article 6 of Government Regulation No.57 of 2010 and their actual implementation in KPPU Decision No.18/KPPU-M/2020."

"Penelitian ini membahas mengenai penetapan harga semen dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Pelaku usaha cenderungan untuk berusaha mempengaruhi harga baik melalui pengaturan kuota maupun melalui pemasaran produk barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bersama-sama dengan pesaing, pelaku usaha membuat perjanjian pengaturan kuota dan wilayah pemasaran produk pada pasar bersangkutan (perjanjian kartel). Hampir semua negara mengatur mengenai larangan perjanjian kartel tersebut. Dalam menganalisa kartel, terdapat dua macam pendekatan hukum persaingan usaha terhadap kartel yang dipergunakan, yaitu Per Se llegal dan Rule of Reason. Dalam Antitrust Law Amerika Serikat, kartel diatur dalam Article 1 Sherman Act, dengan pendekatan Per Se Illegal. Sedangkan pengaturan kartel di Indonesia diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan Rule of Reason, berdasarkan pada tujuan dari perjanjian kartel, yaitu bermaksud mempengaruhi harga. Pendekatan tersebut dipergunakan oleh KPPU dalam menganalisa dan memutuskan kasus kartel Semen pada perkara nomor 01/KPPU-I/2010. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, dugaan kartel tersebut tidak terbukti. KPPU tidak dapat membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, tidak terdapat adanya petunjuk perjanjian pengaturan harga, perjanjian pengaturan pemasaran dan perjanjian kartel dalam kasus ini. Dalam penelitian juga membahas kendala-kendala dalam menyelesaikan kasus kartel semen ini.

---

This research examines regarding the price fixing of cement in business competition law perspective. This research is a normative juridical legal research using secondary data, such as laws and regulations, and books. Businessmen tend to attempt to affect the price either through quota setting or marketing of products and/ or services in the relevant market. It aims to obtain maximum profit. Along with competitors, businessmen make agreement on quota setting and marketing area of products in the relevant market (cartel agreement). Almost all countries stipulate regarding the prohibition on such cartel agreement. In analysing cartel, there are two business competition law approaches on cartel, they are Per Se Illegal and Rule of Reason. In the Antitrust law of the United States of America, cartel is stipulated in Article 1 of Sherman Act, with Per Se Illegal approach. While cartel regulation in Indonesia is stipulated in Article 11 of the Laws Number 5 of 1999 using Rule of Reason, in accorance with the purpose of the cartel agreement, which is to affect price. Such approach was used by KPPU in analysing and deciding Cement Cartel case in the case number 01/KPPU-I/2010. Pursuant to the investigation conducted by KPPU, the cartel allegation was not proven. KPPU could not prove that the businessmen had violated Article 5 and 11 of the Laws Number 5 of 1999. Besides, there was no reference on the price fixing agreement, marketing setting agreement, and cartel agreement in this case. In this research, it also examines the obstacles in resolving this cement cartel case."

"Gojek dan Tokopedia saat ini merupakan raksasa di dunia industri digital Indonesia. Gojek adalah perusahaan transportasi online terbesar dan Tokopedia adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kolaborasi keduanya telah menggabungkan layanan on-demand, layanan keuangan, dan layanan e-commerce dalam satu sistem. Beberapa pihak berpendapat bahwa kolaborasi Gojek dan Tokopedia di bawah naungan GoTo tersebut akan menimbulkan permasalahan persaingan usaha. Mulai dari pembentukannya yang diisukan sebagai praktik trust, hingga layanan yang dimiliki GoTo yang berpotensi menciptakan barrier to entry bagi pelaku usaha pesaing, serta potensi peyalahgunaan posisi dominan dengan big data yang dikuasai oleh GoTo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembentukan GoTo oleh Gojek dan Tokopedia ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana penulis akan menguraikan permasalahan persaingan usaha yang timbul dan akan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis menyimpulkan bahwa pembentukan GoTo oleh Gojek dan Tokopedia memang menimbulkan beberapa potensi permasalahan persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha harus melakukan pengawasan dan menganalisis transaksi yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia tersebut secara komprehensif.

---

Gojek and Tokopedia are now giants in the Indonesian digital industry. Gojek is the largest online transportation company and Tokopedia is the largest e-commerce platform in Indonesia. The collaboration between the two has combined on-demand services, financial services, and e-commerce services in one system. Some parties argue that the collaboration between Gojek and Tokopedia under the auspices of GoTo will cause business competition problems. From its formation which is rumored to be a practice of trust, to GoTo's services that have the potential to create a barrier to entry for competing business actors, as well as the potential for abusing GoTo's dominant position with big data. This study aims to determine the impact of the formation of GoTo by Gojek and Tokopedia in terms of the perspective of business competition law. For this reason, this research was conducted using a qualitative analysis method, in which the author will describe the business competition problems that arise and will analyze them based on the existing laws and regulations. The author concludes that the establishment of GoTo by Gojek and Tokopedia did raise some potential business competition problems. Therefore, KPPU as a business competition law enforcer must comprehensively supervise and analyze the transactions carried out by Gojek and Tokopedia."

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan perdagangan bebas serta pengaturan merger & akuisis internasional dalam sistem hukum persaingan usaha. Secara teoritis antara kebijakan perdagangan bebas, kebijakan persaingan usaha dan pengaturan merger & akuisisi lintas negara memiliki keterkaitan secara langsung mengingat ketiganya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, namun kemudian berkembang pada kebijakan penghapusan hambatan-hambatan persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai rintangan terhadap arus perdagangan internasional. Salah satu bentuk hambatan-hambatan persaingan usaha tersebut adalah adanya praktik merger & akuisisi lintas negara yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin menganalisis bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dengan kebijakan persaingan usaha di era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan bagaimana juga keterkaitannya dengan keberadaan fenomena pertumbuhan praktik merger & akuisisi lintas negara yang sangat masif yang terjadi sekarang ini, sehingga diharapkan d lam penelitian ini akan didapatkan suatu gambaran mengenai bentuk pengaturan merger & akuisisi lintas negara dalam sistem hukum persaingan usaha. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual . Adapun bahan-bahan penelitian, baik bahan hukum maupun bahan non hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan melalui studi kepustakaan atau studi literatur.

---

This thesis discusses on how the free trade policy and regulation of cross border merger & acquisition on the system of business competition law. Theoretically, among free trade policy, business competition policy, and regulation of cross border merger & acquisition have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done national government. But, then, the policy developed on the abolishment of ree trade barriers done by enterprises (companies) as blockage toward internation l trading current. One of the business competition barriers is the cross border merger & acquisitions practices, that result on monopoly and unhealthy business competition practic . The purposes of this thesis are to analyze on how the elevancy between the free trade policy and business competition policy in this g lization era, and to analyze those policies with the massively growing phen ena of cross border merger & acquisition practices. Furthermore, the result is to get the description on practices of cross border merger & acquisition in the system of business competition law. This thesis used legal research with conceptual approach. The data for this thesis are research documents, both law non-law research documents which are collected through law document studies and literary studies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penanganan perkara persaingan usaha, khususnya perkara kartel di tengah kesulitan yang dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan alat bukti langsung. Aparat persaingan usaha di pelbagai belahan dunia mempunyai permasalahan yang relatif sama untuk mendapatkan alat bukti langsung pada saat menangani perkara kartel. Kesulitan mendapatkan alat bukti langsung menjadi persoalan yang global sifatnya dalam penanganan perkara kartel. Praktik kartel karena bersifat menghambat persaingan serta mengakibatkan kerugian terhadap sesama pelaku usaha dan konsumen, tidak dapat dibiarkan bergerak dengan leluasa dengan alasan ada keterbatasan alat bukti menurut undang-undang. Keterbatasan alat bukti yang terdapat dalam undang-undang tidak pada tempatnya untuk dijadikan alasan untuk tidak dapat memberantas kartel, alat bukti yang diatur dalam undang-undang perlu ditafsirkan lebih luas agar mampu mengatasi praktek kartel. Dalam penelitian ini teori yang dipergunakan sebagai dasar bagi KPPU untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung (petunjuk atau persangkaan) adalah teori penemuan hukum. Menurut teori penemuan hukum hakim harus berusaha untuk menemukan hukum untuk menangani perkara tertentu walaupun undang-undang tidak mengatur atau undangundangnya tidak jelas. Hakim atau otoritas persaingan usaha perlu mencari dasar hukum penggunaan alat bukti tidak langsung sekalipun undang-undangnya tidak ada. Menolak menangani perkara dengan alasan undang-undang tidak mengaturnya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa tidak mengatur mengenai alat bukti tidak langsung. Upaya Komisi Persaingan Usaha untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung dalam penanganan perkara kartel, walaupun tidak diatur dalam undang-undang, upaya Komisi Persaingan Usaha dalam berbagai perkara kartel dapat dibenarkan oleh hakim. Pengadilan mempunyai kesamaan bahasa dengan Komisi Persaingan Usaha mengenai upaya mempergunakan alat bukti tidak langsung dalam penanganan perkara kartel yang tidak diatur dalam undang-undang. Perang terhadap kartel yang menimbulkan kerugian terhadap persaingan usaha yang sehat perlu ditangani dengan cara memperbolehkan penggunaan alat bukti tidak langsung, yaitu berupa alat bukti komunikasi dan alat bukti ekonomi. Di Indonesia, penanganan perkara kartel yang mempergunakan alat bukti tidak langsung ada yang ditolak oleh pengadilan, baik itu oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Mahkamah Agung dan ada pula yang dibenarkan oleh pengadilan. Mahkamah Agung. Dari penelitian diperoleh data bahwa Pengadilan Negeri belum ada yang menerima penggunaan alat bukti tidak langsung, dengan alasan bahwa alat bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia. Pengakuan terhadap penggunaan alat bukti tidak langsung sebagai bukti yang sah dalam penanganan perkara kartel, baru dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang membenarkan alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti yang sah dalam penanganan perkara kartel, menjadi dasar hukum bagi diperbolehkannya alat bukti tidak langsung sebagai dasar untuk menangani perkara kartel dan perkara persaingan usaha lainnya. Mahkamah Agung sudah membenarkan pengunaan alat bukti tidak langsung dalam hukum pembuktian di Indonesia.

---

This study aims to explore the possibility of the use of indirect evidence in processing business competition cases, in particular in cartel cases within the difficulties experienced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to obtain direct evidence. Business competition authorities in various parts of the world have the same issues to obtain direct evidence when dealing with cartel cases. Difficulty in obtaining direct evidence became global issues in cartel case process. The practice of cartel, because it is hampering competition and result in losses to the other entrepreneurs and consumers, shall not be allowed to move freely because of the limitations of evidence pursuant to the legislation. The limitations of evidence contained in the legislation is not appropriate reason to not eradicate cartels, evidence set out in the legislation need to be interpreted more widely to be able to tackle cartels. In this study the theory used as a basis for the KPPU to use indirect evidence (hint or allegation) is the discovery of the theory of law. According to the theory of legal discovery, judges should strive to find a law to deal with a particular case even though the law does not regulate or it is unclear. Judge or competition authorities need to find a legal base of using indirect evidence even though the does not exist. Refusing to handle the case by reason of the law does not exist can be categorized as an action that is contrary to the law. Legislation in the United States, Japan and the European Union do not regulate the indirect evidence. Competition Commission's efforts to use indirect evidence in cartel case, although not regulated by law, can be justified by the judge. The court has the same vision with the Competition Commission regarding attempts to use indirect evidence in cartel case process which are not regulated by law. War against the cartels that cause harm to healthy competition need to be handled by allowing the use of indirect evidence, which is evidence in the form of communication and economic evidence. In Indonesia, the cartel case process that use indirect evidence is rejected by the court, either by the District Court or by the Supreme Court and only some are justified by the Supreme Court. From the study data showed that none of District Court accepted the use of indirect evidence, the reason is that indirect evidence was not known to the laws of evidence in Indonesia. Recognition of the use of indirect evidence as valid evidence in cartel case process, just recently justified by Supreme Court. Supreme Court decision justifying indirect evidence as valid evidence in cartel case process, become the legal basis for the permissibility of indirect evidence for dealing with cases of cartel and other business competition matters. The Supreme Court has confirmed the use of indirect evidence in evidentiary law in Indonesia."