Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hendri
Perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina = A comparative study on tax collection administration system Between Indonesia and People's Republic of China
" Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walau ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30928
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Perbedaan sistem administrasi perpajakan di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dengan KPP biasa (studi kasus KPP wajib pajak beasr I dan KPP Tangerang)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S10360
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Grace Arion Mangiring Rapmauli
Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Extensible Business Reporting Language dalam Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia ditinjau dari Teori Implementasi Grindle = Implementation of Financial Reports Based on Extensible Business Reporting Language in the Indonesian Tax Administration System Judging From Grindle Implementation Theory
" XBRL merupakan bahasa laporan keuangan digital yang telah digunakan oleh berbagai negara untuk mendapatkan data yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language dalam sistem administrasi pajak Indonesia yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi laporan keuangan berbasis XBRL pada tahun pajak 2021 memberikan banyak manfaat utamanya bagi Direktorat Jenderal ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lenti Rilyandani
Analisis implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor tahun 2015 = Membership administration system implementation analysis in social security agency (BPJS) operational services District Health Office Bogor 2015
" Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016
S62288
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fita Nofianty
Pelaksanaan sistem administrasi pajak bumi dan bangunan di kelurahan Lengkong Gudang kecamatan Serpong
" ABSTRAK
Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya dipungut berkaitan dengan keadaan atau kejadian yang berlaku atau yang terjadi dalam wilayah suatu negara tanpa memperhatikan atau melihat kondisi dari subjek pajaknya. Permasalahan yang dihadapi yaitu masalah tersedianya data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang akurat dan masalah ketetapan penilaian properti dalam pemungutan pajak. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya masalah lain yaitu masalah pemungutan pajak terkait dengan pengorganisasian aparat perpajakan yang bertugas dalam ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Grace Giovani
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Ditinjau dari Hukum Telematika dan Kenotariatan
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36275
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
FX. Denny Satria Aliandu
Analisis Hukum Pelayanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum = Legal Analysis of Limited Liability Company Services in the System Legal Entity Administration at the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the event of illegal acts
" Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melissa Louisiana
Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) = Role and Responsibility of a Notary to Notify the Amendment of Article of Association of Limited Liability Company To The Ministry of Law and Human Rights Through the Administrative System for Legal Entities (SABH)
" Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31868
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adlan Ghiffari
Analisis modernisasi sistem administrasi pajak pertambahan nilai dengan e-faktur 3.0 dan e-faktur web based = Analysis of the modernization value added tax administration system with e-faktur 3.0 and e-faktur web based
" Pengembangan dan peremajaan sistem e-faktur melalui e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga sebagai alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelebihan dan kekurangan implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dibandingkan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Wahyu Putri
Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri
" ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. ... "
2016
T46692
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>