Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada kasus dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terdapat kondisi di mana kakek dan nenek seorang anak mengajukan permohonan untuk dijadikan wali atas cucunya ketika ayah yang telah ditentukan sebagai wali anak tersebut sudah tidak mampu mengurus anaknya. Namun menurut pertimbangan Hakim, kakek dan nenek tersebut tidak dapat memiliki hak asuh karena anak tersebut masih memiliki orang tua dan tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan.Tulisan ini membahas penggunaan dasar hukum dalam UU Perkawinan dalam penolakan permintaan perwalian yang dilakukan kakek dan nenek tersebut. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.Dari dilakukannya penelitian ini diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian orang tua dapat diberikan status pemegang pemeliharaan anak sedangkan perwalian baru timbul ketika anak tersebut sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua.Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan, keluarga anak dalam garis lurus ke atas memiliki kedudukan untuk meminta pencabutan perwalian pada anak. Dengan demikian, kakek dan nenek anak dapat meminta pencabutan perwalian atau kekuasaan orang tua. Pemberian status wali pada siapapun selama anak masih berada dalam kekuasaan orang tuanya agar tidak terjadi pelanggaran dalam ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan.

---

Upon the case on Verdict Number 703 Pdt.G 2015 PN.Sby there are grandparents that want to be the guardian of their grandchild when the parents, whose already became the guardian of his own child, is already unable to take care of the child. However, according to the judges rsquo consideration, the grandparents cannot have the guardianship since the child still has his parents and did not have a legal standing in requesting guardianship based on Article 49 Marriage Law.This paper discusses whether if the judge already used the right provision in Marriage Law to reject the grandparents rsquo guardianship request. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusion obtained in the form of an explanatory description.From doing this study, it would be known that any children who have not reached the age of 18 eighteen years and have not married are under the authority of the parents even if they are already divorced. After the divorce, parents could have the child custody but guardianship status will arise not after the divorce, but after there are no longer parents rsquo authority. According to Article 49 Marriage Law, the family of a child has the legal standing to revoke a parents rsquo authority or guardianship.Therefore, based on Article 49 Marriage Law the grandparents have the right to revoke the parents rsquo authority or guardianship on their grandchild. Furthermore, the judges should not give a guardianship status even to child own parents when the child is still in their parents rsquo authority."

"Perwalian di Indonesia belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Hakim, terlihat dalam Penetapan No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. Dalam penetapan ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 98 ayat (2) KHI. Penulis dalam tulisan ini ingin membahas mengenai perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan analisis mengenai penetapan hakim yang mengabulkan permohonan perwalian oleh Ayah kandung dengan tujuan pengurusan harta warisan anaknya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Dari penelitian ini diketahui anak yang belum mencapai umur 18 tahun (berdasarkan UU Perkawinan) dan 21 tahun (berdasarkan KHI) dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya. Jadi, berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan dan Pasal 98 KHI Hakim tidak tepat memberikan penetapan perwalian karena melanggar ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf h KHI. Selain itu, berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan alasan Pemohon memohonkan perwalian untuk mengurus harta warisan anaknya tidak dibenarkan.

---

Guardianship in Indonesia still not be well understood by Law Enforcer especially judges, that can be witnessed from the court determination No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. This court determination the Judge has granted the petition from the applicant with consideration of Article 47 Marriage Law and Article 98 The Compilation of Islamic Law (KHI). The Author on this matter would like to discuss about the guardianship based on applied law in Indonesia and do analyzation regarding judge determination which granted the application of guardianship for the biological father with the intention to arrange inheritance for his children. The writing of this thesis uses juridical-normative approach with data analytical descriptive-analysis thus the conclusion that will be obtained will be served in a form of explanative explanation.

In this research, known that a child that has still not reach the age of 18 (Marriage Law) and 21 (KHI) and for those who has not married, they will be still under the authority of their parents even though the parents has divorced. With that explanation, based on article 47 Marriage Law and article 98 The KHI, the judge has made an incorrect decision by granting the guardianship because it will violates the substance of article 50 Marriage law and article 1 verse h The Compilation of Islamic Law."

"Saham dikategorikan sebagai benda bergerak dan melekat hak kebendaan kepada pemiliknya sehingga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan saham melalui waris kepada anak memberikan hak dan kewajiban pemegang saham kepada anak, akan tetapi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang saham merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Anak merupakan subjek hukum yang belum berusia dewasa sehingga belum cakap hukum. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham dibutuhkan wali yang sah untuk mewakilkan anak dalam tindakan hukum. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Terdapat perbedaan konsep antara hukum perwalian dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan, dimana perwalian menurut KUH Perdata dapat dilakukan salah satunya oleh orang tua, sedangkan pada UU Perkawinan perwalian tidak dapat dilakukan oleh orang tua karena perwalian hanya dilakukan ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Wali tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya, namun dengan pengecualian bahwa hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hukum keluarga, perwalian, dan pewarisan perdata di Indonesia ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana pengaturan mengenai saham Perseroan Terbatas dan Pengalihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana perwalian dilakukan sebagai akibat dari pengalihan saham sebagai objek waris kepada anak dan bagaimana wali atas dasar kepentingan anak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas kekayaan anak di bawah perwaliannya. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis pada Pengadilan Negeri Gianyar Penetapan No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin.

---

Shares are categorized as movable property and bestow proprietary rights on their owners, allowing for the transfer of ownership. The transfer of shares through inheritance to a child grants the rights and obligations of a shareholder to the child, but the exercise of these rights and obligations is a legal act that can only be performed by someone who is legally competent. A child, being a legal subject who is not yet of age, is not legally competent. To exercise the rights and obligations as a shareholder, a legally authorized guardian is needed to represent the child in legal actions. This article is prepared using a doctrinal research method with a qualitative approach. There is a legal dualism in guardianship law, where according to the Civil Code, guardianship can be performed by parents, among others, while under the Marriage Law, guardianship cannot be performed by parents because it is only carried out when parents are unable to fulfill their duties. A guardian is not allowed to transfer rights over a child's property under their guardianship, except in cases where it is in the child's interest. The issue addressed in this article is how the regulations regarding family law, guardianship, and civil inheritance in Indonesia are examined based on the Civil Code and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as how the regulations regarding shares of a Limited Liability Compan and the Transfer of Rights to Shares of a Limited Liability Company are in Indonesia. This article also analyzes how guardianship is exercised as a result of the transfer of shares as an inheritance object to a child and how a guardian, based on the child's interest, is permitted to transfer rights over the child's property under their guardianship. This research will address these issues by analyzing the Gianyar District Court Determination No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin."

"Semakin majunya perkembangan teknologi pada masa sekarang terutama dalam bidang komunikasi dan pergaulan sosial masyarakat, menyebabkan semakin tingginya interaksi antar anggota masyarakat yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang berbeda di Indonesia tidak dapat dihindari karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, di mana masing-masing agama mempunyai ketentuan hukum tersendiri mengenai masalah perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan yang dilangsungkan antar pemeluk agama yang berbeda.Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus memahami pelaksanaan dari perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda yang semakin sulit untuk dihindari. Pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan hal diatas yaitu mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 d? Apakah asar pertimbangan hakim dalam memutuskan perwalian anak kepada Ibunya telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974?Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Sedangkan tipologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, di mana penulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rangka menjawab permasalahan yang dikemukakan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan antar agama. Oleh karenanya, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dapat dikatakan tidak sah, dan akibat dari perkawinan yang tidak sah, maka anak-anak yang dilahirkan pun dianggap tidak sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak.Sel, Hakim dalam memberikan putusannya tidak sepenuhnya benar yang menyebutkan adanya perwalian dalam perkara perceraian tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian kekuasaan orang tua tetap berlangsung, yang berarti tidak terjadi perwalian dalam perkara perceraian.

---

Because the growth of technology on present time especially in communication and social community interaction causing the higher of interaction of between the community which result in the marriage between different religious followed. Marriage between different religious follower in Indonesia cannot be avoid because Indonesia society consist or many tribe and religion in which each religion has its own rule when it come to marriage. Constitution No. 1/1974 about marriage did not clearing and strict sate about marriage which occur in different religious follower.This writing meant to give some pictures and also to understand marriage between different religious follower which harder to avoid these days. In reality, there is some problems which occur related with this problem. How about the child status which were born from the marriage between different religious according to constitution No. 1/1974 what this the judge consideration in determined child guardian to the mother is appropriate with constitution No. 1/1974?This problem will be analyze using library research method and field research method. Meanwhile, law research typology used is the descriptive research, in which this writing tries to give a clear picture to answer the problems that has given. We all know, marriage constitution did not clearly regulate about different religious marriage. Because of it, marriage between different religious follower can be say illegal and because it is illegal, so the children which were born can be say illegal, because legal children is the children which were born because of legal marriage.In the decision of District Court of South Jakarta No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak. Sel, Judge in giving the decision not clearly state there is a guidance of that divorce case. According to constitution No. 1/1974, if different happen, parents power still happen, which mean the guidance in divorce case did not happen."