Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query
Sisca Utami Damayanti
"
ABSTRAK
Permasalahan penagihan Piutang Negara kiranya sudah
lama menjadi hal yang selalu mendapat kesulitan. Kredit
yang bermasalah, sedemikian rupa banyaknya sehingga menjadi
dilema yang tidak mudah diselesaikan, oleh karena itu untuk
dapat melaksanakan pengurusan Piutang Negara ini memperoleh
hasil yang cepat dan efisien melalui ketentuan perundangundangan,
yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 9 Prp. Tahun
1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang
masih mempunyai kelemahan dan Pemerintah berharap, dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan, penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan
Hak Tanggungan dapat ...
"
2004
T37035
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maya Grasita
"
ABSTRAK
Salah satu ciri Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan
eksekusinya, jika debitur cidera janji, sertipikat Hak
Tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda bukti
adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan katakata
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan
berdasarkan titel eksekutorial didalam praktek berjalan
tidak sebagaimana mestinya, karena adanya bantahan atau
gugatan dari pihak debitur, hal ini dapat terlihat dengan
adanya ...
"
2005
T37760
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
I Nyoman Arta
2005
T37761
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Glenna Martin
"
ABSTRAK
Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan dana yang relatif besar untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dana tersebut dapat berupa modal sendiri dan dapat berupa pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan, terutama bank melalui penyaluran fasilitas kredit untuk modal kerja. Sebaliknya debitur wajib unuk memberikan jaminan kepada bank yang dibutuhkan untuk pelunasan kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit tersebut. Pemberian fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk membantu memajukan usaha, ...
"
2013
T35976
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sri Rahayu Iriantini
"
Penelitian tesis ini menitikberatkan masalah pada dua hal terkait pengaturan penyelesaian utang-piutang yang macet pada Bank BUMN agar sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penyelesaian utang-piutang pada PT Bank BNI (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridisnormatif yang lebih menekankan pada norma hukum tertulis dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan dengan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya.
Ditinjau ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35089
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yulianti Sundari
"
Penggunaan tanah sebagai agunan kredit di Indonesia dikenal dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda lain Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam hal kredit mengalami kemacetan yang diikuti dengan masa berlakunya hak atas tanah telah berakhir, sehingga hak atas menjadi hapus dan hak tanah kembali ke Negara. Bagaimanakah upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet dimana hak atas tanahnya telah berakhir dan apakah akta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35673
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitti Mastuti
Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Mundzir
"
Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64842
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dela Prima Ramadhany
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit dalam permasalahan kredit macet perbankan. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan fasilitas kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dari bank dengan tujuan agar debitur dapat melunasi atau mengembalikan utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil pada tahap analisis, selanjutnya adalah tahap pemberian keputusan permohonan kredit oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memutus yang disebut dengan pemutus ...
"
Depok:
2011
S24731
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Gentina Noviaty
"
This thesis discusses the NPL Resolution Preview at PT. Bank X. Where the provision of loans from Bank X, the debtor can not fulfill its obligation to repay their debts, because it resolved in a way which the author discussed the Voluntary Submission Assurance (AYDA). Repossessed assets are Fore closed Assets. Debt or must submit assurances to be made as a deed of settlement guarantees areas follows: 1.Akta Delivery Guarantee Agreement For Debt Settlement, 2.Akta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34853
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
