Tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dimana homologasi perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak diperkenankan adanya PKPU kedua. Apabila tindakan ini dibiarkan maka akan muncul ketidakpastian hukum. Pokok permasalahannya adalah apakah upaya hukum tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian hukum yang dipakai merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini berupa tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan PKPU kedua bertentangan dengan asas cepat dalam UU Kepailitan dan PKPU dan debitor harus melaksanakan rencana perdamaian yang telah dihomologasi, apabila tidak dilaksanakan maka prosedur dalam UU Kepailitan dan PKPU telah dengan jelas menyatakan akan melakukan pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit, sehingga homologasi perdamaian merupakan upaya hukum terakhir sehingga tidak lagi dilakukan PKPU kedua. Penyelesaian hukumnya adalah dengan melalui pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit.

---

ABSTRACTWhen the settlement has been ratified, it is final and binding, therefore, second suspension of payment is prohibited. If there is second suspension of payment, there will be legal uncertainty. Thus, the main issued that discussed in this thesis are what attempt can be made after settlement that has been ratified and what is the legal settlement of the second suspension of payment. The legal research used is a form of normative juridical reseach. The typology of this thesis is prescriptive. This thesis explains that the second suspension of payment is contrary to the principle of quick settlement in bankruptcy regulation. Therefore, the debtor has to execute the settlement that has been ratified and if not executed, then bankruptcy regulation has clearly settled that there will be cancellation of settlement which lead to bankruptcy. Thus, the ratified settlement is the last resort and that there must be no second suspension of payment. The legal settlement in this case is through the cancellation of the settlement which results in bankruptcy of the debtor.