Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query
Letty Yusniar Wahab
"
ABSTRAK
Sebagai pelaksana Program Penjaminan terhadap
Kewajiban Bank Umum, tugas BPPN antara lain
melaksanakan restrukturisasi asset serta menjual
asset-asset milik bank BBKU dimana pada saat bank di
likuidasi kedudukan BPPN menggantikan kedudukan
nasabah penyimpan dana yang telah dibayarkan
kewajibannya, dan bersama Kreditur Pihak Terkait yang
belum dibayarkan kewaj ibannya berkedudukan sebagai
pihak kreditur konkuren. Pada kenyataannya BPPN dalam
penyelesaian BBKU telah mengambil terlebih dahulu
haknya (telah meminta pembayaran terlebih dahulu),
dengan demikian pada saat bank dilikuidasi assetassetnya
telah habis, sehingga kedudukan Pihak
Terkait yang bukan pemilik/pemegang saham bank
menjadi tidak ...
"
2003
T37733
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rida Rahim
"
Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi faktor-t`ak1or yang
mempengaruhi likuidasi bank dengan menggunakan alal analisa keuangan rasio
CAMEL dan SIZE (besaran) bank. Data yang diambil bcrdasarkan direktori
perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dan beberapa media masa
yang memuat laporan keuangan akhir tahun. Sampel yang digunakan adalah
laporau keuangan bank tahun 1991-|996 d gan 9 bank likuidasi dan 93 bank
yang tidak dilikuidasi untuk likuidasi bank 1997-_ Dan untuk likuidasi bank 1999
terdiri dari 24 bank likuidasi dan 78 bank Iidak ...
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T6141
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Situngkir, Frans Palti H.
"
Perkembangan dunia perbankan di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang sejak dilakukannya deregulasi yang luas di bidang perekonomian. Deregulasi yang luas tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan PAKTO 1988. Kebijakan deregulasi ekonomi tersebut dilakukan dalam suatu paket yang lebih luas menyangkut bidang keuangan, moneter dan perbankan, terutama berkaitan dengan pengaturan permodalan bagi usaha bank yaitu modal disetor minimum bagi pendirian suatu bank bank umum dan bank pembangunan swasta yang relatif kecil.
Sejak ...
"
2004
T37037
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Maulidyta
"
Skripsi ini membahas mengenai status badan hukum suatu perseroan pada saat proses likuidasi. Selain itu di dalam skripsi ini juga akan di bahas mengenai perbandingan likuidasi di Indonesia, Afrika Selatan dan Filipina. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meluruskan pemahaman banyak pihak perihal pengaturan status badan hukum di Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dianggap berbeda. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis.
Skripsi ini membahas tentang perbandingan Likuidasi di Indonesia dengan Afrika Selatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Endang Irawaty
"
Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang serta terjaminnya perlindungan hukum bagi pare pihak yang terjun dalam dunia usaha. Perlindungan dan kepastian hukum semakin dirasakan sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Walaupun sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat melindungi semua kepentingan para pihak yang terlibat melakukan usaha dalam bentuk perseroan terbatas, masih saja terdapat celah-celah hukum yang dapat dirnanfaatkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah pemegang saham, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36560
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yudha Ramelan
"
Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007 dalam mencari dan menggunakan informasi secara efektif dalam konteks active learning dan self regulated learning selama mereka mengikuti Program Dasar Pendidikan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam pembubaran badan hukum bank berbentuk perusahaan daerah didukung adanya Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan, dan koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri.
LPS merupakan suatu badan hukum yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T30809
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ika Hikmawati
"
Penetapan tin'gkat kesehatan BUMN seperti yang te.rdapat
dalam Instruksi Pr:esiden no. 5 tahun 1988 tanggal 26 Oktober
1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMN
didasarkan pada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditas
dan solvabilitas (RLS) yang dicapai perusahaan selama tiga
tahun.
Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan metode
RLS tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, karena sifatnya
yang memukul rata semua BUMN tanpa membedakan jenis usaha dan
sifat pelayanan aktivitasnya.
Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencoba
mengemukakan suatu alternatif penyajian laporan keuangan nilai
tambah dengan tujuan agar ada suatu tolak ukur ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
S18682
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adhitantri Dinur Indah
1987
S8902
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anita Patresya
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan Usaha
Milik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali dengan
pembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tunduk
pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu
diwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PT
Askes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Persero
yang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkan
pada perlindungan ...
"
2013
S47193
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Prihatin
"
Pertengahan tahun 1997, di Indonesia terjadi krisis moneter di mana salah satu sektor yang paling parah terkena imbasnya adalah sektor perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha 16 bank swasta, yang selanjutnya disebut dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL), kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Prosedur yang ditempuh setelah pencabutan izin usaha bank adalah likuidasi bank. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28055
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library