Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mustika Lestari
Penegakan Hukum Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham Perusahaan Asing oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : Studi Pada Toray Advance Materials Korea Inc = Law Enforcement against Notification Tardiness of Shares Acquisition of Foreign Companies by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) : Study of Toray Advance Materials Korea Inc
" ABSTRAK
KPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial yakni kepada pelaku usaha dan perbuatan di luar wilayah Indonesia, yaitu Toray Advance Materials Korea Inc. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial persaingan usaha di Indonesia serta kesesuaian substansi pokok perkara atas Toray Advance Materials Korea Inc dengan peraturan persaingan usaha di Indonesia. Disimpulkan bahwa prinsip ekstrateritorial persaingan usaha tidak dapat diterapkan di Indonesia karena definisi Pelaku Usaha dalam UU ... "
2019
T53711
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Savitri Islamiana Putri
Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham oleh Perusahaan Asing Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus: LG International Corp.) = Legal Analysis in Business Competition Law in Delayed Notification of Shares Acquisition by Foreign Company in Indonesia (Case Study: LG International Corp.)
" Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalam kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp., KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LG International Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesia serta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. dengan peraturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatif yang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapat diterapkan, hal ini dikarenakan adanya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Caleb Kharis Nathanael
Assessing the legal risk of extraterritorial application of U.S securities law anti-fraud provisions on indonesian companies = Penilaian risiko hukum penerapan ekstrateritorial ketentuan anti-fraud hukum pasar modal Amerika Serikat terhadap perusahaan Indonesia
" Globalisasi pasar modal menimbulkan tantangan tantangan, baru. Salah satu tantangan yang muncul di era globalisasi ini adalah masalah mengenai yurisdiksi. Di masa ini, perusahaan-perusahaan Indonesian dapat terkenakan yurisdiksi asing, salah satunya dalah rezim pasar modal Amerika Serikat. Ketentuan anti-fraud Amerika Serikat dapat berlaku secara extraterritorial, hal ini membuka kemungkinan untuk perusahaan Indonesia untuk dikenakan tindakan oleh pengadilan Amerika Serikat. Walaupun memang ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mengenakan perusahaan Indonesia dengan hukum pasar modal Amerika Serikat, kemungkinan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihotang, Djuan Dennis
Yurisdiksi KPPU dalam Kasus Persaingan Usaha Ekstrateritorial Ditinjau dari Hukum Positif dan Kasus Preseden = Jurisdiction of KPPU in Extraterritorial Competition Law Cases Reviewed from Positive Law and Case Law
" Kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial menjadi semakin penting untuk dimiliki oleh Lembaga Persaingan Usaha; ditengah Globalisasi Ekonomi yang semakin pesat. Kebijakan Indonesia yang saat ini terbuka bagi penanam modal, posisi Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean, dan keterlibatan dalam ASEAN Free Trade Agreement menjadikan kewenangan tersebut juga penting bagi Indonesia. KPPU sebagai lembaga persaingan usaha Indonesia butuh memiliki kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, akan tetapi tidak jelas apakah KPPU dapat menerapkan Yurisdiksi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samosir, Michael Bonardo Josua
An Examination of Indonesian Personal Data Protection Act in Perceiving "haveibeenpwned" Handling of Indonesian Personal Data = Studi Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Memandang "haveibeenpwned" dalam Menangani Data Pribadi Masyarakat Indonesia
" Data pribadi adalah konsep yang berasal dari kata ‘privasi’ dan kata ‘data’. Data pribadi berasal dari konsep tersebut karena adanya kemungkinan untuk mengidentifikasi seorang individu atau beberapa individu dengan beberapa data yang sudah didapatkan atau melalui riset mengenai orang tertentu yang dapat diidentifikasi nanti dengan hasil riset tersebut. Walaupun semua orang mempunyai definisi mereka sendiri tentang bagaimana konsep ‘privasi’ berlaku, kemampuan identifikasi dari data pribadi tersebut adalah alasan mengapa hukum Perlindungan Data Pribadi direncanakan dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jordibec Essa Bala
Analisis Yuridis Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial dan Doktrin Single Economic Entity dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha tidak Sehat Secara Lintas Batas Negara di Yurisdiksi Indonesia = Juridical Analysis of the Urgency of Applying the Extraterritorial Principle and the Doctrine of a Single Economic Entity in the Enforcement of Unfair Competition Law Across National Borders in Indonesian Jurisdiction
" Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengantarkan pada realitas adanya akselerasi revolusi industri yang sangatlah dinamis, yang juga berdampak pada lingkup aktivitas bisnis yang semakin masif dilaksanakan secara lintas batas negara, yang kemudian didukung dengan adanya regulasi-regulasi yang mengarah pada integrasi ekonomi global. Realitas demikian tentunya akan membawa dampak positif dalam perkembangan perekonomian bangsa, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menciptakan iklim persaingan usaha yang kompetitif, efektif dan efisien. Namun di sisi lain, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitepu, Aldo Ingo
Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia : studi kasus Al-Skeini and others v. UK = Application of extraterritorial jurisdiction in European Convention on human rights : case study Al-Skeini and others v. UK
" This research explains the definition of jurisdiction, development of the extraterritorial jurisdiction and its regulation in international law which includes its principle and also boundaries. This research then analyzes cases before Al- Skeini and others v. UK case regarding the application of jurisdiciton mentioned in Article 1 of the European Convention on Human Rights (ECHR) by European Court of Human Rights (ECtHR). Furthermore, this research analyzes the applications of Article 1 ECHR in United Kingdom?s ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S60983
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Husna Karimah
Analisis yuridis keberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap dugaan kartel lintas negara pada harga angkutan peti kemas Batam-Singapura = Analysis of juridical enforceability of the law number 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition against alleged cross border cartel on container shipping price Batam-Singapore
" Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Treaties,extraterriorial rights, and American protestant missions in late joseon korea
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library