Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of criminal policy in Indonesia"

"ABSTRAKMakalah ini membahas pengaruh kepemimpinan Muammar Qaddafi terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Libya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, metode penelitian kualitatif deskriptif yang akan memberikan gambaran secara obyektif terhadap masalah yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan keberhasilan Muammar Qaddafi dalam memimpin Libya, serta sejarah pencapaian masyarakat Libya yang dimulai dari perjuangan mendapatkan kemerdekaan hingga menjatuhkan rezim yang dinilai banyak merugikan masyarakat Libya.

---

ABSTRACTThis paper discusses the influence of Muammar Qaddafi's leadership on the social and cultural life of Libyan society. The research method used is a historical research method which includes topic selection, descriptive qualitative research methods that will provide an objective picture of the problem under study. The data collection techniques used in this study are literature studies, namely a review of various literature. The results of this study describe the success of Muammar Qaddafi in leading Libya, as well as the history of the achievement of the Libyan community which began from the struggle for independence to bring down the regime which was considered to be detrimental to the Libyan community.

"

"Perlindungan hak cipla di Indonesia sudah ada sejak lahun 1911 dengan diberlakukannya Oclrooi Wel no. 136. Setelah Indonesia merdeka, kriminalisasi pelanggaran hak cipta dirumuskan dengan UU no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU no. 7 lahun 1987 dan UU no. 12 lahun 1997. Tetapi, dalam implementasi, lidak dapat berjalan sesuai yang dirumuskan. Di antaranya adalah, kekurangmampuan polisi dan PPNS menghadapi maraknya peredaran vcd bajakan film-musik di seluruh Indonesia dan khususnya di Glodok sebagai pasar besar dan sumber peredaran vcd bajakan.Alas dasar alasan tersebul dilakukan penelitian mengenai inkonsislensi implementasi kebijakan hak cipta khususnya vcd bajakan. Tesis ini selanjutnya menjawab pertanyaan lenlang bagaimana benluk dan pola inkonsislensi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipla khususnya vcd bajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipta lerhadap lerjadinya inkonsistensi, dengan pengumpulan dala dan informasi perpustakaan, wawancara dan observasi/pengamatan.Kriminalisasi pelanggaran hak cipla sebagaimana dirumuskan dalam UU HC teiah memenuhi tujuh kriteria kriminalisasi perbuatan yang syaratkan George F Cole yaitu memenuhi unsur legality, aclus reus, causation, harm, concurrance, mens rea dan punishment. Dalam implementasi UU HC masih terdapat hal yang tidak dibuat oleh pemerinlah, diantaranya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pendaftar lisensi, sehingga menyulitkan untuk mengelahui siapa pemegang hak atas suatu ciptaan lebih-lebih untuk film dari luar negeri.Kekurangmampuan polisi dan PPNS dalam menindak peredaran vcd bajakan khususnya di Glodok, sesuai dengan teori Turk. (1) Karena resister terorganisir dan canggih, (2) Kekuatan massa pedagang vcd bajakan, (3) Kejahatan vcd bajakan pada kenyataannya tidak dirasakan sebagai kejahalan disebabkan korbannya orang kaya atau perusahaan besar. Bahwa kasus vcd bajakan ternyata,(a) Sebagian besar berdampingan dengan fcasus vcd porno yang dikelahui mudah pembuktiannya dan lebih mendapat dukungan masyarakal dalam penindakannya,(b) Kasus vcd bajakan kurang dirasakan efek neggtfftiya sebagai kejahalan,(c) Terdapal prosedur pembuklian yang sulil dan birokrasi yang rumit menurul kalangan polisi dan jaksa."

"Skema Ponzi merupakan suatu metode memutar uang dan memanipulasi keuntungan yang sudah dikenal sejak lama dalam aktivitas di sektor keuangan khususnya dalam kegiatan investasi. Tesis ini pada pembahasan awal akan meninjau secara umum pengenalan terhadap skema ponzi dan bagaimana dapat menjadi suatu bentuk tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dengan analisa mengenai pengaturan pada sektor keuangan di Indonesia yang bersinggungan dengan praktik skema ponzi. Untuk kemudian penerapannya dianalisa melalui studi kasus terhadap tiga putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di sektor keuangan dengan metode serupa yakni skema ponzi, namun mendapat penanganan dan jerat pasal yang berbeda-beda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, skema ponzi kini sudah semakin berkembang dengan berbagai bentuk yang diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan produk-produk bank yang legal sehingga berdampak pada meningkatnya kejahatan di bidang investasi dan besarnya kerugian yang sudah ditimbulkan dari penggunaan skema ini. Kedua, ketiadaan payung hukum di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang skema ponzi menjadi alasan utama dari semua persoalan ini. Ketiga, kekosongan hukum ini juga menimbulkan kebingungan pada Aparat Penegak Hukum serta disparitas dalam pemidanaan. Keadaan ini membuat para penegak hukum cenderung menggunakan pasal yang berbeda-beda saat menindak laporan kegiatan investasi yang setelah ditelaah menggunakan skema ponzi. Melalui analisa pada beberapa putusan di penelitian ini, dapat terlihat Hakim di tingkatan yang berbeda dalam pertimbangannya pun dapat memiliki pemahaman yang jauh berbeda terlebih dalam batasan ranah perdata dan pidana dalam penerapan skema ponzi.

---

A Ponzi scheme is a method of spinning money and manipulating profits that has been known for a long time in activities in the financial sector, especially in investment activities. In the first analysis, this thesis will review the general introduction of Ponzi schemes and how they can become a form of criminal act. Then it continues with an analysis of regulations in the financial sector in Indonesia which relate to the practice of Ponzi schemes. Then its application is analyzed through a case study of three court decisions in criminal cases in the financial sector using a similar method, Ponzi scheme, but received different handling and articles. The conclusions of this research are, first, Ponzi schemes are now increasingly developing in various forms which are regulated in such a way as to be adapted to legal bank products so that they have an impact on increasing crime in the investment sector and the large losses that have been incurred from the use of this scheme. Second, the absence of a legal protection in Indonesia that strictly regulates Ponzi schemes is the main reason for all these problems. Third, this lawlessness also creates confusion among law enforcement officials and disparities in punishment. This situation makes law enforcers tend to use different articles when taking action against reports of investment activities which, after being investigated, use Ponzi schemes. Through analysis of several decisions in this research, it can be seen that judges at different levels in their deliberations can also have very different understandings, especially regarding the boundaries of the civil and criminal domains in implementing Ponzi schemes."

"Penggunaan ganja sebagai tujuan medis telah menjadi bahan debat yang kontroversial. Indonesia menetapkan ganja sebagai narkotika golongan 1, dilindungi oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimana melarang segala bentuk produksi, peredaran, dan penggunaan ganja, bahkan untuk keperluan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang yang dapat diterapkan terkait penggunaan ganja medis di Indonesia. Untuk melakukan hal itu, penelitian ini melakukan refleksi dari negara-negara terkait pengalaman mereka dengan penggunaan ganja, terutama ganja medis, di negaranya. Selain itu, studi kasus dalam negeri terkait pengalaman penggunaan ganja medis di Indonesia juga dilakukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan Indonesia saat ini terkait penggunaan ganja medis. Penelitian ini merupakan wacana kebijakan yang pada akhirnya menyarankan beberapa upaya solutif yang dapat diterapkan. Hal ini didapatkan dengan analisis menggunakan perspektif sosiologi hukum, hukum responsif, dan kebijakan kriminal. Kesimpulan dari wacana kebijakan yang dilakukan memperlihatkan potensi terkait dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang dari penggunaan ganja medis di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yaitu; Perbandingan Negara-Negara, Hasil Penelitian Kajian Kepustakaan, dan Studi Kasus. Dengan tujuan untuk memperlihatkan potensi kemungkinan Dekriminalisasi atau Legalisasi atau Regulasi penggunaan ganja medis di Indonesia.

---

The use of marijuana for medical purposes has been the subject of controversial debate. Indonesia has designated marijuana as a class 1 narcotic, protected by Undang-Undang No. 35 of 2009 which prohibits all forms of production, distribution, and use of marijuana, even for medical purposes. This research aims to reveal the potential for decriminalization / legalization / re-regulation that can be implemented regarding the use of medical marijuana in Indonesia. To do this, this research reflects on countries’ experiences with the use of marijuana, especially medical marijuana. In addition, this research also uses domestic study cases regarding their experience of using medical marijuana in Indonesia with the aim of identifying Indonesia’s current standing regarding the use of medical marijuana. This research is a policy discourse which ultimately suggests several solutions that can be implemented. To help policy discourse, analysis was done using the perspective of legal sociology, responsive law, and criminal policy. The conclusion of the policy discourse shows the potential regarding decriminalization / legalization / re-regulation of the use of medical marijuana in Indonesia. This research will use the qualitative research method with secondary data collection, namely; Comparison of various countries, Literature Review Research, and Case Studies. With the aim of showing the potential possibility of decriminalization or legalization or regulation of the use of medical marijuana in Indonesia."

"Penggunaan ganja sebagai tujuan medis telah menjadi bahan debat yang kontroversial. Indonesia menetapkan ganja sebagai narkotika golongan 1, dilindungi oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimana melarang segala bentuk produksi, peredaran, dan penggunaan ganja, bahkan untuk keperluan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang yang dapat diterapkan terkait penggunaan ganja medis di Indonesia. Untuk melakukan hal itu, penelitian ini melakukan refleksi dari negara-negara terkait pengalaman mereka dengan penggunaan ganja, terutama ganja medis, di negaranya. Selain itu, studi kasus dalam negeri terkait pengalaman penggunaan ganja medis di Indonesia juga dilakukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan Indonesia saat ini terkait penggunaan ganja medis. Penelitian ini merupakan wacana kebijakan yang pada akhirnya menyarankan beberapa upaya solutif yang dapat diterapkan. Hal ini didapatkan dengan analisis menggunakan perspektif sosiologi hukum, hukum responsif, dan kebijakan kriminal. Kesimpulan dari wacana kebijakan yang dilakukan memperlihatkan potensi terkait dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang dari penggunaan ganja medis di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yaitu; Perbandingan Negara-Negara, Hasil Penelitian Kajian Kepustakaan, dan Studi Kasus. Dengan tujuan untuk memperlihatkan potensi kemungkinan Dekriminalisasi atau Legalisasi atau Regulasi penggunaan ganja medis di Indonesia.

---

The use of marijuana for medical purposes has been the subject of controversial debate. Indonesia has designated marijuana as a class 1 narcotic, protected by Undang-Undang No. 35 of 2009 which prohibits all forms of production, distribution, and use of marijuana, even for medical purposes. This research aims to reveal the potential for decriminalization / legalization / re-regulation that can be implemented regarding the use of medical marijuana in Indonesia. To do this, this research reflects on countries’ experiences with the use of marijuana, especially medical marijuana. In addition, this research also uses domestic study cases regarding their experience of using medical marijuana in Indonesia with the aim of identifying Indonesia’s current standing regarding the use of medical marijuana. This research is a policy discourse which ultimately suggests several solutions that can be implemented. To help policy discourse, analysis was done using the perspective of legal sociology, responsive law, and criminal policy. The conclusion of the policy discourse shows the potential regarding decriminalization / legalization / re-regulation of the use of medical marijuana in Indonesia. This research will use the qualitative research method with secondary data collection, namely; Comparison of various countries, Literature Review Research, and Case Studies. With the aim of showing the potential possibility of decriminalization or legalization or regulation of the use of medical marijuana in Indonesia."

"Penelitian ini membahas kebijakan-kebijakan kriminal di negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Vietnam tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Bermula dari fakta yang menggambarkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap ancaman transnational organized crimes atau yang selanjutnya disebut sebagai TOCs, terutama dalam bentuk perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Dalam lalu lintas perdagangan manusia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN ini tak hanya sebagai negara transit sebagaimana yang umum diketahui selama ini, namun juga sudah mengarah ke negara asal dan negara tujuan. Begitu pula dengan perdagangan narkoba dunia yang sudah mengidentifikasi keberadaan Segitiga Emas Asia Tenggara yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand sebagai salah satu kawasan penghasil narkoba khususnya yang berjenis opium terbesar di dunia.Menanggapi segala permasalahan itu, setiap negara anggota ASEAN merumuskan kebijakan kriminal pada taraf nasionalnya. Pembuatan kebijakan kriminal tak lepas dari lingkungan kebijakan itu sendiri seperti tingkat ekonomi dan demokrasi di samping juga ancaman TOCs terkait. Setelah kebijakan kriminal dibentuk, substansinya diimpelementasikan oleh stakeholders (pemangku kepentingan) yang termasuk di dalamnya adalah polisi sebagai agen penegak hukum.

---

This research is about criminal policy on human trafficking and drug trafficking in Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thailand, and Vietnam as the country members of ASEAN. It starts with the fact that the South-East Asia is the vulnerable region to transnational organized crimes threat, particularly human trafficking and drugs trafficking. In human trafficking cases, country members of ASEAN not only happen to be the transit countries but also as the origin and destination countries. Furthermore, countries in South-East Asia are also identified as the significant drugs producers. As we know, South-East Asia possed the infamous Golden Triangle which consists of Laos, Myanmar, and Thailand as the world major opium producers.

Regarding the situation, each of ASEAN country members has their own criminal policy. The national criminal policy making is influenced by many factors such as economic and democracy rate within a country. Whenever the criminal policy is completely formed, there are stakeholders who implement it and police officers are one of the criminal policy stakeholders."

"[ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan efektivitas whistleblowing sebagai upayapemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktorsosiologi hukum yang ada di Indonesia. Analisa faktor-faktor sosiologi hukumuntuk mengukur efektivitas whistleblowing, penulisan ini menggunakanpemikiran dari William M Evan mengenai efektivitas hukum. Penulisan inimenggunakan metode kajian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yangberkaitan dengan fokus penulisan. Penulisan ini menyimpulkan bahwa faktorfaktor sosiologi hukum yang ada di Indonesia kurang mendukung perlindungan dan kurang mendorong masyarakat untuk menjadi whistleblower. Adanya kondisi ini menyebabkan whistleblowing menjadi sulit untuk berjalan dengan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. , This paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. ]"

"ABSTRAKPerkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknyaperundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undangadministrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandungpidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuatundang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannyaternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur danmenertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantumanbab tentang ketentuan sanksi pidana tersebut bagi beberapa kalanganmenimbulkan keresahan karena dikhawatirkan akan menimbulkanoverkriminalisasi. Kekhawatiran ini dikarenakan tidak adanya kebijakankriminalisasi yang jelas yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang.Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakan kedudukanadministrative penal law di Indonesia dalam kerangka kebijakan kriminal,bagaimanakah kebijakan formulasi pemidanaan yang ada di dalamadministrative penal law di Indonesia, dan upaya apa yang dapat dilakukanuntuk mencegah overkriminalisasi dalam administrative penal law. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwapenggunaan sanksi pidana di dalam undang-undang yang bersifat administratifmasih merupakan pilihan utama. Pola pemidaan yang terdapat dalam berbagaadministrative penal law, ternyata tidak memiliki keseragaman pola pemidanaan.Pidana penjara ternyata masih menjadi pilihan utama dalam pengenaan sanksi didalam hukum administrasi. Perlu diupayakan re-evaluasi pada tahap formulasisehingga tidak terjadi overkriminalisasi di dalam undang-undang yang bersifatadministrasi.

---

ABSTRACTCurrently, there is an interesting phenomena in Indonesia.There are somany administrative law containing criminal sanctions. Administrative law suchas banking law, environmental law, and others contain many criminal sanctions,which suppose to be regulated specially. Criminal law used as a tool to controland regulate the society by the laws. Some of the expert thought that the use ofcriminal sanction in the administrative penal law, for some reasons can makeovercriminalization condition. Overcriminalization can arise because theregulator (government and legislative) do not have no one clear criminal policy.This researchobliged to answer the research questions such as how is theposition of administrative penal law in frame of criminal policy, how is the penalformulation in the administrative penal law in Indonesia, and what efforts can bedone to prevent overcriminalization in administrative penal law. This is anormative juridical research.Based on the research, the use of criminal sanctionin the administrative penal law is still the main choice for the regulator. There isno specific pena formulation that used in the administrative penal law. Theprison sanction still become the main choice in admnistrative penal law. By theconditions, we need to re-evaluate the formulation step in order to preventovercriminalization. The formulation step is a strategic step in criminalize or nota conduct."