Bahwa notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam menjalankan jabatannya bersifat independen dan mandiri, sehingga tidak boleh mendapatkan intervensi ataupun tekanan dari pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun pada kenyataannya secara administratif seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh pejabat eksekutif, sedangkan notaris tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiun dari negara, sehingga terdapat persinggungan permasalahan jabatan notaris dalam sudut padang Hukum Administrasi Negara. Bahwasanya pemerintah saat ini menerapkan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan Ditjen AHU dengan melibatkan notaris, namun yang menjadi persoalan bahwa notaris yang seharusnya hanya berwenang untuk membuat akta autentik justru dilibatkan dan turut diminta bertanggungjawab atas segala tindakan administrasi dalam SABH tersebut. Adapun permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi notaris selaku pengguna sistem elektronik administrasi pemerintahan serta kedudukan jabatan notaris dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa aspek Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam jabatan notaris adalah adanya pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa ruang lingkup HAN erat kaitanya dengan sumber kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan notaris sebagai pejabat umum berasal dari kekuasaan tertinggi yaitu atribusi undang-undang, sehingga walaupun secara administrasitif notaris diangkat oleh Kemenkumham, sehingga notaris bukan bagian atau bawahan dari Kemenkumham. Oleh sebab itu tindakan Ditjen AHU yang melimpahkan tanggungjawab administrasi kepada notaris tanpa melakukan verifikasi dokumen pemohon dan mengeluarkan Surat Keputusan dalam SABH merupakan tindakan maladministrasi yang termasuk pengabaian kewajiban selaku pejabat administrasi,bahwa Ombudsman perlu melakukan pengawasan terhadap pelayanan SABH yang dilakukan oleh Ditjen AHU,sehingga bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris adalah kepastian bebas tanggung jawab sebagai pengguna SABH karena tanggungjawab notaris hanya sebatas pada akta autentik yang dibuatnya.

---

The notary as a public official who is authorized to make authentic deeds in carrying out his/her position is independent and independent, so that he/she cannot get intervention or pressure from executive, legislative, or judicial officials. However, in reality, administratively a notary is appointed and dismissed by executive officials, while notaries do not get a salary or pension from the state, so there is an intersection of the problem of notary positions in the field of State Administrative Law. The government is currently implementing the Legal Entity Administration System (SABH) organized by the Directorate General of AHU by involving notaries, but the problem is that notaries who should only be authorized to make authentic deeds are involved and are also asked to be responsible for all administrative actions in the SABH. The main issues raised in this research are related to legal protection for notaries as users of the electronic system of government administration and the position of notaries in the perspective of State Administrative Law. Secondary data obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained that the aspect of State Administration Law (HAN) in the position of notary is the appointment and dismissal made by the government. The scope of HAN is closely related to the source of authority. While the source of authority of a notary as a public official comes from the highest power, namely the attribution of laws, so that even though administratively the notary is appointed by the Ministry of Law and Human Rights, so that the notary is not part or subordinate to the Ministry of Law and Human Rights. Therefore, the action of the Directorate General of AHU which delegates administrative responsibility to the notary without verifying the applicant's documents and issuing a Decree in SABH is an act of maladministration which includes neglect of obligations as an administrative official, that the Ombudsman needs to supervise SABH services carried out by the Directorate General of AHU, so that the form of legal protection that can be given to notaries is certainty free of responsibility as a SABH user because the responsibility of a notary is only limited to the authentic deed he makes.