Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Kezia Santoso
"
Tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dimana homologasi perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak diperkenankan adanya PKPU kedua. Apabila tindakan ini dibiarkan maka akan muncul ketidakpastian hukum. Pokok permasalahannya adalah apakah upaya hukum tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian hukum yang dipakai merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini berupa tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan PKPU kedua bertentangan ...
"
2017
T48620
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Saniyyah Djamal
"
Perjanjian Homologasi merupakan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Hal tersebut terdapat pada PKPU, Apabila pihak Debitor tidak dapat memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian yang sudah di Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Sifat Perjanjian Homologasi mengikat semua Kreditor si Debitor. Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbulah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Farih Romdoni Putra
"
Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu direformulasi dalam ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan 2004”) agar kreditor dan debitor diberikan perlindungan yang seimbang. Secara spesifik penelitian ini fokus pada permasalahan pengajuan PKPU oleh kreditor, kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen dalam perdamaian, dan pembatalan perdamaian yang telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Senoaji
"
Dalam PKPU, Perjanjian Homologasi merupakan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Apabila pihak Debitor tidak dapat memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian yang sudah di Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Sifat Perjanjian Homologasi mengikat semua Kreditor si Debitor. Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64235
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dinnisa Anadya
"
Adanya perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi akibat Rehabilitasi berdasarkan Financial Rehabilitation and Insolvency Act FRIA di Filipina menyebabkan perlunya perbandingan mengenai PKPU dengan negara lain. Filipina merupakan negara ASEAN pertama yang sudah mengadopsi UNCITRAL Model Law yang mengatur tentang kepailitan lintas negara. Undang-undang kepailitan di Filipina dianggap selangkah lebih maju daripada undang-undang yang berlaku di Indonesia. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anak Agung Prisha Anjani Mahatari
"
Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor tersebut telah melepas hak istimewa mereka. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023, akan dilakukan analisis terhadap penyertaan Personal Guarantor dalam mekanisme ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adinda Rahmania Triherari Putri
"
Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan perjanjian pengalihan piutang melalui cessie, legalitas pengalihan sebagian piutang melalui cessiE dan penerapan hukum Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Warakah Anhar
"
ABSTRAK
PT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaan
dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara)
berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yang
berakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian,
Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank dan
perjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam menentukan
kedudukan bank sebagai kreditor berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan,
Lesseesebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Leasing dan status jaminan
fidusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif
menggunakan data sekunder. ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43352
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zico Fernando
"
Tindakan hukum berupa pengalihan asset oleh Debitur Pailit dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Pembatalan tersebut disebut Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian pada prakteknya tidak mudah untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor kepada pengadilan. Dari beberapa pengajuan hanya Actio Pauliana pleh kurator, sampai saat ini, hanya segelintir yang dikabulkan oleh hakim. Adanya beberapa putusan Actio Pauliana menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28723
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Andriana Ramadhani
"
Skripsi ini membahas tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam akad murabahah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kemungkinan kepailitan dengan akad pembiayaan murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Kedua, pembahasan mengenai analisis atas putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Bank BNI Syariah dengan PT. Jayakarta ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Aspek hukum Islam dan hukum positif yang diteliti adalah apakah nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57676
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
