Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Liza Priandhini

Aspek hukum ketentuan daluwarsa dan kebatalan akta-akta Perseroan Terbatas dalam aplikasi melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) = Legal aspects provisions act expired and nullification deed of company limited through application system legal administration (SABH)

" Perseroan Terbatas lahir sebagai Badan Hukum sejak anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahannya sebagai Badan Hukum. Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan jangka waktu (daluwarsa) untuk setiap jenis permohonan yaitu permohonan pengasahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. Perubahan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35147

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luqman Rahmadi

Analisis pengesahan pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH)

" Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notans. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37404

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kurnia Oetama Noviansyah

Implementasi Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Di Kabupaten Bogor) = Implementation of Ratification of the Deed of Amendment to the Articles of Association of Cooperatives After the Entry into force of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 14 of 2019 Concerning Legalization

" Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut mengakibatkan salah satu koperasi di Kabupaten Bogor tidak mendapat pengesahan Menteri dalam perubahan anggaran dasarnya padahal perubahan anggaran tersebut memuat perubahan bidang usaha. Dalam penelitian ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farhansyah Pradana

Tanggung jawab Notaris sebagai akibat tidak diberitahukannya perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016 = Responsibilities of a Notary as a result of not being notified of changes to company data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Supreme Court Number 1840 K/PDT/2017

" Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Melissa Louisiana

Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) = Role and Responsibility of a Notary to Notify the Amendment of Article of Association of Limited Liability Company To The Ministry of Law and Human Rights Through the Administrative System for Legal Entities (SABH)

" Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31868

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Regina Adella Palmata Putri

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Sistem Elektronik Administrasi Pemerintahan (Sistem Administrasi Badan Hukum) = Legal Protection for Notaries Againts Accountability in the Implementation of Government Administration Electronic System (Legal Entity Administration System)

" Bahwa notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam menjalankan jabatannya bersifat independen dan mandiri, sehingga tidak boleh mendapatkan intervensi ataupun tekanan dari pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun pada kenyataannya secara administratif seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh pejabat eksekutif, sedangkan notaris tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiun dari negara, sehingga terdapat persinggungan permasalahan jabatan notaris dalam sudut padang Hukum Administrasi Negara. Bahwasanya pemerintah saat ini menerapkan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Wahyu Putri

Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri

" ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. ... "

2016

T46692

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mutia Karina Norman

Hilangnya Kepemilikan Saham dari Daftar Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas yang Terdapat pada Sistem Administrasi Badan Hukum = Loss of Share Ownership from the Register of Shareholders of a Limited Liability Company in the Legal Entity Administration System

" Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan seringnya timbul sengketa dalam praktik pengalihannya yang menyebabkan hilangnya nama pemegang saham dari Daftar Pemegang Saham yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) yang ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luqman Rahmadi

Analisis pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) = Analysis on legalization of establishment of limited liability company through Legal Entity Administration System (LEAS)

" Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26006

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rika Masirila Septiari

Tanggung jawab notaris dalam aplikasi sistem administrasi badan hukum: studi kasus putusan nomor 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks = Notary liability concerning application of legal entity administration system: case study verdict no. 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks

" Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan para pengguna jasanya. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53424

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian