Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lina Miftahul Jannah
Penguatan pemerintah daerah: antisipasi pelaksanaan UU Administrasi Pemerintahan: seri wewenang dan diskresi modul untuk fasilitator
Depok: FIA UI Press, 2018
352.63 LIN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sarwoto
Administrasi pemerintahan Prancis
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
350.094 4 SAR a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Astuti
Implikasi penerapan kewenangan diskresi pemerintah pasca undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance = Implication of discretion after law number 30 of 2014 on government administration and its relation with the good governance principles
" Kewenangan Diskresi bagi pemerintah dalam prakteknya menimbulkan kontroversial Disatu sisi pemerintah gamang untuk menggunakan diskresi namun disisi lain dipandang sebagai bentuk ldquo kemerdekaan rdquo atau ldquo kebebasan bertindak rdquo tanpa batas hingga akhirnya mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah yang tersandung kasus hukum Hal ini dikarenakan pada saat itu belum adanya ketentuan yang menjadi dasar pedoman bagi pemerintah untuk menggunakan diskresi Hingga pada Tahun 2014 setelah melalui proses yang panjang lahirlah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Junaedi
Ombudsman uni eropa; dasar hukum, peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan mendapat yang diberikan oleh traktat uni eropa
Jakarta: Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2005
T23023
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldo Serena Sandres
Diskresi dalam ‘pemadaman’ internet di Papua (Putusan TUN nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT) = Discretion in the case of internet shutdown in Papua (Administrative court decision number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT).
" Tindakan ‘Pemadaman’ Internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) telah menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat dan jurnalis yang berada di lokasi tersebut. Kemenkominfo mendasari tindakan ini dengan keadaan mendesak untuk melakukan ‘Pemadaman’ Internet demi mencegah terjadinya kerusuhan di lokasi tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penerapan diskresi dalam pengambilan keputusan Pejabat TUN, penerapannya dalam keadaan mendesak/darurat/bahaya dalam kasus ini, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lina Miftahul Jannah
Penguatan pemerintah daerah: UU Administrasi Pemerintah
Depok: FIA UI Press, 2018
350 LIN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Ridwan Maksum
Ketidak-harmonisan berbagai subsistem dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia : Sebuah peta masalah
Jakarta: UI-Press, 2009
PGB 0501
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Hari Sabarno
Pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan pulau-pulau Indonesia di wilayah perbatasan
" Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan sebagaimana tersurat dalam alenia keempat yang juga merupakan visi dan cita-cita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu : "...Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial....". Untuk mewujudkan visi dan cita-cita bangsa tersebut, perlu didukung oleh adanya kejelasan fisik dari wilayah ... "
2003
HUPE-XXXIII-1-Mar2003-67
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Joseph Harry Krisnamurti
Analysis of the responsibility of government institutions in returning state losses according to law number 30 of 2014 on government administration
" Abstrak
The passage Law Number 30 of 2014 on Government Administration has raised its own problems due to its clauses regarding legal subjects that could be charged with reinstating state losses. This is due to the fact that such Law provides that government institutions can be determined as the party that is responsible for reinstating state loss that have occurred, which contradicts with the definition of state loss as stipulated in the applicable state finance ... "
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2019
340 JTKAKN 5:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Khairul Fadli
Implikasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap hukum acara peradilan administrasi negara = Implication of the law number 30 year 2014 on governmental administration toward state administrative law procedure
" Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan baru dan menjadi induk hukum materiil peradilan administrasi negara. Sehubungan eratnya hubungan antara hukum materiil dengan hukum acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil tersebut, maka diperlukan kesesuaian antara subtansi dalam undang-undang peradilan administrasi negara dengan UU No. 30/2014 tersebut. Subtansi hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: Pertama, UU No. 30/2014 secara signifikan memperluas makna keputusan administrasi, perluasan makna tersebut dapat dilihat ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44883
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>