Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
L. Budi Kagramanto
Surabaya: Srikandi, 2008
343.072 KAG l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Savitri Islamiana Putri
"
Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalam
kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp.,
KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LG
International Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenai
keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesia
serta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. dengan
peraturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatif
yang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan ini
menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapat
diterapkan, hal ini dikarenakan adanya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Felizita Yovinda Amaranti
"
Akuisisi saham di Indonesia memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspansi bisnis. Saat perusahaan secara strategis mengakuisisi saham, mereka berkontribusi pada diversifikasi dan pengembangan pasar Indonesia, yang pada akhirnya membentuk lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Salah satu masalah yang umum terjadi dalam akuisisi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik terkait tantangan yang ada dalam pelaksanaan pemberitahuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Doloksaribu, Revina Ani Yosepa
"
Penelitian ini membahas mengenai penetapan harga semen dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Pelaku usaha cenderungan untuk berusaha mempengaruhi harga baik melalui pengaturan kuota maupun melalui pemasaran produk barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bersama-sama dengan pesaing, pelaku usaha membuat perjanjian pengaturan kuota dan wilayah pemasaran produk pada pasar bersangkutan (perjanjian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T43872
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rasong, Grace Olivia Paloma
"
Gojek dan Tokopedia saat ini merupakan raksasa di dunia industri digital Indonesia. Gojek adalah perusahaan transportasi online terbesar dan Tokopedia adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kolaborasi keduanya telah menggabungkan layanan on-demand, layanan keuangan, dan layanan e-commerce dalam satu sistem. Beberapa pihak berpendapat bahwa kolaborasi Gojek dan Tokopedia di bawah naungan GoTo tersebut akan menimbulkan permasalahan persaingan usaha. Mulai dari pembentukannya yang diisukan sebagai praktik trust, hingga layanan yang dimiliki GoTo yang berpotensi menciptakan barrier ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rhido Jusmadi
"
Tesis ini membahas bagaimana kebijakan perdagangan bebas serta pengaturan merger & akuisis internasional dalam sistem hukum persaingan usaha. Secara teoritis antara kebijakan perdagangan bebas, kebijakan persaingan usaha dan pengaturan merger & akuisisi lintas negara memiliki keterkaitan secara langsung mengingat ketiganya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28892
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Nadapdap, Binoto
"
Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penanganan perkara persaingan usaha, khususnya perkara kartel di tengah kesulitan yang dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan alat bukti langsung. Aparat persaingan usaha di pelbagai belahan dunia mempunyai permasalahan yang relatif sama untuk mendapatkan alat bukti langsung pada saat menangani perkara kartel. Kesulitan mendapatkan alat bukti langsung menjadi persoalan yang global sifatnya dalam penanganan perkara kartel. Praktik kartel ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
