Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Lazarus Revassy
"
ABSTRAK
Topik umum disertasi ini adalah administrasi pemerintahan lokal irian jaya dengan lokasi penelitian di desa Harapan-Kwamki Lama-Timika, Kabupaten Mimika. Masalah utama disertasi ini adalah corak administrasi pemerintahan lokal dalam wilayah yang didiami oleh lebih daripada satu suku bangsa. Contoh kasus yang dibahas adan ditunjukkan dalam disertasi ini adalah desa Harapan-Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.
Hal-hal yang tercakup di dalam masalah pokok di atas adalah (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) corak politik kesukubangsaan, dan (3) program-program ...
"
2002
D513
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Sobana
"
Dalam GBHN, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan nasional, pemerintah membimbing, mengarahkan serta menciptakan ildim usaha yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling mengisi, saling melengkapi dan saling mendukung. Hal tersebut berarti pemerintah memberikan peranan yang besar pada dunia usaha dan berupaya memberdayakan masyarakat dengan mendorong, mengembangkan pralcarsa serta kreatifitas masyarakat. Diterbitkannya UU no. 1 Tabun 1967 tentang PMA dan TJU no. 6 tahun 1968 tentang PMDN, dan serangkaian kebijakan di sektor moneter, fiskal serta perdagangan, ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maria Immaculatus Djoko Marihandono
Depok: RajaGrafindo Persada, 2014
352.23 DJO p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Joseph Harry Krisnamurti
"
Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selain telah menjawab kebutuhan atas adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengaturannya. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa Badan Pemerintahan dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara, yang mana pengaturan tersebut justru bertentangan dengan pengertian dari kerugian negara itu sendiri sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara yang menempatkan negara ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49801
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Audaraziq Ismail
"
Diskresi menjadi isu krusial karena memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Secara sempit, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh undang-undang. Secara luas, diskresi dapat diartikan menjadi 3 hal yakni Pertama, sebagai kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Kedua, diskresi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sri Susilih
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Zainul Ittihad Amin
"
ABSTRAK
Potensi suberdaya alam di Nusa Tenggara Barat relatif cukup besar, terutama di sektor pertanian, kelautan, pertambangan, energi, dan pariwisata. Meskipun demikian pemanfaatannya masih sangat terbatas. Selain itu tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan prosentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat nomor tiga (3) di seluruh Indonesia.
Dalam thesis ini dikaji masalah pengembangan sumberdaya manusia sebagai suplai tenaga kerja, hubungan sikap hidup masyarakat dalam perekonomian dan implikasinya terhadap kemajuan perekonomian daerah ...
"
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
