Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Emira Khalidasari
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T37573
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
William Tanuwijaya
"
Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Tidak hanya terkait akta yang dibuatnya, tetapi terhadap diri pribadinya pula. Pada kenyataannya, terdapat seorang notaris yang melakukan penggelapan atas suatu dokumen milik kliennya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, majelis hakim memutus Notaris DO melakukan penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 01177/Pondok Cina atas nama EY milik kliennya yang bernama GTS. Sertifikat tersebut ia berikan kepada rekannya yang bernama LA dan KI alias I sebagai jaminan utang pribadinya. ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Peranginangin, Effendi
Jakarta: Rajawali, 1992
346.043 8 EFF p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Raydo Deagustama
"
Tesis ini membahas peralihan hak atas tanah yang didasari pada surat kuasa menjual palsu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah deskripsi hukum perjanjian jual beli hak atas tanah yang mengandung atas unsur kepalsuan pada dasar jual beli tersebut yaitu Akta Kuasa yang palsu, maka perjanjian tersebut batal dan terdapat penjelasan dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUH Perdata; Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik mengenai pertanahan dapat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54270
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wiwin Widaningsih
"
ABSTRAK
Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah
memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta
merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial.
Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang
diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa
warisan, utang piutang dengan tanah sebagai jaminan,
sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertipikat
tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. Negara
mengakomodir perkembangan ini melalui kewajiban Pemerintah
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah, baik secara
sistematik maupun sporadik dengan tujuan utamanya untuk
menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum
kepada pemegang ...
"
2008
T37608
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Karisha Naya
"
ABSTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah, proses jual beli rumah dapat dilakukan oleh pihak developer selaku pihak penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses jual beli rumah, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu contoh dari permasalahan konsumen terkait sektor perumahan adalah kasus Perumahan Violet Garden. Permasalahan ini terjadi akibat ketidakjelasan penyerahan sertifikat hak atas tanah oleh pihak developer kepada konsumen. Hal ini disebabkan sertifikat hak atas tanah tersebut telah dijadikan jaminan kredit modal kerja kepada Bank Swasta, dan ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Prima Annisa Widiastuti
"
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status Tanah Gasibu dan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu oleh Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 35 PK/TUN/2009. Dalam sengketa Tanah Gasibu, adanya ketidakjelasan status hukum atas tanah diakibatkan karena dualisme hukum tanah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) antara tanah adat dan tanah negara. Selain itu, adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan sertifikat-sertifikat hak atas tanah meskipun dalam hukum pertanahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44914
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nindya Ratna Sari
"
Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertipikat. Salah satu perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan jual beli, dimana bukti peralihan hak yang dapat digunakan untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan adalah Akta Jual Beli AJB yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Ada kalanya sebelum dibuat AJB, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah PPJB sebagai perjanjian pendahuluan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI, Majelis ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T46832
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hamonangan, Yoshua
"
Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan
untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data yaitu pemblokiran. Blok diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2017. Ditemukan masalah dimana ada pendaftaran blok yang sudah melewati ...
"
Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mariam Yasmin
"
Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi yang bersifat negatif yang berunsur positif. Dalam artian, kepemilkan tanah tersebut masih dapat digugat oleh orang yang sebenarnya berhak, oleh karena Negara tidak menjamin kebenaran ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41527
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
