Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dwi Ary Purnomo
" Tesis ini membahas mengenai sudut pandang hukum terhadap kekayaan BUMN sebagai Kekayaan Negara dipisahkan. BUMN sebagai Badan Hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Namun terdapat ketidakpastian hukum yang ditemukan dalam ketentuan Undang-undang nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 (g) bahwa Kekayaan negara/kekayaan daerah adalah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28187
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Deny Adi Pratama
" Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
" Buku bunga rampai ini menyoroti dimensi kekayaan negara dan barang milik negara sebagai sebuah kegiatan yang belum di kelola secara maksimal, sehingga kemanfaatannya tidak dapat dimaksimalkan secara utuh dan terencana. Pengelolaan kekayaan negara yang dibahas dalam buku ini dilihat dari berbagai segi yaitu aspek pengelolaan sumber daya alam, barang milik negara, penerimaan asli daerah serta ekspor Indonesia (yang bersifat anomali pada masa berjangkitnya wabah virus corona pada saat ini). Kajian mengenai pengelolaan sumber daya alam ... "
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020
333.7 PER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bewani Octavianisa Masrurah
" Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tahun 2019 PT Kertas Leces ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
J. Kardjo
Jakarta: Eko Jaya , 1994
345.023 23 KAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Duardo Noorwijonarko
" [ABSTRAK
Penelitian tesis ini ditujukan untuk memahami batasan tanggung jawab Negara sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum privat, dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Negara melakukan penyertaan Modal dalam suatu BUMN Persero dalam bentuk kepemilikan saham, baik seluruhnya atau sebagian, maka pada prinsipnya posisi Negara adalah sebagai pemegang saham. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pembatasan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, dikaitkan dengan Three Keywords Theory, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan ... "
2015
T44033
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ashar Maulana Religia
" Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, keputusan bisnis tersebut dapat berakibat pada timbulya kerugian pada perseroan. Penulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Direksi dapat dibebaskan dari kerugian perseroan dengan penerapan business judgment rule. Mengenai kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dengan tindak pidana ... "
2020
T54562
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinar Karunia
" Penelitian tesis ini difokuskan pada konsep yang dilakukan dalam melakukan rekonstruksi Holding Usaha Milik Negara (Holding BUMN) agar dikelola secara akuntabel. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, tipologi penelitian preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yakni perlu dilakukan sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Maharani
" Dalam dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari adanya peminjaman dana (kredit) yang didapat dari bank swasta maupun pemerintah, dimana bank didalam memberikan pinjaman untuk melindungi kepentingannya dapat meminta barang jaminan terhadap nasabahnya (debitor). Mengenai jaminan yang dapat diberikan, salah satu yang dipandang mempunyai nilai ekonomis yang lebih menguntungkan adalah berupa tanah maupun tanah dan bangunan yang diikat oleh Hak Tanggungan sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27465
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Christopher Sastyaviando Lebe
" Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagai dasar hukum untuk pembentukan perusahaan induk milik negara (BUMN). Peraturan tersebut dikritik oleh beberapa kelompok sebagai peraturan yang bertentangan dengan peraturan sektoral keuangan negara dan mengurangi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini mempelajari pembentukan perusahaan induk BUMN, apakah peraturannya sesuai dengan undang-undang terkait, dan implikasinya terhadap pengelolaan modal negara yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>