Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Adi Nugroho Tantry
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang akibat hukum dan kedudukan suami istri yang telah
bercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan Pasal
232a KUHPerdata. Pasal 232a KUHPerdata mengatur bahwa, apabila suami dan
istri yang telah dicerai, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka demi
hukum hiduplah kembali segala akibat perkawinan seolah-olah tak pernah ada
perceraian, namun hal itu tidak boleh mengurangi akan terus berlakunya
perbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga yang telah dilakukan kiranya
dalam tenggang antara perceraian dan perkawinan ulang. Kemudian cara
menghitung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42249
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mirsal Bahar
Universitas Indonesia, 1987
page 73
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lisa Aldiana
"
Perbankan sebagai salah satu bidang ekonomi telah memberikan jasanya kepada masyarakat dengan mengeluarkan suatu alat pembayaran yang praktis yaitu Credit Card, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan. Pemberian credit card juga merupakan salah satu cara penyediaan fasilitas kredit yang mana merupakan pemupukan modal dari masyarakat, sehingga perlu sarana ditingkatkan
agar dapat turut serta menunjang pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.
Penyediaan fasilitas kredit untuk nasabah didasari oleh suatu perjanjian kredit, di mana aspek hukum ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dyah Herbumi
Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Vita Ishadiniti P.
"
ABSTRACT
This thesis discussed about the lawsuit filed by the Minister of
Environment of Republic of Indonesia to PT Kalista Alam, which in the lawsuit
contained the principle of strict liability as part of a lawsuit filed by the plaintiff in
Unlawful Act (PMH). The theory used in this thesis is about absolute liability in
Article 88 and article 1365 in Indonesian Civil Code. Article 88 UUPLH is the
specification or lex specialists from article 1365 in Indonesian Civil Code
regulating the ...
"
2016
S63975
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ivone Nurul Fu`adah
"
Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada terjadi perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diatur dengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26042
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ivone Nurul Fu`adah
"
ABSTRAK
Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa
perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya
dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya
sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada teijadi
perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diatur
dengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, St.
1898 No. 158) selanjutnya disingkat GHR ...
"
2009
T37554
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Indi Millatul Aula
"
Pembatalan perjanjian secara sepihak terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya, tidak otomatis batal melainkan pihak lainnya harus mengajukan pembatalan kepada hakim melalui pengadilan. Pencantuman klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dalam sebuah perjanjian menimbulkan perbedaan penafsiran dan pandangan oleh para ahli hukum. Pada dasarnya pengaturan mengenai hal itu tidak terdapat penjelasannya dalam KUHPerdata, sehingga pokok permasalahan dari penelitian ini adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library