Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca runtuhnya Uni Soviet, Asia Tengah menjadi kawasan yang mendapatbanyak perhatian dari dunia internasional. Asia Tengah yang termasuk dalam?near abroad? merupakan kawasan yang selalu menjadi prioritas utama kebijakanluar negeri Rusia. Oleh karena itu, munculnya negara-negara baru di Asia Tengahyang disertai dengan hadirnya kekuatan eksternal lain di kawasan menjaditantangan tersendiri bagi Rusia sebagai suksesor Uni Soviet. Hadirnya kekuataneksternal lain seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa ditambah adanyaberagam reaksi dari negara-negara Asia Tengah membuat Rusia harus bersaingagar tidak kehilangan Sphere of Influence nya di Asia Tengah

---

ABSTRACTAfter the dissolution of the Soviet Union, Central Asia has become a region thatgets many attentions from all over the world. Central Asia that has been includedin the so-called ?near abroad?, has always become a priority region for theRussian Federation?s Foreign Policy. Therefore, the independence of new states inCentral Asia and the active role of other external powers in the region becomechallenges for Russia. The active role of China, United States, and EuropeanUnion as the external powers and various responds from the Central Asiancountries makes Russia has to compete so that Russia will not lose her Sphere ofInfluence in the region"

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan modal sosial dengan intercultural competence IISMA awardees setelah menyelesaikan periode akademis singkat mereka di luar negeri. Di era globalisasi, intercultural competence telah terbukti menjadi keterampilan berharga bagi mahasiswa untuk memajukan karier mereka. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa tingkat intercultural competence yang lebih tinggi dapat dicapai melalui program studi di luar negeri ketika mahasiswa dapat terlibat langsung dalam masyarakat yang multikultural. Ditemukan juga bahwa modal sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat intercultural competence seseorang. Assessment of Intercultural Competence (AIC), yang dikembangkan oleh Fantini (2007) akan digunakan untuk mengukur intercultural competence. Tidak banyak penelitian tentang bagaimana modal sosial memengaruhi intercultural competence mahasiswa di luar negeri dapat ditemukan, terutama untuk program jangka pendek. Penelitian ini berpendapat bahwa modal sosial adalah faktor penting yang mempengaruhi intercultural competence dalam program studi luar negeri jangka pendek. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, dan temuan bertujuan memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai intercultural competence sebagai manfaat budaya dari studi di luar negeri, dan bagaimana modal sosial memengaruhi tingkat intercultural competence seseorang.

---

This study aims to analyze the association of social capital with intercultural competence of IISMA awardees after completing their short-term academic period of studying abroad. In the age of globalization, intercultural competence has proved to be a valuable skill for students to have in order to advance in their career. Previous studies have reported that higher levels of intercultural competence can be achieved through study abroad programs where students are able to engage directly in a diverse society of multicultural backgrounds.  It is also suggested that social capital is one of the factors that affect the level of intercultural competence an individual has. The level of intercultural competence will be measured using Assessment of Intercultural Competence (AIC), an instrument developed by Fantini (2007). Not much research on how social capital impacts intercultural competence in study abroad students can be found, especially for short-term programs. It is also criticized that other factors that may affect the development of intercultural competence are not measured.  This research argues that social capital is an important factor for intercultural competence on a short term study abroad program. This research will use a quantitative approach using questionnaires to gather data, and findings are aimed to give readers knowledge in regard of intercultural competence as cultural benefit of studying abroad, and how social capital affects an individual’s level of intercultural competence."

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara langsung mengenai peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, hal tersebut secara tidak langsung dapat ditafsirkan bahwa perjanjian kawin dapat dilakukan oleh pejabat berwenang lainnya. Pada penelitian ini terdapat analisis mengenai ketentuan dan ketetapan Undang-Undang Perkawinan yang dibuat oleh notaris mengenai substansi jenis perjanjian kawin yang diterapkan di Indonesia, Belanda dan Perancis. Terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian kawin yang menjadi variabel utama pada objek penelitian ini yaitu perjanjian pra kawin (prenuptial agreement) dan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement), studi kasus negara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Berbeda dengan Indonesia dan Belanda, di Perancis tidak menetapkan ketentuan mengenai postnuptial agreement, hal tersebut menyebabkan kejanggalan terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat di negara lain apabila akan digunakan di negara Perancis. Analisis yang diuraikan pada penelitian ini memberikan gambaran terkait ketentuan perjanjian kawin terhadap ketiga negara tersebut, mengenai keberlakuan sistem perjanjian kawin sesuai kedudukan hukum perjanjian itu di negara masing-masing. Pada penelitian ini pula mengkaji isi perjanjian kawin pada kedua akta yang menjadi objek penelitian dari salah satu pasangan perkawinan dua kewarganegaraan berbeda, baik antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda dan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Perancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pertama, selain mengenai penjelasan penerapan perjanjian kawin setelah perkawinan di langsungkan, hal tersebut telah ditetapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/XIII-PUU/2015 dan ulasan terkait keberlakuan perjanjian kawin yang dibuat di Indonesia apabila akan digunakan di negara Belanda maupun Perancis. Kedua, peran notaris terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan luar negeri antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dalam bentuk akta autentik sebagai pejabat umum yang berwenang atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris, namun dalam perannya, masih terdapat ketentuan ‘abu-abu’ yang mengatur tentang pengesahan suatu perjanjian maupun dokumen luar negeri milik pasangan suami istri terkait oleh notaris. Berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, menjadi media melalui penyuluhan mengenai keabsahan perjanjian kawin itu sendiri kepada masyarakat terkait kedudukan hukum yang berlaku khususnya sebelum melakukan pembuatan perjanjian kawin.

---

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not directly explain the role of a notary in making marriage agreement deeds, this can indirectly be interpreted to mean that marriage agreements can be executed by other authorized officials. In this research there is an analysis of the provisions and provisions of the Marriage Law made by notaries regarding the substance of the types of marriage agreements implemented in Indonesia, the Netherlands and France. There are 2 (two) forms of marriage agreements which are the main variables in this research, namely prenuptial agreements and postnuptial agreements, case studies of Indonesia, the Netherlands and France. In contrast to Indonesia and the Netherlands, France does not stipulate provisions regarding postnuptial agreements, this causes irregularities regarding the validity of agreements made in other countries when they are used in France. The analysis described in this research provides an overview of the provisions of marriage agreements in these three countries, regarding the applicability of the marriage agreement system according to the legal position of the agreement in each country. This research also examines the contents of the marriage agreement in the two deeds that are the object of research from one of the married couples of two different nationalities, both between Indonesian citizens and Dutch citizens and between Indonesian citizens and French citizens. This research uses a doctrinal research method with a descriptive analytical research typology and is library research. The results of this research are first, apart from explaining the application of marriage agreements after the marriage takes place, this has been determined after the Constitutional Court Decision Number 69/XIII-PUU/2015 and reviews regarding the validity of marriage agreements made in Indonesia when they are to be used in the Netherlands or the Netherlands. France. Second, the role of a notary regarding marriage agreements in foreign marriages between Indonesian citizens and foreign citizens, is carried out by making a marriage agreement deed in the form of an authentic deed as a public official with authority based on the Law on the Position of Notaries, however, in his role, there are still provisions 'grey' which regulates the ratification of an agreement or foreign document belonging to the husband and wife concerned by a notary. Guided by the Marriage Law, it becomes a medium through education regarding the validity of the marriage agreement itself to the public regarding the applicable legal position, especially before making a marriage agreement."

"Pada umumnya, masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana jika seseorang warga negara atau Badan Hukum Indonesia memerlukan jasa notaris Indonesia ketika sedang berada atau berdomisili di luar negeri dan/atau akan melaksanakan transaksi dengan mitra bisnisnya di luar negeri. Berdasarkan hal-hal di ataslah, maka penelitian ini mencoba membahas bagaimana pelaksanaan fungsi kenotariatan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang sedang berada atau berdomisili di luar negeri dan/atau badan hukum yang bertransaksi dengan mitranya di luar negeri, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Perwakilan RI di luar negeri. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetengahkan bagaimana khususnya fungsi kenotariatan dilaksanakan oleh Perwakilan RI di luar negeri dibandingkan dengan fungsi kenotariatan yang dilaksanakan oleh seorang notaris di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder yang penulis peroleh berdasarkan pengamatan dan pengamaman selama penugasan pada beberapa Perwakilan RI di luar negeri. Dalam tesis ini juga diberikan analisis bagaimana pelaksanaan fungsi notariat yang dilaksanakan oleh pejabat urusan konsuler pada Perwakilan RI di luar negeri perlu ditingkatkan dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh notaris di Indonesia. Antara lain adalah bahwa dalam pembuatan akta otentik yang belum sepenuhnya menjadi wewenang pejabat urusan konsuler pada Perwakilan RI di luar negeri perlu diberikan wewenang secara penuh. Disamping itu juga dalam hal legalisasi dokumen. Hal ini dengan pertimbangan bahwa selain hal tersebut diatur dalam Vienna Convention on Consular Relations Tahun 1963, tapi juga (karena sudah diratifikasi) dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1982. Selanjutnya, dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan fungsi kenotariatan pada Perwakilan RI di luar negeri. Hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain bahwa Pejabat Diplomatik Konsuler yang menangani fungsi konsuler pada Perwakilan RI di luar negeri perlu mengetahui ilmu kenotariatan. Oleh karenanya menjadi penting agar pada waktu mengawali karirnya sebagai Pejabat Diplomatik Konsuler, ketika mengikuti pendidikan Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu), mereka perlu mendapatkan pengetahuan tersebut melalui kurikulum Sekdilu-nya.

---

In general, most of Indonesian people are not well-aware of how an Indonesian citizen or an Indonesian business entity may need the service of an Indonesian notary while being overseas or while residing abroad. In this regard, therefore, this research attempts to discuss the implementation of notary functions that is needed by Indonesian people abroad or residing in a foreign country and/or any Indonesian business entity that makes transaction with its partner overseas, which in this case is performed by Indonesian Representative abroad. Moreover, the objective of this research is to identify and to distinguish the notary functions that is carried out by an Indonesian Representative abroad compared to the one performed by public notary in Indonesia. This research based on observation and the author's experience during his assignments in Indonesian Representatives abroad. In addition, this thesis provides an analysis on the improvements required on the implementation of notary functions performed by Consular officer at the Indonesian Representative abroad compared to those performed by notary in Indonesia. One of which is the enhancement of notary functions by a consular officer, e.g. the implementation of full authority on performing an authentic act as well as on the legalization of documents. It is imperative, since it is stipulated in the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, and already ratified by Indonesian Law No. 1/1982. Furthermore, it is expected to provide views and opinions in the enhancement and development on the performance of consular officer at the Indonesian Representative abroad. Improvements required amongst the Consular Officer's knowledge on the study of notary. For this reason, it is crucial that in beginning a career as a Diplomatic Consular Officer (or a Foreign Service Officer), esp. when undertaking training at The Foreign Service School (Sekolah Dinas Luar Negeri/Sekdilu) of The Department for Foreign Affairs, they need to obtain such a knowledge through its curriculum program."

"Artikel ini mempelajari bagaimana makanan Indonesia direpresentasikan oleh para vlogger platform YouTubeyang tinggal di luar negeri. Terlepas dari kenyataan bahwa makanan Indonesia memiliki beragam rasa danproses memasak yang rumit yang melibatkan rempah-rempah dan bumbu yang kaya (Maharani, 2019), namunsecara komersial tertinggal. Saat makanan dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam (Hananto, 2020) sudahterkenal, hal ini tentu mempengaruhi cara pandang orang asing terhadap makanan Indonesia, seperti yangterlihat di Amerika Utara, di mana terdapat lebih dari 1,000 restoran makanan Thai yang tersebar di AmerikaSerikat (Keasberry, 2020). Dengan menggunakan teori jaringan sosial komunikasi (Ritzer, 2014) danmenganalisis keberadaan makanan Indonesia di luar negeri melalui konten-konten di platform Youtube, makalahini akan mengeksplorasi kemungkinan mempromosikan makanan Indonesia dengan memahami representasimedia makanan Indonesia di luar negeri, seperti dilansir vlogger YouTube terkenal.

---

This article examines the representation of Indonesian YouTube platform vloggers living abroad. Even

though Indonesian food has a wide variety of flavours and a complicated cooking process involving rich

spices and seasonings (Maharani, 2019), it is lagging commercially. Food from other countries such as

Thailand and Vietnam (Hananto, 2020) is well-known. This popularity affects how foreigners view

Indonesian food, as seen in North America, where more than 1000 Thai Food restaurants across the United

States (Keasberry, 2020). Using the social communication networking theory (Ritzer, 2014) and analysing

the presence of Indonesian food abroad through Youtube content, this paper will explore the possibility of

promoting Indonesian food by understanding the representation of Indonesian food media abroad reported

by YouTube vloggers."

"Letter of Rogatory menjadi metode dalam memperoleh alat dan atau barang bukti di luar negeri. Dalam pelaksanaan penanganan letter of rogatory terdapat sebuah konvensi internasional bernama Taking Evidence Abroad 1970 yang menjadi bentuk formal kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan timbal balik hukum dalam masalah perdata. Indonesia belum meratifikasi Taking Evidence Abroad 1970, namun membuat PKS Indonesia-Thailand 1978 meskipun tidak terdapat informasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia yang belum mempunyai sumber hukum positif hukum acara perdata internasional memerlukan kerja sama internasional, dan jika belum terdapat kerja sama tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum untuk dibuat Nota Kesepahaman 2018. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis. Lalu, dengan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk penanganan letter of rogatory yang komprehensif. Dengan ini, permasalahan yang diangkat adalah untuk mengkaji penerapan letter of rogatory pada Taking Evidence Abroad 1970, Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Thailand 1978, dan Nota Kesepahaman 2018, dan untuk melihat efektivitas pelaksanaannya dari faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas untuk melihat penanganan yang efektif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam sejumlah ketentuan yang berbeda, penanganan letter of rogatory pada Nota Kesepahaman 2018 lebih bersifat domestik, sehingga memiliki ketentuan yang lebih bersifat teknis dalam mengatur penanganan letter of rogatory di Indonesia menurut ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan lainnya meskipun terdapat persamaan ataupun perbedaan dalam sistem dan alur penanganan letter of rogatory, dan dalam mengkaji efektivitas hukum dari faktor penegak hukum dan sarana serta fasilitas penanganan letter of rogatory pada Pengadilan Negeri Tangerang sudah berjalan dengan baik, namun terdapat yang perlu ditingkatkan, ditambahkan, dan perlu diperbaiki.

---

A Letter of Rogatory is a method of obtaining tools and/or evidence abroad. In the implementation of handling letters of rogatory, there is an international convention called Taking Evidence Abroad 1970 which became a formal form of international cooperation to obtain mutual legal assistance in civil matters. Indonesia has not ratified Taking Evidence Abroad 1970, so Indonesia made the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement although there is no information on its implementation. Therefore, Indonesia, which does not yet have a positive legal source of international civil procedure law, needs international cooperation, and if there is no such cooperation, then to fill the legal vacuum for the 2018 Memorandum of Understanding. This research is studied using normative-juridical research methods. Furthermore, it is supported by secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively for comprehensive handling of letters of rogatory. With this, the problem raised is to examine the application of letters of rogatory in Taking Evidence Abroad 1970, the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement, and the 2018 Memorandum of Understanding, and to see the effectiveness of its implementation from law enforcement factors and facilities factors to see effective implementation. From this research, it is concluded that in several different provisions, the handling of letters of rogatory in the 2018 Memorandum of Understanding is more domestic in scope, therefore it has more technical requirements in regulating the handling of letters of rogatory in Indonesia according to these provisions compared to other conditions even though there are similarities or differences in the system and flow of handling letters of rogatory, and in assessing the legal effectiveness of law enforcement factors and facilities and facilities for handling letters of rogatory at the Tangerang District Court has been running well, but there are things that need to be improved, added and need to be improved."

"Portal Peduli WNI merupakan bentuk transformasi digital pada bidang perlindungan WNI di luar negeri dan dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam proses transformasinya, terdapat beberapa kendala di antaranya adalah aturan khusus yang belum tersedia, kerjasama dengan berbagai pihak, dan belum tercapainya kualitas dan kuantitas sumber daya yang diinginkan. Penelitian ini menganalisis transformasi digital pada Portal Peduli WNIl. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Integrated Strategic Change Process untuk membahas tahapan transformasi dan Cobit 4.1 ME4 Establish IT Governance untuk membahas aspek tata kelola digital pada tiap tahapan transformasi dan juga mengukur level kematangan transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah proses transformasi digital pada Portal Peduli WNI baru mencapai Repeatable but Intuitive (2) untuk level kematangannya.

---

Portal Peduli WNI is a form of digital transformation with the purpose of protecting Indonesian citizens abroad and is managed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. In the process of transformation, there are several obstacles, including specific rules that are not yet available, cooperation with various parties, and the quality and quantity of the desired resources have not been achieved. This study analyzes the digital transformation of Portal Peduli WNI. The theory used in this research is the Integrated Strategic Change Process to discuss the stages of transformation with Cobit 4.1 ME4 Establish IT Governance to discuss aspects of digital governance at each stage of transformation and also to measure the maturity level of digital transformation. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. The result of this research is that the digital transformation process at Portal Peduli WNI has only reached Repeatable but Intuitive (2) of the maturity level."

"Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang berisi perkawinan campur yang dilangsungkan di luar negeri, Notaris perlu memperhatikan terlebih dahulu mengenai pendaftaran atau pencatatan perkawinan tersebut di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari perkawinan campur yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia terhadap kedudukan dan hak waris anak ditinjau berdasarkan Pasal 16 Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) dan keabsahan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh masing-masing Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 16/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyatakan akibat hukum dari perkawinan campur yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia terhadap kedudukan dan hak waris anak berdasarkan Pasal 16 AB adalah anak yang bersangkutan kedudukannya disamakan dengan anak luar kawin dan dirinya hanya dapat mewaris terhadap ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam hal ini, hak mewaris terhadap ayahnya dapat diperoleh jika ayah yang bersangkutan melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut atau dilakukan pembuktian menggunakan tes DNA mengenai kebenaran hubungan darah antara ayah dan anak luar kawin tersebut sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kemudian, Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris RF adalah sah, sedangkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris VR adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan Surat Keterangan Waris Notaris RF telah mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak dan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dengan Putusan MPW terkait, Surat Keterangan Waris Notaris VR adalah tidak sah karena Tuan TL selaku satu-satunya ahli waris yang berhak dalam keterangan waris tersebut merupakan anak luar kawin yang tidak diakui berdasarkan hukum waris Indonesia. Sebagai anak luar kawin yang tidak diakui, Tuan TL tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memperoleh harta peninggalan ayahnya selaku pewaris.

---

In making a Certificate of Inheritance containing a mixed marriage that took place abroad, the Notary needs to first pay attention to the registration or recording of the marriage in Indonesia. The main problem in this research is the legal consequences of mixed marriages that take place abroad and are not registered in Indonesia have on the position and inheritance rights of children reviewed based on Article 16 of the Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) and the validity of the Certificate of Inheritance made by each Notary in the Decision of the Regional Notary Supervisory Council of DKI Jakarta Province Number 16/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022. This research is using doctrinal legal research methods. The results of this research are that the legal consequences of mixed marriages that take place abroad and are not registered in Indonesia on the position and inheritance rights of children based on Article 16 AB are that the child in question has the same position as illegitimate children and he can only inherit from the mother and the mother’s family. In this case, the right to inherit from the father can be obtained if the father concerned acknowledges the illegitimate child or provides proof using a DNA test regarding the truth of the blood relationship between the father and the illegitimate child as stated in Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Then, the Inheritance Certificate made by the Notary RF is valid, while the Inheritance Certificate made by the Notary VR is invalid. This is because the Notary RF Certificate of Inheritance includes all entitled heirs and is made in accordance with applicable legal provisions. Notary VR Inheritance Certificate is invalid because Mr. TL, as the only heir entitled to the inheritance statement, is an illegitimate child who is not recognized under Indonesian law. As an unrecognized illegitimate child, Mr. TL has no legal right to obtain the property inherited from his father as heir. This is different from the related MPW Decision which states that the VR Notary has carried out his position in accordance with applicable legal provisions."