Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan seksual dewasa ini menjadi suatu fenomena yang banyak ditemui terjadi dalam berbagai Lapisan masyarakat. Statistik mencatat adanya peningkatan angka korban kekerasan seksual yang semakin tajam dari hari ke hari. Data yang diperoleh tersebut hanya merupakan sebagian dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada. pihak yang berwajib. Lemahnya perlindungan hukum pun memperkuat peningkatan angka kejahatan seksualitas secara signifikan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan tersebut umumnya disebabkan oleh mitos yang berlaku pada masyarakat dimana suatu kekerasan seksual diasumsi kan terjadi bila korban mengalami penyerangan dan perkosaan oleh orang yang tidak dikenal. Para pelaku yang dilaporkan bervariasi mulai dari lingkungan keluarga terdekat seperti ayah, kakak, paman, sepupu, maupun dari lingkungan yang lebih eksternal seperti teman sekolah, tetangga, dan rekan kerja (http:/www.aardyac.org/rape/about.shtml). Menembus berbagai batas dimensi, kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa pun, kapan pun, dan dimanapun. Kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma seumur hidup. Kejadian traumatis ini tentunya dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam berbagai tahapan perkembangan yang masih harus dilaluinya kemudian Salah satu dari tugas perkembangan yang vital tersebut adalah menikah dan memulai suatu kehidupan berkeluarga Alasan utamanya adalah kekerasan seksual yang dialami oleh korban menimbulkan rasa tidak aman dan tidak percaya dalam bentuk relasi apapun terhadap lawan jenisnya. Selain itu, dalam suatu tatanan masyarakat yang sangat normatif, kekerasan seksual yang dialami oleh korban telah merenggut kemurnian mereka sehingga mereka merasa kotor, berdosa, dan karenanya tidak pantas untuk memperoleh kebahagiaan. Efek jangka panjang dari peristiwa traumatis perkosaan sangat berbeda pada setiap korbannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan model treatment yang relatif berbeda. pula untuk masing-masing individu tergantung dari derajat keparahan trauma yang dialami oleh korban.Dalam rangka menyikapi fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkonstruksi suatu inventori yang dapat mengukur keparahan trauma untuk korban kekerasan seksual ini. Penyusunan inventori ini berfokus utama untuk melihat gambaran kerusakan (amassing the damage) dalam berbagai aspek kehidupan yang dialami oleh masing-masing korban. Alasan dari pemilihan inventori sebagai alat ukur adalah karena inventori dengan bentuk self-report dapat mewakili gambaran perasaan, pendapat dan sikap yang dimiliki oleh subjek penelitian yaitu para korban yang mengalami kekerasan seksual.Dalam penyusunan inventori ini jenis validitas yang digunakan adalah content validation. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan mean dan masukan yang diberikan oleh ketiga subjek, secara umum item-item yang disusun telah mewakili perasaan dan pengalaman subjek yang ingin diukur dalam inventori ini."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulisan ini dianalisis dengan metode doktrinal. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam berbagai undang-undang sebelum UU TPKS disahkan dengan berbagai istilah yang beragam. Terminologi kekerasan seksual kemudian disepakati untuk digunakan dalam UU TPKS untuk unifikasi setiap tindakan yang dijelaskan pada UU ini, dan UU lain di luar UU TPKS. Namun, frasa ‘disebutkan secara tegas sebagai kekerasan seksual’ yang ditujukan bagi tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS pada pasal 4 Ayat 2 menimbulkan berbagai disharmonisasi sehingga keberlakuan UU TPKS dan segala kebaruan serta panduan penanganan tindak pidana yang mengaturnya, tidak dapat secara serta merta berlaku pada UU pendahulunya. UU TPKS hadir dengan berbagai kebaruan yang menguntungkan korban, menjamin lebih banyak perlindungan korban dari mulai pencegahan sampai dengan pemulihan. Potensi terjadinya multitafsir dalam mengartikan sebuah tindakan sebagai kategori tindak pidana kekerasan seksual haruslah ditindaklanjuti dengan kehadiran peraturan lanjutan yang kemudian dapat memperbaiki kekosongan dan kerancuan pada UU TPKS demi jaminan kepastian hukum bagi setiap korban.

---

This thesis discusses the regulation of the crime of sexual violence in the Law on Sexual Violence and outside the Law on Sexual Violence. This thesis is analyzed using the doctrinal method. The crime of sexual violence was regulated in various laws before the Law on Sexual Violence was passed with various terms. The terminology of sexual violence was then agreed to be used in the Law on Sexual Violence to unify every act described in this law, and other laws outside the Law on Sexual Violence. However, the phrase 'expressly mentioned as sexual violence' which is intended for criminal acts of sexual violence outside the Law on Sexual Violence in Article 4 Paragraph 2 creates various disharmonizations so that the applicability of the Law on Sexual Violence and all the novelty and guidelines for handling criminal acts that regulate it, cannot immediately apply to the predecessor law. The Law on Sexual Violence comes with various novelties that benefit victims, guaranteeing more victim protection from prevention to recovery. The potential for multiple interpretations in defining an action as a category of sexual violence crime must be followed up with the presence of further regulations that can then correct the ambiguities in the Law on Sexual Violence to guarantee legal certainty for every victim."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran coping pada perempuan di usia dewasa muda yang mengalami kekerasan seksual, Kekerasan seksual yang dimaksud disini adalah kekerasan yang terjadi karena adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh pelaku dan tidak diinginkan oleh korban (Rubenstein dalam Yuarsi, Dzuhayatin dan Wattie, 2003) Rentannya perempuan dalam mengalami kekerasan seksual ditentukan oleh banyak faktor, yaitu antara lain faktor lingkungan dalam arti budaya dan masyarakat, faktor negara, dan juga faktor individu baik individu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pandangan yang sudah berakar kuat mengenai posisi perempuan yang subordinat, ketentuan hukum yang belum tegas dalam menindak pelaku kekerasan seksual, kehendak pelaku yang berada di luar kontrol perempuan, serta reaksi perempuan terhadap kekerasan seksual itu sendiri merupakan bentuk - bentuk konkrit yang memberi sumbangan besar pada kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual. Semakin lama, perempuan harus semakin mengurangi ketergantungannya pada lingkungan, dan menjadi lebih waspada pada perubahan lingkungan di sekitarnya Namun demikian kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja baik dalam lingkup publik maupun privat, dan dilakukan oleh siapa saja baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal, sehingga kadang kala kekerasan seksual itu tidak dapat dihindari. Saat perempuan mengalami kekerasan seksual, maka ia juga berarti mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dapat memberikan baik dampak fisik maupun psikologis dan dapat menempatkan individu dalam keadaan bahaya atau emotional distres disebut, keadaan ini juga disebut sebagai stres (Baron & Byrne, 2000). Untuk mengatasi keadaan ini seseorang akan perlu melakukan coping. Dimana menurut Lazarus & Folkman (1984, dalam Aldwin dan Revenson, 1987 : 338) coping adalah usaha yang sifatnya kognitif maupun perilaku, yang terus berubah. Dimana usaha tersebut ditujukan untuk mengatasi tuntutan yang berat maupun yang melampaui sumber daya / kemampuan seseorang Pemilihan coping yang tepat akan membawa individu pada keadaan yang stabil. Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana penghayatan perempuan yang mengalami kekerasan seksual trhadap peristiwa tersebut, dan kemudian coping apa yang dikembangkan oleh perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Oleh karena proses coping pada diri setiap orang berbeda, yang disebabkan karena perbedaan pengalaman dan penghayatan masing - masing individu, maka pendekatan kualitatif lebih tepat digunakan dalam pendekatan ini karena pendekatan ini berdasarkan pada sudut pandang individu yang mengalaminya. Selain itu, penelitian ini juga merupakan sebuah studi kasus, sebab meneliti hampir keseluruhan aspek yang terdapat pada kehidupan responden. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 rcsponden, dengan menetapka kriteria bahwa responden adalah perempuan yang berada dalam usia dewasa muda dan pernah mengalami kekerasan seksual. Pada akhirnya responden pada penelitian ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda, namun tingkat pendidikan yang relatif sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang akan memiliki strategi coping yang berbeda - beda hal ini ditentukan dari bagaimana ia mempersepsikan keadaan lingkungan dan juga dirinya sendiri. Namun ditemukan pula bahwa apabila coping yang dilakukan lebih bersifat emotion focused tanpa diimbangi dengan jenis problem - directed, maka dapat membawa akibat yang negatif sebab perasaan negatif itu menjadi lebih ditujukan pada diri. Apalagi apabila yang dikembangkan adalah strategi avoidance."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

---

The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit."

"Pelecehan dan kekerasan seksual masih menjadi fenomena yang kompleks dan dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda. Prevalensi kekerasan seksual meningkat sebanyak delapan kali dalam 12 tahun terakhir. Layanan yang diberikan selama ini berfokus pada korban kekerasan seksual. Layanan pada ibu belum diberikan secara optimal. Sedangkan ibu memiliki peranan penting dalam pemulihan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengalaman ibu yang mempunyai anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi desktriptif. Partisipan pada penelitian ini 8 orang ibu yang menjadi caregiver utama untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur. Analisa data menggunakan metode Colaizzi. Penelitian menghasilkan enam tema yaitu respons holistik ibu menghadapi kasus anak, beban ibu menghadapi kasus anak, dukungan yang ibu dapatkan, mobilisasi ibu untuk mencari dan memberi pertolongan, harapan ibu, perasaan positif ibu setelah mendapat dukungan. Hasil penelitian menggambarkan pengalaman ibu yang mempunyai anak sebagai korban kekerasan seksual.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi pada bidang keperawatan jiwa, pemangku kebijakan dan ibu dari korban kekerasan seksual. Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dari korban kekerasan seksual, menciptakan sistem dukungan yang lebih baik dan berkelanjutan serta adanya penelitian lanjutan terkait terapi yang sesuai seperti pengaruh TF-CBT atau psikoedukasi keluarga pada trauma ibu.

---

Sexual harassment and violence are still a complex phenomenon and can be seen from various perspectives. The prevalence of sexual violence has increased eight times in the last 12 years. The services provided so far have focused on victims of sexual violence. Services for mothers have not been provided optimally. Meanwhile, the mother has an important role in the child's recovery. This research aims to look at the experiences of mothers who have children who are victims of sexual violence. This research uses a qualitative method with a descriptive phenomenological approach. The participants in this study were eight mothers who were the main caregivers for children who were victims of sexual violence. Data collection used semi-structured interviews. Data analysis used the Colaizzi method. The research results found six themes, namely the mother's holistic response to child cases, the mother's burden in facing child cases, the support the mother received, the mother's mobilization to seek and provide help, the mother's hopes, the mother's positive feelings after receiving support. The research results describe the experiences of mothers who have children who are victims of sexual violence. It is hoped that this research will provide implications for the field of psychiatric nursing, policymakers, and mothers of victims of sexual violence. It is hoped that these findings will improve the welfare of mothers of victims of sexual violence, create a better and more sustainable support system, and provide further research regarding appropriate therapy, such as the influence of TF-CBT or family psychoeducation on maternal trauma."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi wanita dalam penanganan kasus inses dengan korban anak dari perspektif gender; Untuk menganalisis kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual inses pada anak perempuan yang dilakukan oleh Ayah kandungnya; Serta untuk menganalisis model koordinasi yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara dalam melaksanakan upaya preventif secara multi-stakeholder terhadap tindak pidana kekerasan seksual inses terhadap anak. Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi Teknik Analisis Data menggunakan Validitas Data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.Polisi Wanita Unit PPA telah menunjukkan peran yang penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak inses oleh ayah kandungnya. Meskipun langkah-langkah mereka sesuai dengan fungsi manajemen, ditemukan kekurangan dalam perencanaan kegiatan yang memerlukan pembuatan rencana yang lebih terstruktur. Namun, mereka berhasil dalam pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, menunjukkan rasa empati yang lebih besar terhadap korban anak-anak, membedakan mereka dari polisi laki-laki. Penanganan kasus kekerasan seksual inses oleh ayah kandungnya menghadapi kendala kompleks dari berbagai faktor, termasuk minimnya pemahaman dalam penegakan hukum, multitafsir hukum, dan stigma sosial. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan peningkatan pelatihan, reformasi sistem penempatan personel, inisiasi pembentukan pedoman, serta perubahan budaya dan norma masyarakat. Koordinasi yang inklusif antarinstansi merupakan kunci kesuksesan dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun telah ada upaya terpadu, masih ditemukan ruang untuk peningkatan, terutama dalam implementasi upaya pencegahan sekunder dan perbaikan dalam koordinasi antarinstansi. Dengan langkah-langkah perbaikan yang disarankan, diharapkan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat menjadi lebih efektif melalui kerjasama lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik.

---

This research aims to analyze the role of policewomen in handling incest cases involving child victims from a gender perspective; to analyze the obstacles in handling cases of incestuous sexual violence against girls perpetrated by their biological fathers; and to analyze the coordination model employed by the North Jakarta Metro Police in implementing multi-stakeholder preventive measures against the crime of incestuous sexual violence against children. This thesis research utilizes a qualitative research approach. Data analysis in this study uses the triangulation method with data validity, data reduction, and conclusion drawing techniques.

The Policewomen of the PPA Unit have demonstrated a significant role in handling cases of incestuous sexual violence against children by their biological fathers. Although their actions align with management functions, deficiencies were found in the activity planning that requires a more structured plan. However, they have been successful in organizing, mobilizing, and supervising, showing greater empathy towards child victims, distinguishing them from male police officers. Handling cases of incestuous sexual violence by biological fathers faces complex obstacles from various factors, including a lack of understanding in law enforcement, legal ambiguities, and social stigma. To enhance the effectiveness of law enforcement, it is necessary to improve training, reform the personnel placement system, initiate the creation of guidelines, and change societal culture and norms. Inclusive inter-agency coordination is key to success in preventing sexual violence against children. Although integrated efforts have been made, there is still room for improvement, especially in the implementation of secondary prevention efforts and improvement in inter-agency coordination. With the suggested improvement measures, it is expected that efforts to prevent sexual violence against children can become more effective through well-coordinated cross-sector collaboration."

"Restorative justice merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Penerapan restorative justice berprinsip pada pemulihan korban dan menekankan pada proses yang adil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak lagi menawarkan segala bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan tanpa melibatkan adanya proses pengadilan, dikarenakan anggapan bahwa proses restorative justice tidak dapat dikontrol dan penuh dengan dilema. Praktik restorative justice yang ideal, yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan korban memungkinkan timbulnya perasaan memaafkan oleh korban kepada pelaku sebagai tanggapan dari penjelasan mengenai perilaku pelaku, ungkapan penyesalan dan penebusan kesalahan yang diberikan oleh pelaku. Pemaafaan memungkinkan korban melepaskan ketakutannya akan peristiwa masa lalu dan ketakutan akan pelaku. Penghapusan restorative justice menyebabkan munculnya pandangan pro dan kontra, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan temuan yang menguatkan argumen penerapan restorative justice dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode population-based survey experiments. Penelitian eksperimen dilakukan dengan membagi partisipan (n=188) kedalam empat kelompok eksperimen, dimana setiap kelompok akan diberikan stimulus berupa cerita singkat (vignette) mengenai penerapan restorative justice pada kasus kekerasan seksual dan dilihat nilai pemaafannya dengan menggunakan alat ukur TRIM-18. Hasil pengujian One-way F-test ANOVA menunjukkan nilai F= 1,163, p= 0,325 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap nilai pemaafan korban kekerasan seksual.

---

Restorative justice is an alternative approach in resolving conflicts outside of court involving conflicting parties. Application restorative justice principled on the recovery of victims and emphasizes a fair process. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, no longer offers any form of conflict resolution that is carried out without involving a court process, due to the assumption that the process restorative justice uncontrollable and full of dilemmas. The ideal practice of restorative justice that prioritizes the interests and needs of the victim enables feelings of forgiveness by the victim towards the perpetrator in response to explanations regarding the perpetrator's behavior, expressions of regret and redemption of mistakes given by the perpetrator. Forgiveness allows the victim to let go of their fears about past events and their fear of the perpetrator. Removal restorative justice causes the emergence of pro and con views, so this research aims to provide findings that strengthen the implementation argument restorative justice in previous studies. This research uses population-based survey experiments. Experimental research was carried out by dividing participants (n=188) into four experimental groups, where each group would be given a stimulus in the form of a short story (vignette) about the process of restorative justice in cases of sexual violence and seen the value of forgiveness using TRIM-18. Test result of One-way F-test ANOVA shows the value of F= 1.163, p= 0.325 (p > 0.05). This shows that implementation of restorative justice did not provide a significant difference to the forgiveness value of victims of sexual violence."

"Lambatnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi bukti bahwa sistem politik di Indonesia tidak sensitif dalam menyikapi isu korban kekerasan seksual. Sementara itu, sistem peradilan yang ada belum mampu memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Itulah sebabnya kaum feminis merumuskan keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual, yang disebut keadilan transformatif. Keadilan transformatif yang didukung oleh solidaritas masyarakat dapat membawa pemulihan bagi korban kekerasan seksual untuk memiliki keberanian untuk berbicara dan mendapatkan kembali harga diri mereka yang hancur."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pertimbangan sebagai daerah yang menduduki urutan sembilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pengumpulan data dengan wawancara secara t observasi, telaah dokumen, dan dianalisis secara deskriptif kualita seksual terhadap anak karena kurangnya intensitas interaksi antara orangtua dan perkembangan teknologi yang mudah diakses anak, dan pergaulan bebas di kalangan anak muda. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebaiknya dihukum seberat-beratnya, ditambah dengan hukuman pemberatan supaya tidak mengulang kembali. Perkembangan teknologi informasi sebaiknya dikontrol dengan penutupan situs yang mengarah pada kekerasan dan pornografi. Melakukan rujukan kepada berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban, memberi rujukan pelayanan dan pendampingan, sehingga memperoleh jalan keluar kasus yang dihadapinya. Perlu keterlibatan semua pihak, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga berbagai elemen yang ada. Berbagai lembaga penangan layanan korban dituntut lebih proaktif menindaklanjuti beberapa kasus, tidak perlu ada pengaduan. Penanganan kekerasan fisik menjadi domain kesehatan untuk menyembuhkan, untuk jenis trauma membutuhkan pendekatan berbagai pihak sebagai empati kepada korban. Kementrian sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial cq. Direktorat Anak, diharapkan dapat menyusun program dalam memperkecil kasus kekerasan seksual terhadap anak."