Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Rinaldi Putra

Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris atas Hak Tanah yang Masih Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI nomor 824 K/Pdt/2011 Tanggal 26 Juli 2011) = Legal Analysis of the Sale and Purchase Agreement Commitment that made before the Notary for the land ownership certificate which still in inheretence dispute (Case Study of Indonesia Supreme Court verdict number 824 K/Pdt/2011 dated July 26, 2011)

" Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44026

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Petrus Kristanto

Perjanjian Jual Beli Tanah & Rumah Secara Angsuran pada Perusahaan Real Estate PT.Tawima Utama Corp.

Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anna Maria Ira Kelana

Jual beli tanah kaveling yang dibuat di bawah tangan untuk kawasan perumahan: studi kasus perjanjian jual beli antara PT X dan konsumen

" ABSTRAK
Sebagai suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang mengemban tugas sebagai penyelenggara pengelolaan suatu lingkungan siap bangun sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perusahaan pengembang wajib melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan pengembang adalah larangan penjualan kaveling kosong kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dari Undang-undang Perumahan dan Permukiman. Namun ... "

2007

T 17325

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fariana

Masalah jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Analisis kasus perkara no: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks = The problem occurs in a sale-purchase transaction withot presence of Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): An analysis case number: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks

" Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari teryata inasih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja sedangkan secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada penjual. Penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan dimana ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19522

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuli Pramono

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Jatinegara Baru / Yuli Pramono

" ABSTRAK
Kebutuhan atas perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Melihat perkembangan khususnya di daerah khusus ibukota Jakarta yang begitu pesat dalam bidang perumahan, sehingga banyak pihak - pihak mempergunakan industri perumahan ini menjadi tempat usaha yang strategis. Pertumbuhan industri ini menyisakan beberapa permasalahan - permasalahan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu masalah yang tentunya terkait adalah mengenai persoalan hukum peijanjian yang akan teijadi karena proses pengikatan jual beli antara developer dengan pembeli. Dalam ... "

2005

T36610

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meliani Praitno

Analisis yuridis pembuatan akta pengikatan jual beli tanah yang perbuatan hukum peralihan haknya didasarkan pada akta pengikatan jual beli tanah yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak yang sama = Judicial analysis on the passing of deed of conditional sale and purchase of land agreement, which the transfer of rights is based on the deed of conditional sale and purchase of land agreement executed by the same parties

" ABSTRAK
Jual beli tanah dalam Hukum Adat adalah bersifat tunai, terang dan riil. Namun, dapat terjadi ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya para pihak membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu yang secara hukum belum mengalihkan hak atas tanah kepada calon pembeli. Akan tetapi, di dalam praktek terdapat notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk kedua kalinya pada waktu yang bersamaan terhadap obyek dan para pihak yang sama. Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kedua, pihak yang semula calon pembeli ... "

2012

T28690

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Seselia

Keabsahan surat kuasa jual mengenai jual beli tanah : studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01./PDT.G/2011/PN KSP tanggal 19 Agustus 2011 = Power of attorney to sell validity of the sale and purchase of land : case study verdict of Indonesia Supreme Court number 261/PDT.G/2011/PN.KSP date August 19, 2011

" ABSTRAK
Dalam melakukan transaksi jual beli tanah, adakalanya para pihak yang berkepentingan berhalangan hadir, oleh karena itu dibuatlah suatu surat kuasa. Dalam kenyataannya pembuatan surat kuasa walaupun sudah mendapat persetujuan antara kedua belah pihak tetapi terkadang masih menimbulkan permasalahan hukum dimana salah satu pihak menyangkal akan keabsahan surat kuasa tersebut. Upaya hukum yang dilakukan para pihak yaitu dengan cara menggugat. Dalam tesis ini dianalisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Tanggal 19 Agustus 2011. Pokok ... "

2013

T35313

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyah Prawesti

Keabsahan suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT apabila ternyata identitas diri penghadap palsu = The validity of the deed of the sale of the land that drafted by a land deed official where it turned out that the identities of the parties was false

" Peranan PPAT sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta authentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna dalam hal ini dikarenakan akta authentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Penyusunan dan pembuatan Perjanjian ataupun Akta PPAT, dibutuhkan dedikasi dan ketelitian yang tinggi. PPAT dituntut untuk selalu taat terhadap peraturan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Victor Nagaputra

Analisa atas penetapan wanprestasi oleh pengadilan sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh kedua pihak (studi kasus putusan No 90/PDT.G/2014/PN.BGR) = Review of default by court order as a result of oversight by both parties (case study number 90/PDT.G/2014/PN/ BGR) / Victor Nagaputra

" ABSTRAK
Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sistem terbuka dalam Buku III KUHPer berarti bahwa masyarakat dapat membuat perjanjian mengenai apapun, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak secara hukum. Dalam suatu perjanjian biasanya diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi dan pihak lainnya dapat menuntut ganti kerugian. Salah satu contoh perjanjian yang paling banyak dijumpai ... "

2016

T46192

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adinda Carolina

Kekuatan Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah tanpa Adanya Akta Jual Beli PPAT (Studi Kasus di Desa Kampung Melayu) = Legal Strength of Ownership of Land Rights Without a Deed PPAT Sale and Purchase (Case Study in Kampung Melayu Village)

" Kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah sangatlah penting. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Pada prakteknya, di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang belum bersertipikat adalah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Praktek jual beli tersebut banyak dilakukan dihadapan kepala desa bersifat ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian