Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Dokter dalam melakukan tugas terikat dengan kode etik profesinya. Oleh sebab itu, dokter berpedoman dengan etika, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan juga meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum dan etika seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya serta bagaimana penerapan sanksi hukum dan etika terhadap dokter yang tindakannya menghalangi penyidikan dengan menganalisis Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dan Putusan Pidana Nomor 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara sebagai pendukung penelitian, selanjutnya hasil penelitian dideskriptifkan. Berdasarkan metode penelitian, dapat disimpulkan bahwa seorang dokter memiliki 3 (tiga) tanggung jawab hukum yaitu secara perdata, administrasi, dan pidana. Sedangkan untuk tanggung jawab etika sesuai dengan yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Terhadap penerapan sanksi hukum bagi dokter yang menghalangi penyidikan dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk sanksi etika yang dapat diberikan berupa penasihatan, peringatan lisan atau tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang, hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, baik sementara ataupun permanen.

---

Doctors are bound by their code of ethics. Thus, doctors were obliged to follow medical ethics, oath of office, and applicable laws and regulations. Doctor's responsibilities are legal and ethical. This legal research focuses on answering two problems. First, how a doctor's legal and ethical responsibilities applied in carrying out their duties. Second, how is the application of legal and ethical sanctions against doctors whose actions were hinder an investigation by analyzing Criminal Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst and Criminal Decision Number 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. The research method applied is normative juridical approach with case studies and examines theories, concepts, and principles of law and legislation. The data used to analyze obtained from literature studies and interview as supporting research, then the results are described. Based on these research methods, it can be concluded that doctors have 3 (three) legal responsibilities, namely civil, administrative, and criminal legal. As for doctor's ethical responsibilities were contained in the Indonesian Medical Ethics Code. Doctors whose actions were hinder the investigation, may subject to criminal law sanctions. As for the ethical sanctions which can be given are counseling, writing/oral warnings, fostering behavior, re-schooling, or dismissal membership of the Indonesian Doctors Association, either temporarily or permanently.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum dan etika adalah dua norma yang hidup berdampingan dalam masyarakat, yang mengatur perilaku manusia dalam mengambil keputusan. Dalam asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat, khususnya perawat pelaksana di rumah sakit, pengambilan keputusan harus didasarkan pada hukum dan etika. Penelitian ini dilakukan dengan mencari tahu konsep dan perkembangan asuhan keperawatan, hubungan dalam asuhan keperawatan, baik antara perawat dengan pasien, dokter, sesama perawat, tenaga kesehatan lainnya atau dengan rumah sakit di mana perawat bekerja, dan kegiatan asuhan keperawatan yang bersumber pada kompetensi, otonomi dan kewenangan perawat, dan keberadaan hubungan . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara informan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, otonomi dan kewenangan, yang pada akhirnya melahirkan pertanggungjawaban profesi ners atau perawat adalah sumber dari segala macam aspek etika yang harus diperhatikan oleh perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan dalam semua hubungan yang ada, baik antara perawat dengan pasien, dokter, sesama perawat, tenaga kesehatan lainnya atau dengan rumah sakit di mana perawat bekerja. Tidak dilaksanakan aspek etika dengan baik akan membawa akibat pada pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata. Penelitian ini menyarankan agar Rancangan Undang-Undang Keperawatan dapat segera disahkan. (xv + 128) Kepustakaan: 185

---

ABSTRACT
Law and ethics are two norms that live side by side in a society, which regulate human behavior in decision making. In nursing care, especially nurse working in a hospital, all decision making must be made based on law and ethics. This research begins with the concept and development of caring, the relation in nurse caring, between nurse and the patient, medical doctors, co-workers, other health care professionals, and the hospital where the nurse works, based on competency, autonomy and authority. This is a qualitative research using secondary data, equipped with necessary interview with relevant informant. The research proves that competency, autonomy, and authority, which finally arisen professional liability (accountability) for nurse, are the sources from all ethical aspects that must be applied by the nurse in doing her care, in all kind of relation, either between nurse and the patient, medical doctors, co-workers, other health care professionals, or the hospital where the nurse works. Non-compliance to the ethics will arise legal responsibility to the nurse, either criminal liability or civil accountability. This research suggests that the draft of the Nursing Law shall be promulgated soon. (xv + 128).