Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan. Para pelaku usaha ini melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan proses produksi maupun pengaturan wilayah pemasaran produk. Secara makro ekonomi, keberadaan kartel menimbulkan kerugiaan karena para pelaku usaha anggota kartel setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi dan hilangnya efisiensi ekonomi. Dengan melihat kesulitan untuk mendapatkan bukti langsung direct evidence dalam membuktikan adanya praktek kartel maka sangat diperlukan suatu aturan dalam bentuk peraturan pemerintah yang memberikan ruang dan penerimaan pada kemungkinan digunakannya bukti tidak langsung indirect evidence khususnya bukti komunikasi sebagai salah satu alat bukti dalam memutus kasus dugaan kartel dalam aspek hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Cartel is a kind of agreement made by the business actor that against the competition. The business actor have made an agreement to influence prices by setting production processes and setting product marketing regional. In macroeconomics, the existence of the cartel raises loss for the reason that the business actor of cartel members agreed to undertake activities that have an impact on price controls such as limiting the number of production, which would lead to inefficiency and loss of economic efficiency allocation. By looking at the difficulty to obtain direct evidence to prove the existence of cartel practices so it will need a rule in the form of goverment regulation that provide room and reception on the possibility of using indirect evidence in particular communication evidence as one type of evidence in deciding the alleged cartel in the aspect of competition law in Indonesia."

"Barang bukti atau yang juga dikenal dengan istilah bendasitaan mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalamupaya pembuktian. Kehadiran barang bukti sangat pentingbagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiilatas perkara yang sedang diperiksa. Dalam prosespersidangan, barang bukti dapat dikembangkan dan dapatmemberikan keterangan yang berfungsi atau bernilaisebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangansaksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Padatahap penyidikan, ada kalanya penyidik memperoleh barangbukti yang sifatnya mudah rusak atau yang membahayakanatau jika penyidik menyimpan barang bukti tersebut sampaiproses persidangan akan membutuhkan biaya yang tinggi.Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atas alasan-alasantersebut, maka penyidik dapat melakukan pelelangan.Namun, KUHAP tidak menjelaskan mengenai prosedurpelelangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalamskripsi ini akan dibahas mengenai pengertian barang buktimenurut doktrin, bagaimana proses pelelangan yang secarasah dilakukan pada tahap penyidikan, serta kekuatanpembuktian barang bukti yang telah melalui prosespelelangan di dalam praktiknya. Pelelangan terhadapbarang bukti tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa.Penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.Selain itu, penyidik harus memiliki pertimbangan/alasanyang kuat tentang perlunya dilakukan pelelangan.Pelaksanaan yang tepat dan hati-hati akan mencegahtimbulnya permasalahan di kemudian hari."