Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Soepardjo
"
Kebijakan EPTE dikeluarkan pemerintah sebagai salah satu jawaban terhadap persoalan peningkatan penerimaan negara melalui eksport diluar minyak dan gas slam. Ekspor hasil industri diusahakan dapat mengurangi dan bahkan melepaskan ketergantungan pemerintah dari minyak dan gas alam.
Namun persoalan ekspor, yang walaupun dilakukan oleh pihak swasta, tidak bisa hanya diserahkan kepada mekanisme internal perusahaan saja. Ekspor dalam pasar global semakin menuntut peranaan pemerintah negara yang bersangkutan sebagai penyedia infrastruktur, fasilitas dan perangkat kebijakan politik dan birokrasi. Peran ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fathul Bahri
"
Dalam PAP II, Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar untuk lebih mampu bersaing di pasar global agar memperoleh devisa negara yang makin besar dari sektor non migas, terutama dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan pada akhir Repelita VII atau tahun 2005 dapat menduduki urutan pertama dalam penerimaan devisa negara menggantikan minyak dan gas bumi.
Visi Pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan dalam konstelasi perekonomian nasional pada akhir Repelita VII mempunyai implikasi yang tidak ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
