Hasil Pencarian

Ditemukan 189 dokumen yang sesuai dengan query

Ugrasena Pranidhana

Angger pradata akir: peraturan hukum di kerajaan Jawa sesudah Mataram

" Tulisan ini mendeskripsikan tentang peraturan Angger Pradata Akir yang pernah ada di wilayah kerajaan di Jawa yakni Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada abad ke 17 ? 18 lalu. Dari kajian ini tergambar bahwa di masyarakat Jawa di abad 17 ? 18 yang lalu sudah dikenal sistem hukum yang mengatur para abdi dalem atau pegawai kerajaan namun tidak mengenal pembagian seperti publik atau perdata maupun materil atau formil seperti dalam ilmu hukum masa kini.

This study ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2003

AJ-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Kurnia Zakaria

Mafia peradilan. Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

" Masyarakat melihat ada kejahatan di dalam kejahatan di mana aparat penegak hukum bekerja tidak profesional dan lebih banyak mencari keuntungan dari permasalahan hukum orang lain. Jual beli perkara sudah menjadi kebiasaan dan sulit dihindari apalagi bisa diberantas. Maka penulis melihat ketidak pastian hukum dan ketidakadilan ingin berbuat sesuatu baik secara tindakan nyata maupun dari segi ilmiah. Penulis menggambarkan secara umum apa peranan dan fungsi pengacara lain menjelaskan tentang Mafia Peradilan yang terjadi di PN Jakarta Selatan. ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T10502

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sinuhaji, Rony Agustinus

Tinjauan mengenai tidak ditahannya terdakwa yang berkaitan dengan tugas jaksa sebagai pelaksana eksekusi terhadap putusan hakim

" Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan penuntut umum diwajibkan menghadirkan terdakwa di persidangan. Di dalam upaya penangguhan penahanan paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terdakwa ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16403

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anna Erliyana

Lembaga upaya administratif dan prosedurnya studi kasus dalam bidang kepegawaian pada 13 Departemen, 8 Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pemda DKI Jakarta, dan 6 BUMN

" ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 memuat ketentuan yang mengatur prosedur upaya administratif. Sebagai suatu lembaga yang mengupayakan penyelesaiaan sengketa di luar lembaga peradilan, tampaknya sangat layak untuk diperhatikan keberadaaannya dalam rangka perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu Surat Keputusan, ataupun Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan berpijak pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam praktiknya muncul berbagai kendala ... "

1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anna Erliyana

Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia kurun waktu tahun 1987-1999 tinjauan asas larangan melampaui wewenang

" ABSTRAK
UUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden Repuhblilc Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi ada- iah menjaga agar wewenang pemerintah berada dalam batas-bartasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sama halnya dengan melampaui ... "

2004

D1048

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Ade Kohar

Pengatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia (PDH UI)

" Penelitian mengenai pengkatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dilakukan di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui penentuan tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan AACR2. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap katalog peraturan perundang-undangan Indonesia yang berupa bahan tunggal. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam jajaran katalog PDH, berbeda dari ketentuan AACR2. PDH dan AACR2 lama-lama menentukan tajuk entri utama Undang-Undang Dasar pada ... "

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1987

S14926

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Johnnyzal Salim

Pelaksanaan peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 atas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

" Dimana dalam era pembangunan ini selalu memberikan pengaruh positif dibidang kesejahtraan sosial, karena akibat sampingan yang kurang serasi maka dapat mengakibatkan, kegoncangan nilai-nilai sosial yang menimbulkan ke tidak pastian dan ketidak stabilan. Hal ini dipandang perlu untuk ditanggapi dalam usaha pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, oleh karena itu sangatlah baik untuk mendorong perkembangan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan golongan-golongan masyarakat tertentu guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tertentu serta untuk terwujudnya partisipasi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library