Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perihal konversi utang menjadi saham sebagai isi dari tawaran rapat rencana perdamaian PT. Mandala Airlines terhadap seluruh krediturnya guna restrukturisasi utang dikarenakan kemampuan finansial PT. Mandala Airlines selaku debitur kurang baik. Atas rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan hasil voting perdamaian antara PT. Mandala Airlines - para kreditur melalui Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Akan tetapi, PT. PANN (Persero) sebagai perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kapal yang juga menjadi salah satu kreditur konkuren PT. Mandala Airlines tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan Niaga yang bersifat final dan mengikat tersebut disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia” dan apabila dilanggar dapat dikenai sanksi hingga berupa pencabutan izin usaha. Penelitian ini akan meneliti masalah mengenai konversi utang menjadi saham yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku mengenai perusahaan pembiayaan.

---

This Thesis discusses about debt to equity swap as the content of peace agreement meeting of PT. Mandala Airlines to all its creditors to restructure debts due to PT. Mandala Airlines’s financial capability as a debtor is not good enough. Over that peace agreement meeting, Commercial Court of Central Jakarta finally ratified the voting result between PT. Mandala Airlines – all its creditors by Decision No.01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. However, PT. PANN (Persero) as a finance company that engage in ship financing also becoming one of unsecured creditors of PT. Mandala Airlines could not implement The Decision of Commercial Court that are final and binding because the existence of The Minister of Finance Regulation No. 84/PMK.012/2006 on Finance Company which stated that “ Finance Company can only invest its capital in the financial sector in Indonesia" and if it is breached will get a maximum sanctions by a revocation of business license. This research will examine the problem of debt to equity swap which is opposite to a regulation regarding to finance company."

"Amal telah menjadi peran penting dalam membantu orang yang membutuhkan. Charity adalah konsep yang diimplementasikan di seluruh dunia dan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Penelitian telah dilakukan tentang apa yang memotivasi donor untuk memberikan amal. Tesis ini ingin mengamati hubungan antara pilihan metode pembayaran dan donasi untuk amal, instrumen pembayaran pilihan adalah dompet elektronik dan mobile banking. Penelitian ini menggunakan eksperimen lapangan sebagai metode untuk mengumpulkan data. Penulis bekerjasama dengan sebuah forum amal di universitas dan menyumbangkan seluruh kontribusi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan selama COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan dalam tingkat partisipasi dan kontribusi rata rata antara e wallet dan m banking secara statistik. Namun, ada perbedaan ketika menganalisis secara deskriptif.

---

Charity has been an important role in helping people in need. Charity is a concept that is implemented all over the world and keeps developing alongside the changing of technology. Studies have been done about what motivates donors to give to charity. This thesis wants to observe the relationship between choice of payment method and donating to charity, the payment instruments of choice are electronic wallet and mobile banking. This study uses field experiment as the method for collecting data. Author collaborated with a charity forum in the university and all of the contributions were donated to students who face financial difficulty due to COVID-19. The result of this study shows no difference in participation rate and average contribution between e wallet and m banking statistically. However, there is difference when analysing descriptively."

"Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi selular di Indonesia, membuat persaingan antara perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi selular semakin ketat sehingga industri telekomunikasi menjadi sangat menarik untuk diamati. Dorongan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan jasa telekomunikasi yang berkualitas semakin mendesak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi selular untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan.

Diantara persaingan pasar yang semakin memanas, PT. XYZ sebagai senior di bidang telekomunikasi selular harus mampu bersaing dengan mempertajam misi perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan pengguna jasanya. Pangsa pasar yang saat ini sudah dikuasai tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Untuk dapat mencapai hal tersebut, perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai performa perusahaan yang lebih baik. Sebagai perusahaan besar, PT. XYZ tentu akan menuntut kompetensi para karyawannya sehingga dapat tercipta performa perusahaan yang baik Dalam usaha mencapai hal tersebut perusahaan memberikan kompensasi manajemen sebagai pemacu kinerja manajemen. Tetapi perlu diperhatikan kembali agar pemberian kompensasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Hal ini perlu diwaspadai mengingat rentannya tindakan-tindakan oportunis dari manajemen untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan pribadi (dengan adanya sistem pemberian kompensasi, manajemen memanipulasi performance perusahaan agar telihat baik).

Executive Compensation merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemilik perusahaan agar manajemen bekerja sesuai keinginan pemilik. Dimana keinginan pemilik adalah memperoleh return yang maksimal relatif terhadap resiko yang diambil. Karena itu, pemilik memberikan kompensasi manajemen untuk menjembatani keinginannya dengan manajemen. Sementara dari sudut pandang karyawan terkadang berbeda, kompensasi manajemen yang diberikan perusahaan terkadang justru memacu tindakan oportunis untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa praktik pemberian kompensasi pada PT. XYZ, untuk menjawab pertanyaan apakah pemberian kompensasi yang dilakukan benar-benar dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan atau tidak. Atau dengan kata lain apakah praktik pemberian kompensasi sudah tepat yang merupakan cerminan dari performa perusahaan sebenarnya. Adanya kemungkinan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya hal tersebut adalah praktik earnings management. Karena itu akan dianalisa juga mengenai ada atau tidaknya indikasi bahwa manajemen melakukan praktik tersebut.

Keterbatasan data yang diperoleh, tidak menjadi penghambat untuk melakukan analisa sistem pemberian kompensasi. Data yang didapat adalah data dari tahun 1998-2003. Mengingat pada tahun 1997 terjadi krisis moneter maka bila digunakan akan bias hasilnya. Adapun variabel yang digunakan untuk menganalisa apakah terdapat indikasi terjadi praktik earnings management adalah variabel discretionary accrual, variabel cash compensation, variabel rasio dan variabel regresi. Pada akhir analisa dan pembahasan penulis juga berusahan memberikan saran yang berguna untuk memperbaiki praktik pemberian kompensasi manajemen dan untuk menambah acuan penelitian yang akan dilakukan."

"Seiring dengan peningkatan e-commerce, sebagian besar nasabah memanfaatkan layanan e-payment untuk belanja online. Untuk memberikan layanan e-payment yang berkualitas dan sesuai dengan harapan nasabah, penting bagi bank untuk memahami persepsi nasabah tentang layanan e-payment tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi nasabah di kalangan mahasiswa UI terhadap layanan e-payment BCA KlikPay dan mandiri clickpay serta perbedaan di antara keduanya berdasarkan dimensi-dimensi dari konsep E-SERVQUAL dan E-Payment. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan pada dimensi pemenuhan, kehandalan, privasi, jumlah merchant, dan fitur. Sedangkan tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada dimensi efisiensi dan kepercayaan.

---

Along with the enhancement of e-commerce, most of customer utilizing e-payment service for online shopping. To provide quality of e-payment service and appropriate with customer expectations, it is important for banks to understand customer perceptions toward e-payment service. This research was done to know customer perceptions among UI students toward e-payment service of BCA KlikPay and mandiri clickpay and the difference between them based on the dimensions of the E-SERVQUAL and E-Payment concept. This research uses a quantitative approach and descriptive. From this research, it was found that there were significant differences based on the dimensions of fulfillment, reliability, privacy, number of merchant, and feature. While there were no significant differences based on the dimensions of efficiency and trust."

"Tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dimana homologasi perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak diperkenankan adanya PKPU kedua. Apabila tindakan ini dibiarkan maka akan muncul ketidakpastian hukum. Pokok permasalahannya adalah apakah upaya hukum tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian hukum yang dipakai merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini berupa tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan PKPU kedua bertentangan dengan asas cepat dalam UU Kepailitan dan PKPU dan debitor harus melaksanakan rencana perdamaian yang telah dihomologasi, apabila tidak dilaksanakan maka prosedur dalam UU Kepailitan dan PKPU telah dengan jelas menyatakan akan melakukan pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit, sehingga homologasi perdamaian merupakan upaya hukum terakhir sehingga tidak lagi dilakukan PKPU kedua. Penyelesaian hukumnya adalah dengan melalui pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit.

---

ABSTRACTWhen the settlement has been ratified, it is final and binding, therefore, second suspension of payment is prohibited. If there is second suspension of payment, there will be legal uncertainty. Thus, the main issued that discussed in this thesis are what attempt can be made after settlement that has been ratified and what is the legal settlement of the second suspension of payment. The legal research used is a form of normative juridical reseach. The typology of this thesis is prescriptive. This thesis explains that the second suspension of payment is contrary to the principle of quick settlement in bankruptcy regulation. Therefore, the debtor has to execute the settlement that has been ratified and if not executed, then bankruptcy regulation has clearly settled that there will be cancellation of settlement which lead to bankruptcy. Thus, the ratified settlement is the last resort and that there must be no second suspension of payment. The legal settlement in this case is through the cancellation of the settlement which results in bankruptcy of the debtor."

"Tesis ini akan membahas penerapan usulan skema restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. PDRH terhadap krediturnya dalam hal ini BNI. Usulan skema restrukturisasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) skema. Perbedaan dari ketiga skema ini adalah dari jumlah setoran saham yang akan dikucurkan, pada skema restrukturisasi I, jumlah setoran saham tambahan adalah sebesar Rp. 55.000.000.000,-, pada skema restrukturisasi II jumlah setoran saham yang diberikan adalah Rp. 35.000.000.000,-, dan pada skema restrukturisasi III jumlah setoran saham yang diberikan adalah Rp. 20.000.000.000- Sisa hutang setelah dikurangi setoran saham tersebut akan diusulkan untuk dilakukan rescheduling dengan tingkat suku bunga khusus sebesar 11%. Pada bagian pembahasan, akan dianalisa kemampuan keuangan Perusahaan dalam melakukan ketiga skema restrukturisasi tersebut. Termasuk di dalamnya, cicilan hutang pokok, pembayaran bunga, jangka waktu penyelesaian hutang, dan kemampuan cash flow Perusahaan. Pada akhirnya dari ketiga hasil analisa skema restrukturisasi tersebut akan dinilai usaha Perusahaan untuk mengetahui skema restrukturisasi mana yang paling menguntungkan untuk Perusahaan

---

The focus on this thesis is to study the implementation of restructuring scheme suggestion that is made by PT. PDRH for its creditur which is BNI. The restructuring schemen suggestion is consists of 3 (three) schemes. The difference of those three schemes is the amount of contributed capital that is going to poured. On the first restructuring scheme, the amount of contirubuted capital that is going to poured is about Rp. 55.000.000.000,-. The second scheme is about Rp. 35.000.000.000,- and the third scheme is about Rp. 20.000.000.000,- The rest of the obligation that had been reduced by its contributed capital will be suggesting to get restructuring program that is called rescheduling with the interest of 11%. In the analysis chapter, company financial ability would be investigated by those three restructuring scheme. Including main debt payment, interest payment, debt finalitation, term of payment, dan cash flow ability. At last, from those three restructuring scheme, the company will be valued to determine which restructuring scheme that most profitable for the PT. PDRH."

""As is" merupakan terminologi untuk menggambarkan keputusan yang diambil penerima tugas dalam memulai pekerjaan tanpa menunggu project charter. Proyek dengan pendekatan As is berisiko besar pada kontraktor, terutama mengenai pembayaran. Kontrak yang terlambat dikeluarkan berdampak pada kesulitan kontraktor untuk mengajukan permintaan pembayaran. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi risiko pembayaran akibat penerapan As is, menganalisis dampak, penyebab, dan penanganan risikonya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Tiga risiko terbesar adalah pekerjaan tambahkurang, proses negosiasi dan persetujuan kontrak, dan proses perhitungan eskalasi biaya proyek.

---

"As is" was a terminology to describe the decision to start project without project charter. As is project has accounted a higher risk to the contractor, especially in payment. The delays of contract document have implicated contractor's ability to propose the payment. The objective of this research is to identify the potential risk resulted by As is, to analyze its effect and causes, and to confirm any responses. A case-study approach will be used in this research. The three major risks influenced the payment are change order, negotiation and contract-approval process, and the estimation of cost escalation."

"Global budget (GB) merupakan salah satu metode pendanaan rumah sakit secara prospektif dengan mengalokasikan dana untuk semua aktifitas selama 1 tahun. Penghitungan GB didasarkan pada histori rumah sakit di tahun sebelumnya dan perubahan kapasitas rumah sakit. GB banyak diterapkan di negara-negara yang sebelumnya menggunakan metode pembayaran DRG untuk mengendalikan pembengkakakn pengeluaran rumah sakit. Penelitian yang menggunakan metode literature review ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan GB di berbagai negara dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan serat pelayanan rumah sakit. Pencarian dilakukan pada search engine ProQuest, PubMed, dan ScienceDirect dan didapatkan sebanyak 9 literatur yang terinklusi. Hasil menunjukkan bahwa GB diterapkan oleh beberapa negara diantaranya: Kanada, Maryland (negara bagian AS), Netherland, Polandia, Swiss, China, dan Taiwan. Implementasi kebijakan di setiap negara berbeda-beda. Ada yang mengkombinasikan GB dengan metode pembayaran lainnya maupun konsep sistem pemberian insentif seperti pay-for-performance dan biaya marjinal. Dampak dari penerapan GB di berbagai negara juga berbeda. Hal tersebut tidak luput dari respon yang diberikan rumah sakit terkait penerapan GB. Meskipun memiliki dampak yang berbeda, pada intinya GB berhasil menjadi metode pembayaran rumah sakit yang lebih efisien untuk emngendalikan lonjakan pengeluaran rumah sakit dan mengamankan anggaran nasional.

---

Global budget (GB) is a method of prospective hospital funding by allocating funds for all activities for 1 year. The GB calculation is based on the hospital's history in the previous year and changes in hospital capacity. GB is widely applied in countries that previously used the DRG payment method to control the swelling of hospital expenses. This study using the literature review method aims to determine the implementation of GB policies in various countries and their effect on the utilization of hospital service fibers. The search was carried out on the ProQuest, PubMed, and ScienceDirect search engines and obtained as many as 9 included literatures. The results show that GB is applied by several countries including: Canada, Maryland (US state), Netherland, Poland, Switzerland, China, and Taiwan. The implementation of policies in each country is different. Some combine GB with other payment methods as well as the concept of an incentive system such as pay-for-performance and marginal costs. The impact of implementing GB in different countries is also different. This did not escape the response given by the hospital regarding the implementation of GB. Despite having different impacts, in essence GB managed to become a more efficient method of hospital payment to control spikes in hospital spending and secure the national budget."

"Dewasa ini pertumbuhan kredit konsumsi khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan KKB ini sangat rentan terhadap risiko kredit. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan KKB pada bank umum terkait diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dan bagaimana dampak dari pemberlakuan Surat Edaran tersebut ditinjau dari jumlah pemberian kredit pada bank umum dan Bank X khususnya, dan pengelolaan risiko kredit di bidang KKB pada Bank X. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pemberlakuan Surat Edaran tersebut dapat melindungi perbankan dari risiko kredit di sektor KKB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan agar Surat Edaran tersebut tetap diberlakukan pada masa yang akan datang karena Surat Edaran tersebut telah berhasil mencapai tujuannya yaitu menekan jumlah pemberian KKB dan menekan jumlah Non Performing Loan KKB pada bank umum.

---

Nowadays the growth of consumer credit particularly in vehicle ownership loans ('KKB') increased rapidly every year. The 'KKB' growth is very susceptible to credit risk. Therefore, Bank Indonesia issued Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 on the Application of Risk Management in Commercial Banks that Giving House Ownership Loans and Vehicle Ownership Loans. This thesis discusses the 'KKB' arrangements with commercial banks linked the Circular Letter, and how the impact of the implementation of the Circular in terms of total loans at commercial banks and Bank X in particular, and the credit risk management in the field of 'KKB' in Bank X.

The purpose of this study was to analyze whether the application of the Circular to protect the banking sector from the credit risk in 'KKB'. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The results in this paper suggest that the Circular be honored in the future because of the Circular has managed to achieve its goal of suppressing the number of 'KKB' administration and reduce the number of non-performing loans of 'KKB' in commercial banks."