Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Jamal Muhammad Gawi
"
Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
D-Pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Sopiani Rahmawati
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S5946
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
KAJ 7(1-4) 2002
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mu’amar Wicaksono
"
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ari Yudha Nofri
"
Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragarn penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan dlrJ tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum rnampu mensejahterakan rakyat Papua. PeneHtian ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T33465
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ahmad Thanthowi Jauhari
"
Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, berupa kekhususan bidang politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan keuangan. Sebagai format penyelesaian permasalahan Aceh secara menyeluruh dan bermartabat dengan pendekatan pembangunan sosial. Penelitian ini untuk memastikan adanya pelaksanaan, institusionalisasi dan efektifitas pembangunan sosial. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menunjukkan bahwa pembangunan sosial termuat dalam peraturan perundang-undangan. Proses dan hasil pelaksanaan pembangunan sosial telah dapat menjadi alat integrasi sosial, menghasilkan alat ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Fikri Cahyadi
"
Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagai perhatian Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan di Wilayah Papua. Tetapi kebijakan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut batal dan pembentukaanya tidak terealisasi sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan membahas faktor apa saja yang membatalkan kebijakan pembentukan DOB ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Terbit Nur Fatahillah
"
Sebagai instrumen desentralisasi asimetris, dana otonomi khusus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat UU Nomor21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Namun, penggunaannya dinilai belum optimal akibat masih maraknya belanja yang tidaksesuai dengan ketentuan undang-undang yang berimbas pada tidak meratanya tingkat pembangunan daerah-daerah di tanah Papua. Padahal tingkat pembangunan ini diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas pajak daerah sebagai cerminan sumber pendanaan belanja daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Studi ini ...
"
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021
336 ITR 6:4 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
The 1945 state constitution,particularly chapter 18 B, acknowledgws the existence of special regional governments, for example, Nanggroe Aceh darussalam province, which characteristic are specially protected by national laws,namely,law No. 44/1999, Law No.18/2001, and law 11/2006.. ...
"
KAJ 13(3-4) 2008
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fachrul Razi
"
Tesis ini membahas tentang modalitas Ketahanan Aceh di era otonomi khusus dan dampak dari praktek otonomi khusus terhadap solusi penyelesaian konflik di Aceh dalam rentang waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam perspektif ketahanan nasional. PemerintahIndonesia memberikan otonomi khusus ke provinsi Aceh agar dapat mengatur kepentingan daerah atas prakarsa sendiri dengan menjunjung tinggi hak dan aspirasi penduduk setempat. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
