Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Judul dari penulisan ini dimaksud untuk mengetahuisejauh mana Pengikatan Jual Beli Tanah yang seringdipergunakan oleh pengembang perumahan termasuk dalam halini Pantai Indah Kapuk yang menjadi obyek penelitian dapatmemenuhi kaidah hukum sebagai suatu perjanjian khususnyaditinjau dari segi Hukum Perdata, mengingat bahwa HukumPertanahan Nasional kita tidak mengenal istilah PengikatanJual Beli Tanah yana ada adalah Jual Beli Tanah yang dibuatoleh PPAT. Disamping itu juga dibahas apakah penjualantanah kaveling oleh Pengembang dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan Undang-Undang Perumahan Pemukiman Nomor4 tahun 1992. Penulisan ini dilakukan dengan mengadakanpengamatan dalam praktek dan studi kepustakaan. Diharapkandari penulisan tesis ini dapat menambah pengetahuan tentangaspek Hukum Pengikatan Jual Beli Tanah dalam kaitannyadengan sistim Hukum Pertanahan Nasional dan penerapannyadalam praktek sehari-hari."

"ABSTRAKKeberadaan lembaga Jaminan tidak terlepaskan dari perkembangan kebutuhan masyarakat. Lembaga jaminan memang banyak bentuknya. Salah satu lembaga jaminan yang cukup penting adalah fidusia. Lembaga fidusia pada awalnya memang hanya diperuntukan terhadap barang-barang bergerak. Salah satu barang bergerak yang dapat dibebani dengan fidusiaadalah barang persediaan (stock barang). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalahApakah dasar hukum dari jaminan Fidusia atas barang persediaan Apakah kedudukan Jaminan fidusia akan berubah denganberalihnya barang persediaan Bagaimana bentuk perlindungen hukum bagi kreditur dengan beralihnya barang persediaan jika debitur ingkar Janji (wanprestasi)Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative yang tidak saja menganalisa peraturan perundang-undangan tetapijuga putusan pengadilan. Dari penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah:Pengaturan masalah jaminan fidusia atas barang persediaan masalah jaminan fiduasa ates barang persediaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 9 dan 20 No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidussa Kedudukan jaminan fidusia tidak berubah dengan beralihnya barang persediaanUntuk melindungi kreditur sebagai pihak yang menerima berang maka pemberi fiduals diwajibkan mengganti barang persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan bende yang senilai atau setars Hal ini harus secara tegas disebutkan dalam akta notaris"