Ditemukan 94 dokumen yang sesuai dengan query
Raissa Ng
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam mengantisipasi fidusia ulang secara spesifik untuk benda bergerak yang tidak terdaftar atau disebut juga tidak berserial nomor pada sistem pendaftara fidusia. Pembahasan tersebut meliputi objek yang termasuk dalam kategori tidak berserial nomor, juga klausul dalam Akta Jaminan Fidusia, pendaftarannya dan juga kewajiban Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum dan wawancara dengan informan dan narasumber ...
"
2018
T50964
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Salim H.S.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
346.043 SAL p (3)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Aini Kusumawardani
"
ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan jabatan harus berpegang teguh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatan, ada peraturan yang mengatur mengenai batas jumlah kewajaran dalam pembuatan Akta. Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan peraturan mengenai jumlah batas kewajaran pembuatan Akta perhari yaitu sebanyak 20 dua puluh Akta. Seiring berkembangnya pembangunan nasional, banyak masyarakat yang membutuhkan kredit. Dalam pemberian kredit memerlukan jaminan. Jaminan fidusia banyak diminati oleh masyarakat. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam Akta Notaris yaitu ...
"
2018
T50861
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simatupang, M.K. Rosada
"
ABSTRAK
Pinjam gadai merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam yang dianggap praktis khususnya oleh masyarakat kecil. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan fungsi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil Perum Pegadaian meluncurkan produk pembiayaan dengan nama Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaanya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia ...
"
2007
T19648
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tami Justisia
"
[Tesis ini menganalisa mengenai penyelesaian sengketa wanprestrasi dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai lemahnya perlindungan bagi kreditur, yang memberikan kekuasaan atas barang jaminan atas dasar kepercayaan kepada debitur. Konstruksi jaminan fidusia merupakan jalan keluar bagi dunia usaha untuk mendapatkan fasilitas fidusia dengan tetap memanfaatkan barang jaminannya sebagai perangkat usaha, namun di sisi lain, dengan masih menguasai jaminan itu ...
"
Universitas Indonesia, 2015
T44291
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rido Berlyanto
"
Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Namun demikian, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Untuk itu alternatif lain untuk mendapatkan dana, yaitu melalui lembaga pembiayaan konsumen.
Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen mengandung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Daniel Constantyn Adam
"
Tesis ini membahas tentang Implementasi Fiat Eksekusi Jaminan Fidusia di pengadilan negeri sebagai akibat hukum dari adanya amar Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana setiap hukum atau peraturan perundangan tertulis seharusnya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Namun setelah dilakukannya penelitian dengan metode analisis deskriptif pada subjek dan objek penelitian dapat disimpulkan jika implementasi fidusia di pengadilan negeri pasca amar putusan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dennis Prigito
"
Praktek perdagangan berkaitan erat dengan pemberian kredit. Atas pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan, jaminan diperlukan untuk mengamankan pengembalian kredit. Jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan kepada kreditur adalah jaminan khusus. Termasuk dalam jaminan khusus adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkan. Benda yang sering dijadikan obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26038
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ellen Mochfiyuni Adimihardja
"
Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi maka cara penyelesaiannya adalah diutamakan dengan menjual barang Jaminan Fidusia melalui pelelangan. Namun demikian Undang-undang tersebut memberikan jalan keluar yang lain apabila dengan cara lelang barang tidak mencapai harga tertinggi yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, yaitu dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, dan hal ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T26701
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ernie Yuliati
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakan
kunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimana
perseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi,
demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensi
perseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan fiduciary
duty oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan
dan/atau anggaran dasar serta sesuai dengan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meningkatkan
nilai perseroan dan pemegang saham serta mendapat kepercayaan dari
stakeholdernya. Meskipun arah panduan Corporate ...
"
2012
T31265
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
