Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility -CSR) merupakan isu hangat beberapa tahun terakhir ini, baik di seluruh duniamaupun di Indonesia. Beragamnya konsep, definisi dan pemahaman mengenaiCSR menimbulkan perbedaan dalam menilai keberhasilan, keefektivan danmanfaat program CSR, baik bagi perusahaan pelaksananya, maupun bagipenerima program (beneficiaries), dan bagi Iingkungan hidup. Peraturan yangdisusun oleh pemerintah untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan CSR,justru ditolak oleh kalangan bisnis karena ketidakjelasan dan ketidakkonsistenanpasal-pasalnya serta ketidakpastian yang ditimbulkannya bagi kalanganpengusaha. Sementara itu secara internasional, sedang disusun panduanstandar, yaitu ISO 26000 Guidance on Sociai Responsibility yang diharapkanmampu menjadi dasar bagi pelaksanaan CSR di setiap negara.Sinar Mas Group adalah satu dari sedikit perusahaan di Indonesia yangaktif dalam pengembangan draft ISO 26000 dan dalam tim kajian Ps. 74 UU No.40/2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosespemahaman dan penentuan sikap (organizationai information processing) terjadidi Sinar Mas Group terhadap standar dan peraturan tersebut, serta bagaimanaperan boundary spanner. Hasilnya diharapkan dapat berkontribusi bagipengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi, serta dapatdigunakan sebagai bahan rekomendasi bagi perusahaan Iain dalammeningkatkan kemampuannya memahami informasi Iingkungan sehinggamampu bertindak dengan tepat demi mempertahankan hidup dan keunggulankompetitifnya sambil pada saat yang sama membenkan manfaat bagimasyarakat dan Iingkungan hidup. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagaibahan rekomendasi bagi pemerintah dalam upayanya mendorong perusahaanmelakukan Ianggung jawab sosialnya, tanpa bertentangan dengan instrumenInternasional dan tanpa mengurangi, bahkan meningkatkan daya saingIndonesia. Hasil penelitian juga bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi bagiNMC SR, LSM, dan asosiasi bisnis dalam upaya mereka melakukan sosialisasidan advokasi mengenai tanggung jawab sosial dengan Iebih efektif dan efisien.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: organisasi sebagai suatuinstitusi, dituntut tetap hidup dan bertumbuh di dalam situasi yang terus berubahdengan kecepatan dan akselelasi yang semakin tinggi. Pemrosesan inforrnasimengenai Iingkungan eksternal merupakan aktivitas kunci manajerial organisasiHal ini penting bagi adaptasi dan periahanan hidup jangka panjang. IsuTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR)dengan standarisasi dan peraturannya, merupakan salah satu isu Iingkunganyang perlu diperhatikan perusahaan sebagai bagian dari upayanya untukbertahan hidup dan berkembang.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknikpengumpulan data dengan observasi partisipasi moderat, wawancara mendalam,wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Sampel sumber ditentukansecara purposive, yaitu GM CSR Enhancement, GM Comorate Govemance, GMPublic Relations, dan Komisaris lndependen. Analisis data dilakukan dengandata reduction, data display dan verification.Hasil penelitian menunjukkan proses pemahaman dan penentuan sikapteljadi melalui tahapan yang nampak sederhana, namun sesungguhnyakompleks dan merupakan proses iterasi terus-menerus. Penentu dari proses iniadalah kesiapan dari boundary spanner secara individu dan kesiapan organisasitempat ia bekerja. Di Sinar Mas proses ini terjadl dengan menggunakan berbagaimedia komunikasi, baik yang berfungsi untuk menginformasikan, mengatur,membujuk, dan mengintegrasikan dengan menggunakan pesan task,maintenance, human, dan pesan inovatif. Arah komunikasi ke atas, ke bawah,dan ke samping, baik secara formal maupun informal. ISO 26000diinterpretasikan merupakan peluang keunggulan kompetitif sekaligus tantangan,dengan respons: perubahan internal dan mempengaruhi kondisi Iingkungan.Sementara Pasal 74 UU No.40l2007 diintepretasikan merupakan tantangandengan respons: mempengaruhi kondisi Iingkungan. Dari hasil penelitiandidapatkan ternyata peran boundary spanner dan peran change agentdibawakan oleh orang yang sama sehingga hasilnya tidak optimal.Berdasarkan penelitian tersebut diberikan rekomendasi perbaikan dalam strategikomunikasi internal dan eksternal, serta strategi komunikasi untuk memperbaikikesalahan persepsi yang terjadi. Rekomendasi lain yang diberikan adalahperlunya dimasukkan aspek sustainability, yang rnerupakan jiwa ISO 26000, kedalam visi misi setiap unit bisnis Sinar Mas, serta dalam media komunikasiinternal dan eksternal. ETF sebagai wadah pelaksana tanggung jawab sosial diSinar Mas juga disarankan untuk memperjelas identitas dirinya. Rekomendasibagi perusahaan lain, pemerintah maupun bagi Iembaga-Iembaga yang berminatmelakukan kampanye kepada perusahaan-perusahaan agar mau melakukanCSR, juga diberikan."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang- Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No. 30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities on common principle of criminal and civil laws where become witness is a mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for LocalSupervision Board (MPD) starting their jobs."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara maritim sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia.Dengan predikat tersebut, Indonesia memiliki kekayaan hayati dan non hayati lautyang sangat berlimpah dan memiliki nilai yang tidak terhingga sehingga dapatdipertimbangkan sebagai salah satu kekayaan laut terbesar di Asia. Indonesiasebagai negara modern juga memiliki industri perkapalan dan pelayaran yangcukup maju, hal ini ditandai dengan banyaknya armada kapal yang dimiliki olehperusahaan kapal nasional baik di sektor swasta maupun pemerintah sertabanyaknya pelabuhan modern yang strategis yang menjadi pusat perlabuhan bagikapal laut asing maupun domestik. Kemajuan tersebut tentu membawa dampakyang positif bagi semua pihak serta sebagai suatu indikator kemajuanperekonomian nasional, namun di sisi lain, lintas kapal yang melalui wilayahperairan Indonesia juga memiliki resiko yang dapat mengancam kepentingannasional. Penelitian ini mencoba mengkaji salah satu resiko tersebut, yaitu resikoterhadap pencemaran lingkungan hidup di laut yang mungkin timbul akibattumpahan minyak di laut yang bersumber dari kapal tanker sebagai pembawamuatan minyak. Mengambil contoh kapal pada umumnya, dan kapal tanker padakhususnya (kapal tanker membawa muatan minyak curah yang memiliki kadarkonsentrasi yang cukup tinggi yang apabila tumpah dapat menyebabkanpencemaran lingkungan hidup di laut serta membahayakan biota di laut),penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap bentuk pertanggungjawaban pemilik kapal tanker terhadap kerusakan lingkungan hidup di laut akibatkecelakaan kapal. Asuransi di satu sisi merupakan skema perlindungan terhadapresiko yang dapat merugikan kegiatan usaha & perekonomian nasional, sehinggaasuransi adalah konsep yang sangat komprehensif, lengkap, dan menguntungkanbagi semua pihak. Penelitian ini mencoba menerapkan konsep asuransi sebagaimekanisme perlindungan yang wajib pada dunia industri pelayaran danperkapalan di Indonesia agar dapat memberikan solusi perlindungan danpertanggung jawaban yang lebih baik serta lebih efektif lagi sebagai bentuk solusidari pertanggung jawaban pemilik kapal tanker terhadap kemungkinan timbulnyapencemaran lingkungan hidup di laut yang bersumber dari kapal tanker sebagaiakibat tumpahan minyak.

---

ABSTRACTIndonesia is a maritime nation-state as well as one of the largest archipelago

countries in the world. With that status, Indonesia has abundant biological and

non-biological assets within its seas and thus possess unlimited values and

considered to be one of the wealthiest nation-states in Asia in terms of its

maritime's and richness. Indonesia as a modern state also possess a shipping and

maritime industry that can be considered to be quite advanced, such matter is

indicated through the modernisation and the large number of fleet owned by

Indonesian national or private companies. Not only that, the high number of

strategic ports built by the Indonesian government for the interest of both

domestic and international ships are also the indication of how our maritime and

shipping industry to be quite advanced. Such progress surely brings positive

impact towards all stakeholders as well as being an indicator for the progress of

national economy, yet on the other side, the shipping lines and traffic through

Indonesian seas also possesses a risk that can threat national interest. This

research attempts to analyze one of those aforementioned risks, which is the risk

towards maritime environment pollution that might be occurred as an effect from

oil spill within the seas that sourced from tankers as the carrier of the oils (oil as

the main cargo). Using the examples of ships in general terms and tanker to be

specific (tankers bring oils as cargo that has high concentration of damages if

spilled to the seas and likely to create pollution within the environment that can

threat the marine biota), this research attempts to undertake a comprehensive

study regarding the liabilities of the tankers owners towards the damages of the

sea environment that caused by accidents. Insurance on the other side is known to

be a strategic scheme that can provide protection towards the risks which can

cover both the business owners and the interest of the national economy, thus

insurance can be considered to be a very comprehensive and complete concept

that can benefits all stakeholders. This research also try to apply the insurance

concept as a mandatory (obligatory) protection mechanism towards the shipping

and maritime lines industry in Indonesia so it can provide better, improved and

effective solution in terms of ship owners protection and liabilities in terms of

engaging the possibilities of sea pollution environment that sourced from tankers'

accidents causing oil spill. "

"Pada kebanyakan kejadian dan kecelakaan pesawat udara, pihak yang paling dinyatakan bertanggungjawab adalah Pilot in Command (Pic) selaku pengendali penuh atas pengoperasian pesawat udara pada saat terbang. Hal ini dikarenakan Pic sebagai orang yang secara nyata mengendalikan pesawat udara atas dasar kewenangan dan tanggung jawab serta keputusan yang diambil. Dalam pengoperasian pesawat udara Pic memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penerbangan yang selamat. Wewenang dan tanggung jawab atas keselamatan penerbangan tersebut dirumuskan di dalam Convention on International Civil Aviation 1944 (Konvensi Chicago 1944) khususnya pada Annex 2 mengenai Rules of the Air dan Annex 6 mengenai Operation of Aircraft. Berdasarkan Annex tersebut, seorang Pic memiliki wewenang final (final authority) dan wewenang dalam keadaan darurat (emergency authority), atas kewenangan yang dimiliki tersebut Pic harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan apabila tindakan tersebut melampaui batas wewenang, seperti melanggar ketentuan pengoperasian penerbangan. Indonesia mentransformasikan pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab Pic tersebut ke dalam tiga peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Tentang Pengoperasian Pesawat Udara yang mengatur Civil Aviation Safety Regulation Part 91 (General Operating and Flight Rules). Pada prakteknya, Pic seringkali mendapat hambatan untuk mengimplementasikan wewenangnya secara penuh. Insiden dan kecelakaan pesawat yang diakibatkan oleh kelalaian Pilot in Command yang disebut sebagai Pilot Error memang kerap terjadi, namun tidak semuanya dapat diakibatkan oleh kesalahan PiC semata."